Ini Tantangan yang Dihadapi PLN Buat Terangi Seluruh Desa di Sumbar

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menargetkan pemerataan kelistrikan atau rasio elektrifikasi desa di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 98 persen hingga akhir 2019. Pada akhir maret 2019 lalu, rasio elektrifikasi desa di Sumbar baru sebesar 92,8 persen.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Bambang Dwiyanto mengatakan, PLN optimistis mencapai target elektrifikasi tersebut meski dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah.

"Tantangan di wilayah ini adalah kondisi geografis yang menantang. Banyak wilayah cukup jauh terpencil, remote area, yang berada di balik gunung, sehingga minim infrastruktur terutama jalan," kata Bambang, di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Dengan berbagai upaya, PLN akan tetap melistriki daerah-daerah pelosok tersebut. Langkah yang dijalankan antara lain bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan ketersediaan infrastruktur jalan.

Bambang menyebutkan, wilayah terpencil tersebut antara lain berada di Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Sedangkan saat ini, desa di Sumbar yang sudah berlistrik mencapai 1.158 desa.

Dari jumlah itu, sebanyak 16 desa di antaranya berlistrik melalui program pembagian lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kami menargetkan secara bertahap ke-16 desa sudah mendapat listrik dari jaringan PLN pada akhir tahun ini," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menegaskan, pemerintah terus mengejar upaya rasio elektrifikasi atau penyambungan listrik kepada seluruh masyarakat Indonesia sebesar 99,9 persen pada 2019.

Jonan optimistis, realisasi rasio elektrifikasi ketenagalistrikan bisa menyentuh angka 99,9 persen pada akhir tahun ini.

"Targetnya tahun ini kita usahakan semaksimal mungkin, Insya Allah bisa 99,9 persen. (Target waktu pastinya?) akhir tahun," ujar dia di Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/2/2019).

Untuk memastikan pernyataan tersebut, ia coba mengutip data rasio elektrifikasi pada akhir 2018 lalu yang sebesar 98,3 persen. Menurut dia, capaian itu pun sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015.

"Kalau di RPJMN di awal 2015, targetnya 97,5 persen di akhir tahun 2019. Lah ini sekarang sudah melebihi," tegas dia. 

Namun begitu, perolehan tersebut tak serta merta membuatnya puas dan terus berupaya mewujudkan target rasio elektrifikasi 99,9 persen pada akhir 2019.

"Misalkan baru 98,3 persen, berarti ada 1,7 persen sisa yang belum. Kalau dikali 267 juta jiwa (penduduk RI), ya kira-kira mungkin hampir 5 juta saudara kita yang blum ada layanan kelistrikan atau penerangan," urainya. 

"Ini kita kejar, baik pake APBN, pembangkit listrik tenaga surya, PLN juga terus kejar sambungan-sambungan kelistrikan," dia menambahkan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 1,2 juta keluarga kurang mampu akan menikmati listrik pada 2019. Sebelumnya masyarakat tersebut‎ tidak bisa menyambung listrik karena keterbatasan biaya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, untuk melistriki 1,2 juta rumah tangga dibutuhkan dana investasi Rp 6 triliun. Sumber pendanaan tersebut rencananya berasal dari Penyertaan Moda Negara (PMN) untuk PT PLN (Persero).

"Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp 6 triliun untuk bisa memberikan sambungan listrik gratis di tahun ini. Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu," kata Jonan dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM‎, di Jakarta, Selasa 12 Februari 2019.

Jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari adanya dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari tanggungjawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA Kementerian ESDM 100 - 150 ribu sambungan listrik atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini (Menteri BUMN) sudah sepakat tentang hal itu," tutur Jonan.

Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

Pemberian bantuan tersebut diharapkan sebagai bentuk layanan dasar yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pembangunan. Sehingga tidak memikirkan untung rugi.

"Pemerintah berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai layanan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau," kata Jonan.

Pemberian sambungan listrik diharapkan Jonan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9 persen pada 2019.

"Saya optimistis bisa tercapai," pungkasnya.