Cara Bupati Anas Atasi Anak Putus Sekolah Tanpa Bebani APBD

Liputan6.com, Jakarta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkap sejumlah jurus yang dia pakai untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Strategi-strategi tersebut dilakukan tanpa membebani APBD.

Program pertama, yakni 'Siswa Asuh Sekolah'. Dalam program ini, siswa yang mampu membantu temannya yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan sekolah seperti seragam dan keperluan sekolah lain.

"Siswa yang kaya menyisihkan untuk siswa yang miskin sehingga dengan demikian, secara cepat anak yang tidak punya seragam, bisa dibiayai dengan ini. Berapa yang terkumpul Rp 17 miliar dari program siswa asuh sekolah ini," ujar dia," kata dia, dalam 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019' oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat (22/11).

Selain itu ada juga program uang saku bagi anak dari keluarga sangat miskin. Program ini diberikan dari anak dari tingkat SD hingga SMA.

"Siswa sangat miskin tidak sekolah karena mereka minder karena tidak ada uang ketika ke kantin. Maka di Pemda orang miskin yang sangat miskin, kami kasih uang saku, SD Rp 10.000, SMP Rp 15.000 rupiah, SMA Rp 20.000 per anak per hari,"

Meskipun demikian, dia mengatakan selain harus masuk dalam kategori keluarga sangat miskin, penikmat program uang saku ini harus memenuhi dua kriteria lain.

"Satu, bagi keluarga miskin yang merokok mereka tidak mendapatkan ini. Dua keluarga miskin yang tidak punya android. Yang punya android mereka tidak dapat hak uang saku," tegas dia.

Persoalan anak putus sekolah pun menjadi perhatian Anas. Dia pun menginisiasi program siswa titipan. Dalam program ini setiap kepala sekolah menerima mandat untuk bertanggung jawab atas sejumlah anak putus sekolah.

"Anak putus sekolah kalau kita biayai pakai APBD, tidak cukup. Maka setiap kepala sekolah kami kasih mandat untuk mengatasi anak putus sekolah. Kalau setiap kepala sekolah kita titip 10 anak, kali 300 kepala sekolah sudah 300 kali 10 (anak putus sekolah). Bayangkan kalau semua harus diurus Pemda maka anggaran kita tidak cukup," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmen untuk mendukung pengembangan usaha pelaku usaha lokal, UMKM. Salah satunya dengan membatasi ekspansi bisnis gerai-gerai minimarket.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan gerai-gerai minimarket baru.

"Kami tidak izinkan Alfamart dan Indomaret baru. Supaya memberikan afirmasi kepada mbok-mbok (UMKM)," kata dia, dalam 'Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019' oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Langkah ini, tegas dia, merupakan upaya mendukung pelaku usaha kecil. Dukungan tidak hanya diberikan dari sisi permodalan, melainkan juga dari sisi perlindungan pasar.

"Tidak hanya diberi modal tapi juga diberikan proteksi pasarnya," ungkap dia.

Berbagai upaya tersebut, memberikan dampak pada naiknya pendapatan masyarakat. Ujung-ujungnya pendapat per kapita Kabupaten Banyuwangi pun melesat.

"Alhamdulillah pendapatan per kapita Banyuwangi melompat. Dulu kami di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, hanya Rp 20 juta per kapita per tahun menjadi Rp 48,7 juta per orang per tahun," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com