Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Sri Mulyani: Penyaluran Bantuan Sosial Capai Rp 23,6 Triliun di Februari 2019

Penyaluran bansos sampai akhir Februari sebesar Rp 23,6 triliun melonjak dibanding tahun lalu.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Mar 2019, 20:24 WIB

Diterbitkan 19 Mar 2019, 20:24 WIB

Jokowi Salurkan Bantuan PKH dan BNPT kepada 1.000 Warga Depok

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan foto saat menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada seribu warga Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga 28 Februari 2019 sebesar Rp 23,6 triliun. Angka tersebut mencapai 24,31 persen dari total target APBN sebesar Rp 102 triliun tahun ini.

"Penyaluran bansos sampai akhir Februari sebesar Rp 23,6 triliun melonjak dibanding tahun lalu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Penyaluran bansos tahun lalu hanya sebesar 17,96 persen. Tingginya realisasi tersebut disebabkan oleh pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dengan indeks bantuan yang meningkat pada komponen kesehatan dan pendidikan.

"Kemudian juga dipicu percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk bulan Februari sampai dengan April 2019 dibayarkan pada bulan Februari 2019," jelas Sri Mulyani.

Penyaluran bansos yang cukup baik juga dipengaruhi oleh realisasi Bantuan Pangan Non Tunai dan realisasi bansos lainnya antara lain, Program Indonesia Pintar dan bidik misi.

Selain bantuan sosial, realisasi belanja barang juga mengalami peningkatan dari 3,39 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 4,41 persen terhadap pagu APBN 2019. Selain itu, belanja modal juga mengalami peningkatan dari 2,19 persen terhadap pagu APBN 2018 menjadi 2,26 persen terhadap pagu APBN tahun 2019.

"Peningkatan belanja barang dan belanja modal tersebut diharapkan telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah agar realisasi BPP (belanja pemerintah pusat) tidak lagi menumpuk pada triwulan III dan IV," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Defisit APBN Capai Rp 54,61 Triliun hingga Februari 2019

Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 28 Februari 2019 mencapai Rp 54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp 20,56 triliun.

Realisasi defisit APBN 2019 tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode sama 2018 yakni Rp 48,31 triliun atau 0,33 persen terhadap PDB, dengan nilai defisit keseimbangan primer Rp 13,88 triliun.

"Selanjutnya untuk realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 28 Februari 2019 sebesar Rp 197,56 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp 2,00 triliun," demikian dikutip APBN Kita edisi Maret, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Defisit tersebut terdiri dari pendapatan sebesar Rp 217,21 triliun atau 10,03 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh sebesar 8,21 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yang mencapai Rp 200,72 triliun.

Adapun rincian realisasi pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 177,24 triliun atau 9,92 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh 9,97 persen dibandingkan realisasi periode sama APBN tahun lalu sebesar Rp 161,17 triliun.

Lanjutkan Membaca ↓