Pemborosan Perjalanan Dinas Capai Rp 25 Miliar, Ini Kata Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi positif hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pemborosan perjalanan dinas. Sebab, itu menjadi informasi yang berharga perbaikan tata kelola keuangan negara.

BPK sebelunya menemukan kementerian dan lembaga (K/L) yang melakukan penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019.

Berdasarkan IHPS I/2019, BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L mencapai Rp 25,43 miliar.

"Kita selalu menghargai apa yang dilakukan BPK dalam melakukan audit karena itu bagian dari akuntabilitas," kata dia, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (19/9).

Menurut dia, hasil temuan BPK dapat memberikan masukan bagi kementerian/lembaga. Dengan begitu, pengelolaan keuangan negara ke depan bisa diperbaiki. Termasuk untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran.

"Seluruh temuan BPK sampai semester I tentu akan memberikan informasi yang sangat berharga, baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun di seluruh kementerian/lembaga," ucapnya.

"Karena kita punya kepentingan yang sama, yaitu mengelola keuangan negara sebaik-baiknya dari sisi efisiensi, ketepatan penggunaan, dari sisi pertanggungjawabannya sendiri," tandas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia perlu mewaspadai jebakan pendapatan menengah alias middle income trap. Dia pun menyebut sejumlah strategi agar Indonesia dapat terhindar dari jebakan tersebut.

"Saat ini Indonesia ada di dalam tingkat pendapatan ekonomi menengah, namun untuk bisa meningkatkan pendapatan kita yang tinggi banyak faktor yang harus kita waspadai dan kita hindari agar Indonesia tidak menjadi negara yang berhenti pada middle income trap," kata Sri Mulyani, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Salah satu langkah yang perlu dilakukan yakni memperbaiki kesenjangan. Juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kita harus tidak hanya menekan sisi permintaan yaitu konsumsi, investasi, goverment spending, ekspor, dan impor. Namun kita juga harus memberikan perhatian pada sisi produksi dan suplainya," ujar dia.

Selain itu, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan bonus demografi yang diperoleh Indonesia. Banyaknya penduduk berusia produktif harus dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan cara memperkuat pengembangan SDM.

"Oleh karena itu di dalam konteks opportunity atau kesempatan ini kita harus mampu menggunakan bonus demografi ini dengan melakukan investasi di bidang SDM untuk meningkatkan produktivitas," tegas dia.

"Kita juga harus mampu meningkatkan kemampuan inovasi dan penggunaan teknologi di dalam rangka untuk menghindarkan Indonesia dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap," imbuhnya.

Perbaikan di sisi birokrasi dan kebijakan harus terus dilakukan. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberi dampak positif untuk mendorong perekonomian.

"Jangan sampai birokrasi menjadi sumber persoalan dan bukan menjadi sumber solusi dari persoalan fundamental dan struktural dari perekonomian Indonesia," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com