Tantangan Swasembada Pangan: Dagang Minyak dan Pupuk Bisa Masuk Penjara

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program swasembada pangan. Khususnya terkait skema birokrasi yang berbelit-belit. 

Zulhas mencontohkan permasalahan dalam distribusi pupuk. Ia menyebut produksi pertanian bisa naik jika distribusi pupuk subsidi berjalan lancar. Namun, dia menambahkan, produktivitas belum tentu naik lantaran rantai distribusinya terlalu panjang.  

"Pupuk itu ada acuan dari pemerintah daerah, SK bupati, gubernur, Kemendag, Kementan, harus ada dari kementerian Keuangan, rumit betul," kata Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Birokrasi yang terlalu panjang ini lantas bisa menimbulkan permasalahan hukum. Lantaran tiap pedagang yang masuk ke dalam rantai pasok tidak boleh salah langkah sedikitpun pada segala tingkat aturan. 

"Salah kebijakan masuk penjara. Di Indonesia itu dagang minyak, dagang pupuk bisa masuk penjara karena panjang rantainya. Bikin aturan (baru), tambah rumit. Jadi situasinya seperti itu," ungkap dia.

Aturan Pusat dan Daerah Tak Selaras

Contoh lain, terkait pembukaan lahan baru dalam kawasan food estate di Merauke, Papua. Pada pelaksanaannya, Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.

"Lahan terkait dengan (Kementerian) ATR dan Kehutanan. Buka food estate di Merauke kita harus ada izin lingkungan. Kalau enggak ada, habis kita," ucap dia. 

"Sementara lahan ada di pemda. Padahal pemda nanam padi itu enggak jadi wajib. Pemda mengatur infrastruktur, pertanian, kecuali harga pangan di pasar," ujar Zulkifli Hasan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan distribusi pupuk subsidi bisa berjalan lancar dari produsen ke konsumen baik di tingkat kios hingga petani. Hal ini diungkap Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Lampung Selatan bertemu dengan petani, kios dan distributor pupuk.

“Saya sengaja ke lapangan dan nanti turun ke sawah-sawah milik petani untuk memastikan langsung tentang pupuk,” kata Zulhas, dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).

Ketersediaan pupuk subsidi sangat penting dalam mempertahankan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan perubahan iklim seperti kemarau panjang atau fenomena el nino.

“Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ujar Zulkifli Hasan.

Sebagaimana diketahui, pada 2024 pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi yang semulanya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Kebijakan penebusan juga semakin dipermudah oleh pemerintah. Proses penebusan cukup dilakukan hanya dengan membawa KTP oleh para petani yang sudah terdaftar di e-RDKK Kementerian Pertanian.

Saat ini, pemerintah juga tengah membuka pendaftaran penerima pupuk subsidi 2025 hingga 15 November 2024, memberi kesempatan bagi petani untuk mengajukan diri sebagai penerima.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal memastikan pupuk subsidi tersedia sebanyak 1,2 juta ton di seluruh Indonesia.

“Sekitar 175 persen dari stok minimum yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Kami punya gudang lini 2 dan lini 3, jadi di setiap kabupaten kami memiliki gudang,” ujar Gusrizal.

“Memang (terjadi) kemarau panjang, ada el nino. Artinya dengan tambahan pupuk, produksi (pertanian) kita tetap bertahan,” ujar Zulhas.