BPKH Targetkan Dana Haji yang Dikelola Naik Rp 11 Triliun pada 2019

Liputan6.com, Surabaya- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana haji yang dikelola pada 2019 kembali naik. Hal ini seiring dengan kampanye sadar haji sejak dini yang terus disosialisasika BPKH.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini terdapat 13 juta penduduk yang belum mendaftarkan haji di Indonesia. Namun dari hasil survey, mereka sebenarnya mampu untuk menunaikan kewajiban hajinya.

"Saat ini yang sudah mendaftar haji itu sekitar 3,9 juta orang, tapi di luar itu masih ada 13 juta penduduk yang mampu untuk mendaftar haji. Tahun depan makanya dana kelolaan ditargetkan mengalami peningkatan," ujar Anggito dalam Indonesia Syaria Economic Festival (ISEF) di Surabaya, Jumat (14/12/2018).

Anggito memaparkan, saat ini BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 110 triliun. Dengan potensi yang ada, dana kelolaan tersebut akan naik Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun di 2019.

Adapun dari Rp 110 triliun dana kelolaan tersebut, sebesar 50 persen dialokasikan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen lain di surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dan korporasi.

"Tahun depan kami kurangi porsi ke sukuk jadi hanya 30 persen saja. Nah 20 persennya lagi di investasi langsung," tambah dia.

Penempatan investasi langsung tersebut diantaranya ke Arab Saudi. Rencana investasi tersebut mulai dari pendirian hotel, catering, hingga ke sektor penerbangan. Rencana tersebut akan direalisasikan dengan menggandeng beberapa BUMN dan perusahaan Arab Saudi.

BUMN yang saat ini sudah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan BPKH diantaranya PT Pertamina (Persero) dan Garuda Indonesia. Sedang dalam penjajakan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

“Investasi terkait dana haji, mulai dari penerbangan, hotel, catering. Itulah yang kami prioritaskan di tahun depan. Itu sedang kami lakukan. Investasinya bisa bersifat long term,” pungkasnya.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengusulkan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diinvestasikan di sektor infrastruktur di Indonesia.

Rencananya BPKH berinvestasi di bidang perhotelan, transportasi dan katering di Arab Saudi. Penjajakan telah dilakukan dan investasi akan dimulai tahun depan.

JK  mengatakan, BPKH bisa investasi bukan hanya pada bidang urusan haji, tapi juga bidang lainnya. Karena menurut dia jika investasi dilakukan di bidang perhotelan, transportasi dan katering di Arab Saudi, itu hanya bisa dimanfaatkan selama tiga bulan saat musim haji.

"Ini yang harus serius dibicarakan, investasi jangka panjang apa yang bisa dilakukan," ujar dia saat membuka rapat kerja BPKH di auditorium Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Dia mengingatkan puluhan tahun silam juga pernah dilakukan investasi dana haji dengan membeli kapal. Namun, kemudian rugi karena kapalnya hanya dipakai dalam waktu tiga bulan.

Jusuf Kalla juga menambahkan, jika dana yang dikelola BPKH diinvestasikan dalam bentuk deposito, maka akan kalah dari inflasi. Menurut dia, dana haji bisa digunakan untuk membangun jalan tol atau juga membeli lahan sawit di Sumatera.

"Investasi harus lebih hati-hati. Kalau pengalaman kita investasi jangka panjang akan menambah terus. Dana haji bisa untuk beli kebun sawit di Sumatera, tol, atau listrik. Semua bisa," ujar dia.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com