JK Ungkap Penyebab Somalia Punya Banyak Bajak Laut

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya upaya menjaga keamanan laut, terutama dari praktik Ilegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing. Hal ini dilakukan untuk menjaga sumber daya kelautan agar dapat dimanfaatkan oleh para nelayan Indonesia.

"Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti) selalu berusaha dengan itu, tentu upaya lain untuk meningkatkan produksi ikan. Tapi jangan biarkan orang marah karena kita tidak menjaga kelautan ini. Ini tentu harus menjadi upaya kita. Pertama menjaga biota laut, karang. Kedua, menjaga sumber-sumber laut tidak menjadikannya habis," tegas dia, dalam Konferensi SDGs, di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Selain menjaga keamanan serta keberlangsungan sumber daya kelautan, Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas nelayan baik dari sisi SDM maupun permodalan.

"Kenapa nelayan selalu miskin? Karena dia tidak punya apa-apa untuk mendapatkan sumber dana, maka timbullah masalah seperti itu. Maka sumber daya, masyarakat pesisir," kata JK.

"Kita sudah punya dua Kementerian yang urus itu. Kementerian Kelautan, ada Menkonya. Karena tanpa meningkatkan masyarakat pesisir, tidak bisa dapat hal yang baik, kemudian menjaga, dan upayanya," imbuhnya.

Sebagai contoh, JK menyebut praktik bajak laut Somalia. Hal tersebut diakibatkan karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan SDA laut akibat IUU Fishing.

"Kalau kita sebut Somalia, apa pikiran anda semua? Bajak laut. Kenapa terjadi bajak laut di Somalia? Karena nelayan marah. Pantai Somalia terkenal sumber perikanan yang baik, tuna. Datanglah pelayar yang banyak macam-macam negara dengan kapal yang lebih canggih dari nelayan Somalia," jelas dia.

Masyarakat yang terganggu atau kehilangan mata pencahariannya tersebut kemudian beralih mencari pekerjaan lain. "Rakyat marah, bukan mencari ikan, tapi mencari orang. Dari mencari ikan ke mencari kapal. Maka pendapatannya berlipat-lipat kali bulan dari ikan, tapi dari kapal," ujar dia.

"Itu bagaimana kemarahan nelayan akibat ilegal unreported dan unregulated fishing. Mudah-mudahan nelayan di Maluku atau di Jawa tidak marah seperti Somalia, karena habis sumber daya ikannya," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pemerintah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau mengakui bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menenggelamkan kapal pencuri ikan atau kapal yang melakukan illegal fishing ampuh meredam kehadiran kapal-kapal asing. Setidaknya, melalui kebijakan ini, kapal berbendera luar kini sudah jera memasuki perairan Indonesia khususnya di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

"Sekarang dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saya menilai itu sangat tepat. Bukan gertakan tapi betul-betul membuat takut," kata Bupati Kabupaten Natuna, Hamid Rizal saat ditemui di Natuna, Selasa (8/10/2019).

Hamid mengisahkan setelah beberapa kali kebijakan ini digulirkan salah satu negara tetangga seperti Thailand bahkan tidak berani lagi untuk mencuri ikan di perairan Natuna. Lantaran para bos-bos perikanan perusahaan di Thailand takut untuk kembali melancarkan niat jahatnya.

"Saya kebetulan berada di Thailand. Tempat di mana para pencuri ikan di sana. Saya berhadapan dengan bos kapal ikan di sana. Tahu-tahu dia ngomong ada kapal saya yang diledakan (ditenggelamkan) di lautan Indonesia Natuna, dia bilang ngeri juga," ceritanya. 

Berkaca atas kebijakan tersebut, cerita Hamdid, kapal-kapal asing Thailand yang tadinya sudah siap memasuki perairan Indonesia diminta berputar balik untuk tidak melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

"Jadi kapal-kapal di sana yang tadinya sudah muat es ada puluhan kapal yang mau berangkat ke Natuna itu dibatalkan semua. Para bos kapal kapal ikan melarang jangan keluar bahaya itu jangan keluar darurat. Mereka masuk di bom (ditenggelamkan) terus. Itu adalah satu tindakan pertama yang betul betul membuat merasa takut merasa jera apabila itu dilakukan terus menerus," jelas dia.

Di sisi lain, Hamid mengatakan kebijakan penenggelaman kapal ini juga berimbas kepada kesejahtetaan para nelayan Natuna. Mengingat, mereka dapat lebih leluasa bahkan kini bisa mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak ketimbang sebelumnya.

"Mudah mudahan kebijakan ini terus berlanjut. Kami mendoakan agar ibu susi lanjut terus agar sejahtera. Itu doa kami," harap Hamid.

Sebagai informasi saja, sejak Oktober 2014 secara keseluruhan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti tercatat telah menenggelamkan kapal berbendera luar sebanyak 556 kapal. Adapun dari total tersebut terbanyak dari Vietnam dengan berjumlah 321 kapal.