Jelang Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Kebut Tuntaskan Masalah Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam dalam acara Youth Dialogue 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani meminta maaf lantaran tak bisa hadir pada jadwal yang ditentukan Senin kemarin.

Sri Mulyani mengakui ada kesibukan lain yang harus dikerjakan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dirinya tak bisa hadir. Sebab, bertepatan dengan hari itu dirinya harus menyelesaikan bahasan terkait anggaran di setiap kementerian lembaga (K/L).

“Saya sadar harusnya ada sesi dimana saya yang berbicara kemarin tapi saya minta maaf karena tak bisa menepati komitmen. Kami harus lakukan banyak pertemuan untuk membahas soal anggaran, tapi syukurnya intensitas bertemu bisa lebih banyak,” kata Sri Mulyani mengawali sambutannya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/9).

Sri Mulyani mengatakan beberapa bulan terakhir ini memang menjadi waktu yang sibuk. Apalagi kata dia, menjelang berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi Jilid I, sehingga semua perosalan lain mesti dikebut dan dituntaskan.

“Minggu ini adalah minggu tergila bagi kami. Mengingat sebentar lagi akan memasuki masa transisi dari parlemen yang lama ke yang baru. Kami harus banyak lakukan pertemuan untuk membahas soal anggaran. Karena hanya tinggal tiga minggu untuk selesaikan pembahasan anggaran,” tandasnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya di jadwalkan akan menghadiri acara Youth Dialogue 2019 di Hotel Borobudur pada Senin (16/9) kemarin. Namun, karena harus memenuhi agenda DPR Sri Mulyani lantas menjadwalkan ulang.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan nasib petani menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk menaikan cukai rokok. Cukai rokok naik 23 persen dan harga jual rokok eceran naik 35 persen pada 2020.

"Kita perhatikan ada unsur elemen petani, dan juga petani terutama tembakau dan cengkeh versus adanya impor cengkeh tersebut," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/9).  

Selain dimensi kemiskinan petani, nasib buruh rokok juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemutusan kebijakan tersebut. "Adanya unsur tenaga kerja terutama cigarette kretek tangan. Jadi kami mencoba untuk mencari keseimbangan diantara berbagai concern tadi," ujarnya.

Namun, alasan utama kenaikan cukai rokok adalah aspek kesehatan. Mantan pejabat bank dunia tersebut menyebutkan jumlah perokok dari kalangan anak muda dan perempuan mengalami peningkatan terus menerus. Terlebih rokok ternyata banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Dengan naiknya harga rokok, diharapkan jumlah perokok akan menurun.

"Di sisi lain menjaga harus mencegah rokok ilegal agar tetap gak meningkat. Maka keputusan yang disampaikan di dalam ratas, melihat berbagai aspek itu menaikkan cukai 23 persen untuk 2020 yang semenjak 2018 ga naik," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com