Ma'ruf Amin Beri 5 Usulan agar Indonesia Berdaulat Pangan

Dengan berdaulat pangan, Indonesia tak perlu lagi bergantung terhadap impor konsumsi dari negara lain.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 21 Sep 2019, 17:00 WIB
Diterbitkan 21 Sep 2019, 17:00 WIB
Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung di Plataran Menteng
Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin saat tiba di Resto Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Pertemuan antara Jokowi-Ma'ruf Amin dengan ketua umum partai pendukung ini dilakukan usai sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil quick count Pilpres 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi lima usulan agar Indonesia dapat memiliki kedaulatan pangan, sehingga tak perlu lagi bergantung terhadap impor konsumsi dari negara lain.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, unsur pertama yang perlu diperkuat guna meningkatkan produksi pangan dalam negeri yakni adanya lahan pertanian yang berkelanjutan.

"Lahan pertanian berkelanjutan penting agar mampu memproduksi pangan berkelanjutan. Lahan pertanian yang hilang karena pembangunan infrastruktur harus diganti. Jangan sampai pas dihitung sudah berkurang," ujar dia di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Wakil Presiden RI terpilih ini kemudian meneruskan, poin selanjutnya yang wajib ditekankan yakni keberadaan sumber daya petani produktif. Dalam hal ini, para petani harus mau membuka diri terhadap perkembangan zaman.

"Untuk mengasilkan produk pangan produktif berkualitas, pengetahuan petani harus sejalan kemajuan ilmu dan teknologi. Lindungi dengan peningkatan keterampilan dan teknologi unggul," tekan dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Produksi Pertanian yang Unggul

Ini Luas Layanan Jaringan Irigasi Rejomulyo yang Baru Diresmikan
Pemerintah meresmikan Jaringan Irigasi Air Tanah untuk masyarakat petani di Desa Rejomulyo, Lampung Selatan

Ma'ruf Amin melanjutkan, Indonesia bakal memiliki kedaulatan pangan bila mempunyai input produksi pertanian yang unggul, serta infrastruktur pertanian yang baik. Terkait infrastruktur, ia menyatakan, itu berguna demi menunjang hasil pangan yang berkualitas.

"Kita harus berupaya bangun infrastruktur fisik pertanian yang baik. Itu bagus untuk menunjang produksi pangan yang baik," ucap dia.

Terakhir, yakni perihal tata niaga pangan yang berkeadilan. Dia menyebutkan, pemerintah berupaya hadir melindungi petani konservatif yang saat ini kerap dirugikan oleh mekanisme pasar bebas.

"Mekanisme pasar bebas kerap merugikan petani. Pemerintah hadir menyediakan rantai tata niaga pangan berkeadilan. Sekarang sedang digaungkan corporate farming, tidak hanya di pertanian, tapi juga di perkebunan dan juga di laut," tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya