Menteri Agama Sebut BPKH Berhasil Optimalkan Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengaku bersyukur atas keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurut dia, BPKH sudah menjalan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menghimpun, mengelola, mendayagunakan, dan menyalurkan dana haji untuk kepentingan umat. 

"Beliau-beliau ini (BPKH) adalah para pemikir umat yang selalu berusaha memberdayakan dana haji. Tidak bisa diingkari, banyak sekali bantuan yang telah disalurkan BPKH untuk penguatan umat," kata Nasaruddin dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

Ia mengapresiasi kontribusi BPKH yang tidak hanya bermanfaat bagi jemaah haji, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk program Berkah Ramadan 1446 H yang digagas BPKH.

Nasaruddin mencatat, ada perubahan signifikan terjadi setelah BPKH terbentuknya. Sebelumnya, pengelolaan dana haji belum terstruktur dan profesional. Namun dengan kehadiran BPKH, potensi keuangan haji kini dikelola dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar. 

“Sejak didirikan pada 26 Juli 2017, BPKH telah berhasil memperkuat umat melalui program-program terukur serta mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel," puji dia.

“Bandingkan dengan sebelum BPKH terbentuk, belum semua potensi keuangan haji dikelola secara terstruktur dan profesional seperti sekarang. BPKH telah berhasil mengoptimalkan dana yang dihimpun untuk kepentingan umat," imbuh Nasaruddin.

Nasaruddin meyakini, umat Islam memiliki potensi besar, terutama dalam hal zakat. Data menunjukkan sekitar 87,2 persen umat Muslim di Indonesia memiliki rekening di bank, baik dalam bentuk tabungan atau deposito. 

Artinya, lanjut Imam Besar Masjis Istiqlal ini, jika semua orang ber-KTP Islam menyimpan dananya di bank, apakah dalam bentuk tabungan atau deposito, maka pengumpulan zakat saja sudah mencapai angka 300 triliun per tahun. Maka dari itu, ada dana yang cukup untuk membiayai 40 juta orang miskin, termasuk mereka yang tergolong miskin mutlak. 

“Umat miskin mutlak di Indonesia ada sekitar 2,2 juta jiwa. Itu bukan jumlah yang sedikit," wanti Nasaruddin.

Dia pun mengusulkan agar BPKH dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberdayakan potensi zakat. 

"Disamping zakat, ada potensi umat yang lain. Mungkin nanti BPKH bisa berkolaborasi dengan BAZNAS atau lembaga lain supaya pundi-pundi umat ini dapat diberdayakan secara bersama-sama. Dengan begitu, pengeluaran kita bisa lebih terarah dan produktif," Nasaruddin menandasi.