Jokowi Minta RPJMN Tak Sekedar Jadi Dokumen Formalitas

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam sambutannya, dia meminta RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas.

“Karena saya melihat ini hanya menjadi dokumen formalitas tapi betul-betul menjadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju,” tegas Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Mantan Wali Kota Solo ini menekankan, apa yang termuat dalam dokumen RPJMN harus jelas baik target, arah dan dampak bagi rakyat. Jangan sampai arah RPJMN tidak terukur sehingga mengakibatkan ekonomi mengalami keterpurukan di tengah ekonomi global yang tidak menentu.

“Misalnya target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-target tersebut. Begitu pula dengan penurunan kemiskinan targetnya harus jelas, berapa persen harus turun dalam waktu berapa lama,” kata Jokowi.

“Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga bisa jadi pegangan bersama, yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama,” sambung Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta dokumen RPJMN memuat peta jalan yang realistis dalam mencapai target pembangunan nasional. Di samping itu, seluruh menteri harus berada dalam satu komando dalam mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

“Tidak ada visi misi menteri, semua harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden Wapres. Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah dan dimulai dari RPJMN kita,” ucapnya.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Jokowi juga meminta agar Kementerian Pembangunan Nasional Bapppenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden. Rancangan dan penganggaran RPJMN juga harus sejalan.

“Jangan sampai yang sudah direncankan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian. Dan juga beda dengan yang dianggarkan kementerian keuangan. Harus sambung semuanya,” tegasnya lagi.

Jokowi menginginkan, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi tangan Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud. Seluruh menteri juga harus memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

“Seringkali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu, kendala proses eksekusi, proses deliveri harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” pungkasnya.