JK Perkenalkan Ma'ruf Amin dengan Staf Kantor Wapres

Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan salat Jumat bersama Wapres terpilih Ma'ruf Amin.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Okt 2019, 13:26 WIB
Diterbitkan 04 Okt 2019, 13:26 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan salat Jumat bersama Wapres terpilih Ma'ruf Amin. Selain salat Jumat bersama, JK juga memperkenalkan Ma'ruf dengan sejumlah staf di Kantor Wapres.
Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan salat Jumat bersama Wapres terpilih Ma'ruf Amin. Selain salat Jumat bersama, JK juga memperkenalkan Ma'ruf dengan sejumlah staf di Kantor Wapres. (Merdeka/Hari Aryati)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan salat Jumat bersama Wapres terpilih Ma'ruf Amin. Selain salat Jumat bersama, JK juga memperkenalkan Ma'ruf dengan sejumlah staf di Kantor Wapres.

"Saya diundang Pak JK untuk berjumat di sini, diperkenalkan stafnya semua, personil-personil di Wapres, deputi-deputi dan semua jajarannya, dan diajak makan siang," jelas Ma'ruf usai salat jumat di Kantor Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).

Dalam pertemuannya dengan JK, Ma'ruf Amin juga membicarakan sejumlah persoalan yang nantinya akan dilanjutkan setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Ada beberapa masalah yang harus dilanjutkan. Take over dari beliau ke saya," kata Ma'ruf.

Sementara itu, Wapres JK menyampaikan, sejumlah persoalan yang dibicarakan terkait birokrasi dan hal yang berkenaan dengan tugas wapres. Termasuk mengkoordinasikan penanganan pascabencana di sejumlah daerah.

"Masalah koordinasi-koordinasi bencana, Sulawesi Tengah, NTB, dan masalah-masalah lain yang sudah berjalan kemudian dilanjutkan. Masalah pembangunan Universitas Islam Internasional, itu juga dilanjutkan. Hubungan-hubungan dengan kementerian, bagaimana sistem yang berjalan," jelasnya.

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Tak Bahas RUU Kontroversial

Terkait masalah legislasi atau rancangan perundang-undangan yang belakangan menuai aksi unjuk rasa tak masuk dalam pembahasan keduanya. Persoalan itu kata dia, ditangani Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM

"Ya sharing pengalaman-pengalaman saja," pungkas JK.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya