Pengecualian Aturan Ganjil-Genap bagi Taksi Online Tak Adil

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio berharap agar wacana pemberian tanda khsusus bagi taksi online agar dapat memasuki area atau lintasan ganjil-genap tidak diimplementasikan. Selain merupakan langkah mundur dan bentuk inkonsistensi, pengecualian yang diberikan kepada taksi online justru akan memperburuk polusi udara Jakarta dan menimbulkan kemacetan-kemacetan baru.

Agus menilai, pemberian ruang atau kelonggaran-kelonggaran terhadap suatu kebijakan akan mengurangi esensi peraturan itu sendiri. Selain itu juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

"Padahal suatu kebijakan atau peraturan dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat," katanya di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dalam kaitan ini, apabila pengecualian ganjil-genap diberikan kepada taksi online, berarti pemerintah selaku regulator justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri dan hal tersebut menjadikan ketentuan dan peraturan yang ada menjadi tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

"Kalau banyak pengecualian ya sudah mending gak usaha. Nanti angkutan umum plat kuning protes, malah mengundang masalah-masalah baru," lanjut dia.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen, Tulus Abadi juga menenekankan bahwa taksi online diberlakukan sebagai objek ganjil-genap. Sebab pada dasarnya taksi online adalah angkutan sewa khusus berplat hitam, setara dengan kendaraan pribadi, kecuali taksi online mau berubah ke plat kuning. Bahkan kata Tulus,wacana pengecualian taksi online merupakan langkah mundur, bahkan merupakan bentuk inkonsistensi.

Selain itu, upaya menekan polusi udara juga akan gagal manakala kendaraan di Jakarta masih gandrung menggunakan bahan bakar (BBM) dengan kualitas rendah, seperti jenis bensin premium dan atau bahan bakar dengan kandungan sulfur yang masih tinggi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menanggapi rencana pemberlakuan sistem ganjil genap untuk taksi online. Menurutnya, pengemudi taksi online akan kehilangan pendapatan jika peraturan ganjil genap juga diberlakukan untuk transportasi tersebut.

"Kita juga lihat dampaknya dan mitra-mitra pengemudi taksi online itu nanti bisa berpotensi kehilangan pendapatannya karena perluasan ini. Tentunya kita tidak mau ada impact massal terhadap penurunan pendapatan," ujarnya di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (13/8).   

Dia mengatakan, taksi online sudah diakui menjadi salah satu transportasi publik yang mendorong pendapatan ekonomi pengemudi mitra. Selain itu, adanya taksi online juga mendukung penurunan kepadatan lalu lintas menurun.

"Saya kira taksi online ini kan sudah diakui juga sebagai transpotasi publik jadi pertama adalah dia mendukung kegiatan perekonomian. Lalu dia juga mendukung program untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena taksi online ini kan bisa melayani 10 sampai 20 perjalanan ya seharinya," jelasnya.

Ridzki telah mengusulkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta agar memberi pengecualian kepada taksi online. Hingga kini, permintaan tersebut masih dalam pembahasan dengan pihak pemprov DKI.

"Melihat aspek ini memang kami menyarankan memberikan usulan untuk memberikan pengecualian kepada taksi oline yang ujungnya adalah memudahkan masyarakat juga, dan membantu kestabilan ekonomi bagi para pengemudi," tandasnya.

Kebijakan perluasan ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta masih menuai pro-kontra. Kali ini, teriakan datang dari taksi online yang meminta dibebaskan dari kebijakan itu. Permintaan tidak hanya datang dari penyedia jasa taksi online, Menhub Budi Karya Sumadi pun meminta hal serupa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, pihaknya masih mengkaji aturan pengecualian bagi taksi online. Salah satu hal yang dikaji adalah pemasangan penanda khusus bagi taksi online.

Meski demikian, Syafrin menyatakan pihaknya belum memutuskan apakah penanda khusus itu berupa stiker atau bentuk lainnya.

"Belum sampai sana pembahasan, ini kan (stiker) masukan. Semua masukan kita tampung dulu dalam tahap ujicoba ini," katanya

Selain stiker, Dishub juga mengaku belum membahas jenis penanda lain yang akan digunakan taksi online. "Belum ada gambaran, belum stiker belum juga yang lain," katanya

Selama masa ujicoba perluasan ganjil-genap ini, lanjutnya, semua masukan akan ditampung dan dibahas dalam evaluasi. Hasilnya akan diputuskan saat penerapan resmi pada 7 September mendatang.

"Evaluasi konteks ganjil genap dimulai minggu depan, evaluasi dilaksanakan sampai ditetapkan (awal September)," tandasnya

Sebelumnya, Syafrin menyatakan memang terdapat pengecualian kendaraan transportasi dalam penerapan sistem ganjil genap. Hanya saja pengecualian itu berlaku bagi kendaraan berpelat kuning.

Sedangkan taksi online masih menggunakan plat nomor berwarna hitam. Syarif khawatir masyarakat tidak beralih untuk menggunakan kendaraan umum bila taksi online tidak terkena penerapan sistem ganjil genap.

"Harapannya setelah ada ganjil genap ini terjadi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, maka kita harapkan yang akan pengecualian otomatis adalah angkutan umum (plat kuning)," ucap dia.