Kartu Prakerja Jangan Terlalu Membebani APBN

Liputan6.com, Jakarta - Rencana peluncuran Kartu Prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat terpilih kembali di periode kedua pemerintahan, 2019-2024 mendatang membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara kapitalis yang tak peduli pada kesejahteraan warga.

Kartu yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling, up-skilling, dan re-skilling) dianggap bagus sebagai bridging bagi pencari kerja awal maupun mereka yang terkena ancaman PHK, atau juga tenaga kerja yang terganggu peristiwa digital disruption yang marak dalam lima tahun belakangan ini.

“Hanya pemerintahan yang berjiwa sosial dan pro tenaga kerja yang punya inisiatif memberi insentif pada kaum muda dan pekerja untuk bisa mendapat jaminan kesejahteraan lebih baik, sekaligus kesempatan untuk kembali bekerja," ujar Rhenald Kasali, Guru Besar bidang Ilmu Manajeman Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

"Kaum liberal biasanya tak setuju dengan gagasan ini. Mereka lebih senang memberi insentif pada industri. Bukan pada pekerja,” tambah dia.

Dikarenakan manfaat yang besar dari kartu tersebut, yakni para pekerja bisa melakukan upgrade skill, sementara sebagian biaya hidupnya terpenuhi dengan Kartu Prakerja ini, maka Rhenald menyarankan agar dibuat road map yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja.

“Roadmap itu harus mendefinisikan siapa yang berhak menerima jaminan sosial ini, bagaimana bentuknya, dan lama bantuan. Lalu mengenai perencanaan pembiayaan, transformasi balai-balai latihan kerja, kemudian sertifikasi profesi, serta keterlibatan perusahaan swasta untuk melatih ulang,” tambah Rhenald.

Tak kalah penting agar kartu prakerja bisa berjalan efektif sehingga tidak terlalu membebani APBN, yakni perlu dilakukan pembinaan pada kaum muda agar lebih siap memasuki dunia kerja, mendatangkan investor baru, dan menyiapkan para tenaga kerja muda untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang mandiri (start up).

“Ibaratnya, kita tetap memberikan pancing dan kail, namun lebih upgrade. Selain itu mekanismenya diatur dengan berdasarkan empat prinsip, yakni transparan sehingga mencapai sasaran, tetap mengutamakan kemandirian, membenahi skill sehingga tidak memulai dari nol, serta memiliki batas waktu agar yang menggunakan bisa lebih banyak,” ungkapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan akan menjalankan program kartu Pra-Kerja jika kembali terpilih. Kartu ini akan bisa dimanfaatkan oleh anak muda yang baru lulus SMP, SMA/SMK, hingga universitas yang belum mendapatkan pekerjaan.

Para pemegang kartu ini akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program Kartu Pra-Kerja Jokowi bakal masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Menurut Bambang, program kartu Pra-Kerja akan dimasukkan dalam skema pengembangan keterampilan dari pekerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

"Itu masuk dalam skema pengembangan skill dari pekerja, jadi ada dalam RPJMN 2020-2024 itu sudah ada skema penguatan skill dari pekerja," ungkapnya, di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (13/3).

Meskipun demikian, mantan Menteri Keuangan ini belum menyampaikan secara lebih terperinci dari mana anggaran untuk pelaksanaan program tersebut berasal.

"Ya pokoknya kita bisa buat skema untuk dukung itu," ujar Bambang.