Sri Mulyani Kunci Anggaran Infrastruktur, Ini Tanggapan Ekonom

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghentikan alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur baru. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk fokus pada pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan menanggapi isu-isu ekonomi yang mendesak.

Fokus utamanya adalah mengoptimalkan alokasi anggaran yang ada untuk prioritas pembangunan yang lebih mendesak, seperti sektor pangan dan sumber daya manusia. Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai  kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik untuk mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah.

"Saya bisa bilang ini merupakan langkah yang cukup baik dari pemerintah untuk bisa memberikan evaluasi bagi proyek-proyek infrastruktur pemerintah," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat (22/11/2024).

Dia menuturkan, selama ini, beberapa proyek infrastruktur dinilai perlu dievaluasi kembali terkait kelayakannya dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Huda menekankan pentingnya rasionalisasi biaya infrastruktur agar lebih sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Kita melihat ada beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang layak untuk dievaluasi. Biaya infrastruktur sudah semestinya dirasionalisasikan," kata dia.

Nailul melihat penyetopan pengalokasian anggaran untuk proyek infrastruktur baru senada dengan komitmen Presiden Prabowo untuk memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pembangunan sektor pangan dan pengembangan sumber daya manusia dianggap sebagai kebijakan yang tepat di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Dengan mengalihkan fokus ke dua sektor tersebut, diharapkan dapat tercipta ketahanan ekonomi jangka panjang yang lebih stabil dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, kebijakan penghentian pengalokasian anggaran ini tidak lepas dari beberapa potensi dampak negatif.

Salah satunya adalah berkurangnya pengeluaran pemerintah untuk mendorong perekonomian pada sisa akhir tahun ini. Proyek-proyek infrastruktur, yang biasanya mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi, akan mengalami penundaan atau bahkan penghentian, yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek.

"Tapi sudah baik untuk dapat dievaluasi kembali. Minusnya ya akhirnya pengeluaran pemerintah tidak bisa mendorong perekonomian di sisa akhir tahun ini," ujar dia.

Meski demikian, kebijakan ini diharapkan hanya bersifat sementara. Mengingat anggaran yang sudah dialokasikan untuk tahun ini masih cukup untuk mendanai proyek-proyek yang sedang berjalan, proyek infrastruktur yang belum dimulai kemungkinan akan dilanjutkan pada tahun depan setelah evaluasi lebih lanjut dilakukan.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam melakukan pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati dan terfokus, sekaligus membuka peluang untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah untuk menyetop sementara kucuran anggaran pembangunan infrastruktur baru. 

Dody mengatakan, Prabowo telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghentikan sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur baru, di luar kontrak yang sudah berjalan. Penahanan dilakukan hingga keluar peta saru arah terkait pemanfaatan uang negara untuk program prioritas milik RI 1.  

"Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antar kementerian ini duduk sama-sama," ujar Dody di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Penyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru. Meskipun itu berkaitan dengan program ketahanan dan swasembada pangan Prabowo, Kementerian PU bakal memaksimalkan infrastruktur yang sudah eksisting.  

Pasokan Air

Menurut perhitungannya, pasokan air dari 259 bendungan yang ada dan akan terbangun hingga 2026 sudah mencukupi untuk mengawal program swasembada pangan.

"Dalam beberapa kali kesempatan kan saya sampaikan, pembangunan-pembangunan fisik yang besar, kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita stop dulu sementara waktu. Apa yang ada, kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110 persen mendukung ketahanan pangan, energi dan air," bebernya. 

"Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya ya itu saja yang kita lebih revitalisasikan. Lebih optimumkan untuk bisa menyukseskan asta cita dari Pak Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi dan air," kata Dody. 

Adapun alokasi uang negara untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan baru bakal disetop hingga keluar putusan dari Sri Mulyani.  "Sampai kapan, sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia. Sampai dikasih sama Bu Menteri Keuangan," pungkas Dody. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal penguncian anggaran sementara untuk proyek infrastruktur baru. Menurut dia, pemerintah memang tengah melakukan peninjauan kembali.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengunci sementara anggaran untuk pembangunan infrastruktur baru, seperti bendungan dan jalan.

Kabar ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Pada saat yang sama, lelang untuk proyek infrastruktur baru juga disetop sementara.

Erick menegaskan, langkah itu bukan menyetop kucuran dana bagi proyek yang digarap BUMN Karya yang sudah berjalan. Namun, ada keputusan untuk melakukan peninjauan penggunaan anggaran, termasuk untuk infrastruktur.

"Enggak, enggak ada yang bilang menyetop, beliau sesuai dengan rapat waktu itu dipimpin oleh Pak Prabowo dan ada juga Pak Wakil Presiden Pak Gibran, semua proyek infrastruktur sedang di-review," kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, dikutip Kamis (21/11/2024).

"Dan tentu beberapa yang memang tidak dijalankan, ya itu kebijakan," imbuhnya.

Dia menerangkan, tidak semua garapan BUMN sektor konstruksi merupakan penugasan pemerintah, melainkan ada pula proyek lainnya. Dia memastikan proyek penugasan pemerintah tetap berjalan.

"Tetapi kalau kita lihat Karya-Karya sendiri, selain ada program dari pemerintah, Karya-Karya sendiri juga banyak melakukan proyek-proyek pembangunan yang lainnya sendiri juga, jadi bukan 100 persen dari pemerintah. Memang penugasan yang waktu itu berjalan, ya itu harus diselesaikan," bebernya.