JK: Korupsi Terjadi karena Layanan Lambat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, korupsi terjadi karena layanan instansi kepada masyarakat dan pengusaha berjalan lambat.

Hal ini disampaikan pada acara pemberian penghargaan kepada 205 unit kerja lembaga pemerintah yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

"Pertanyaan memang selalu kenapa ada korupsi di khususnya antara pengusaha atau masyarakat kepada instansi memberikan sesuatu. Umumnya terjadi karena layanan yang lambat, dan sulit. Kalau layanan ini cepat dan bersih maka itu pasti gratifikasi berkurang," ujar dia. 

JK mencontohkan, korupsi ini seperti yang seringkali diistilahkan oleh orang Medan, yang menyebut jika bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Adanya anggapan ini membuat pejabat berpikir supaya mendapat sesuatu maka mempersulit urus izin. 

"Jangan sampai seperti orang Medan mengatakan, kalau bisa dipersulit kenapa dipergampang. Banyak juga yang masih menjalankan seperti itu. Supaya mendapat sesuatu maka dipersulit. Karena para pengusaha itu memberi kecepatan kalau bisa diurus 2 hari kenapa musti sebulan. Karena yang dibeli itu 28 hari, itulah yang dibayarnya kepada para aparat yang tentu kita tidak ingin," kata JK. 

Jusuf Kalla melanjutkan, korupsi dewasa ini terjadi begitu luas setelah reformasi. Setelah reformasi ada 3 hal yang berubah. Salah satu adalah desentralisasi dan juga pelaksanaan dari pada keseimbangan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif juga. 

"Karena desentralisasi, maka kalau zaman orde baru semua diputuskan di pusat jadi korupsi banyak dikenal di pusat. Tapi sekarang, yang memutuskan proyek di daerah karena itu, korupsi juga menjalar ke daerah. Kenapa DPR/DPD banyak masalah dengan KPK karena kalau zaman dulu DPR hanya sekadar ketok, sekarang ini harus berdebat dengan pemerintah dengan Menkeu," tutur dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Desentralisasi ini, kata JK, juga menimbulkan penyakit lain. DPR menjadi salah satu jalan bagi pengusaha untuk mempermulus dalam memperoleh proyek. "Akhirnya, timbullah sesuatu kekuatan di DPR dan kekuatan itu menjadi bagian dari pada cara orang untuk memberi sesuatu kepada dpr. Jadi ini adalah korupsi antar pusat," tutur dia. 

Untuk itu, JK mengatakan, diperlukan ada wilayah integritas tinggi yang didahului dengan bebas korupsi. Hal ini juga harus diikuti dengan dengan kecepatan pelayanan yang baik. 

"Karena itu perlu adanya wilayah, semua wilayah ada integritas sehingga didahului bebas korupsi per wilayah. Tapi tentu menurut saya bukan hanya wilayah birokrasi bersih melayani, tapi juga bersih dan cepat melayani. Karena seperti saya katakan orang korup itu karena ingin cepat, 2,3 bulan atau setahun baru keluar. Ah ya sudah sekarang saja harganya berapa. Itulah yang menjadikan kita semua perlu adanya integritas masing-masing," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: