Cara Menghitung PPh 23: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Liputan6.com, Jakarta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang penting dipahami oleh wajib pajak di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu, seperti pembayaran jasa, sewa, atau dividen kepada wajib pajak dalam negeri. 

Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai cara menghitung PPh 23, mulai dari pengertian, objek pajak, tarif, hingga contoh perhitungan untuk berbagai jenis penghasilan. Dengan memahami ketentuan PPh 23 secara menyeluruh, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. PPh 23 ini dipotong dari penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Secara lebih spesifik, PPh 23 dikenakan pada penghasilan-penghasilan seperti:

• Dividen
• Bunga
• Royalti
• Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

Pemahaman yang baik tentang pengertian PPh 23 ini menjadi dasar penting bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Pengenaan PPh 23 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Berikut adalah dasar hukum utama terkait PPh 23:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
• Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Memahami dasar hukum ini penting bagi wajib pajak untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang mendasari pengenaan PPh 23 serta hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Objek PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak. Berikut adalah rincian objek PPh 23:

1. Dividen

Dividen yang dimaksud termasuk dividen dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Bunga

Termasuk dalam pengertian bunga adalah imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

3. Royalti

Royalti adalah imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan lain-lain.

4. Hadiah dan Penghargaan

Hadiah dan penghargaan yang dimaksud adalah yang diterima selain oleh pegawai, penerima pensiun, dan peserta kegiatan yang telah dipotong PPh Pasal 21.

5. Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta

Termasuk sewa peralatan, kendaraan, dan harta lainnya, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

6. Imbalan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, dan Jasa Konsultan

Jasa-jasa ini termasuk dalam objek PPh 23 sepanjang tidak dipotong PPh Pasal 21.

7. Jasa Lainnya

Berbagai jenis jasa lain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, seperti jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, dan lain-lain.

Pemahaman yang tepat tentang objek PPh 23 ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu penghasilan termasuk dalam kategori yang dikenakan pemotongan PPh 23 atau tidak.

Subjek PPh 23 terdiri dari dua pihak utama, yaitu pemotong pajak dan penerima penghasilan yang dipotong pajak. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai subjek PPh 23:

Pemotong PPh 23

Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh 23 adalah:

• Badan pemerintah
• Subjek pajak badan dalam negeri
• Penyelenggara kegiatan
• Bentuk usaha tetap (BUT)
• Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
• Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 23

Pihak yang menerima penghasilan yang dipotong PPh 23 adalah:

• Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
• Bentuk usaha tetap (BUT)

Penting untuk dicatat bahwa Wajib Pajak orang pribadi sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 hanya atas penghasilan yang berasal dari modal dan harta tidak bergerak, seperti bunga dan royalti.

Pemahaman yang jelas tentang subjek PPh 23 ini membantu dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak dan siapa yang penghasilannya akan dipotong pajak.

Tarif PPh 23 dibedakan berdasarkan jenis penghasilan yang diterima. Berikut adalah rincian tarif PPh 23:

1. Tarif 15%

Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas:

• Dividen
• Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
• Royalti
• Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

2. Tarif 2%

Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas:

• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan tanah dan/atau bangunan
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

3. Tarif Khusus untuk Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pemotongan PPh 23 menjadi lebih tinggi 100% dari tarif normal. Ini berarti:

• Untuk penghasilan yang normalnya dikenakan tarif 15%, menjadi 30%
• Untuk penghasilan yang normalnya dikenakan tarif 2%, menjadi 4%

Penerapan tarif yang tepat sangat penting dalam menghitung PPh 23 yang harus dipotong. Wajib Pajak perlu memperhatikan jenis penghasilan yang diterima untuk menentukan tarif yang berlaku.

Perhitungan PPh 23 relatif sederhana jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung PPh 23:

1. Identifikasi Jenis Penghasilan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis penghasilan yang diterima. Hal ini penting untuk menentukan tarif yang akan digunakan.

2. Tentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP untuk PPh 23 adalah jumlah bruto dari penghasilan. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

3. Aplikasikan Tarif yang Sesuai

Setelah mengetahui jenis penghasilan dan DPP, aplikasikan tarif yang sesuai:

• 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan
• 2% untuk sewa (selain tanah/bangunan), imbalan jasa, dan penghasilan lain yang termasuk objek PPh 23

4. Hitung PPh 23

Rumus dasar perhitungan PPh 23 adalah:

PPh 23 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

5. Perhatikan Ketentuan Khusus

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, jumlah pajak yang dipotong 100% lebih tinggi dari tarif normal.

6. Bulatkan Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan PPh 23 dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Wajib Pajak dapat menghitung PPh 23 dengan akurat. Penting untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru untuk memastikan perhitungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih memahami cara menghitung PPh 23, berikut adalah beberapa contoh perhitungan untuk berbagai jenis penghasilan:

1. Perhitungan PPh 23 atas Dividen

PT ABC membagikan dividen sebesar Rp100.000.000 kepada pemegang sahamnya, PT XYZ.

Perhitungan PPh 23:

• Tarif PPh 23 untuk dividen: 15%
• PPh 23 = 15% x Rp100.000.000 = Rp15.000.000

Jadi, PT ABC harus memotong PPh 23 sebesar Rp15.000.000 dari dividen yang dibayarkan kepada PT XYZ.

2. Perhitungan PPh 23 atas Jasa Konsultan

PT Maju menerima jasa konsultasi dari CV Konsultan dengan nilai kontrak Rp50.000.000 (belum termasuk PPN).

Perhitungan PPh 23:

• Tarif PPh 23 untuk jasa konsultan: 2%
• PPh 23 = 2% x Rp50.000.000 = Rp1.000.000

PT Maju harus memotong PPh 23 sebesar Rp1.000.000 dari pembayaran kepada CV Konsultan.

3. Perhitungan PPh 23 atas Sewa Peralatan

PT Sewa menyewakan peralatan kepada PT Penyewa dengan nilai sewa Rp75.000.000 per tahun.

Perhitungan PPh 23:

• Tarif PPh 23 untuk sewa peralatan: 2%
• PPh 23 = 2% x Rp75.000.000 = Rp1.500.000

PT Penyewa harus memotong PPh 23 sebesar Rp1.500.000 dari pembayaran sewa kepada PT Sewa.

4. Perhitungan PPh 23 untuk Wajib Pajak Tanpa NPWP

PT Bintang membayar royalti sebesar Rp20.000.000 kepada seorang penulis yang tidak memiliki NPWP.

Perhitungan PPh 23:

• Tarif normal PPh 23 untuk royalti: 15%
• Tarif untuk WP tanpa NPWP: 15% x 200% = 30%
• PPh 23 = 30% x Rp20.000.000 = Rp6.000.000

PT Bintang harus memotong PPh 23 sebesar Rp6.000.000 dari pembayaran royalti kepada penulis tersebut.

Contoh-contoh perhitungan ini menunjukkan bagaimana PPh 23 dihitung untuk berbagai jenis penghasilan dan situasi. Penting untuk selalu memperhatikan jenis penghasilan, tarif yang berlaku, dan status NPWP penerima penghasilan dalam melakukan perhitungan PPh 23.

Meskipun PPh 23 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, terdapat beberapa pengecualian yang perlu diketahui. Berikut adalah beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 23:

1. Penghasilan yang Dibayar kepada Bank

Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank tidak dikenakan pemotongan PPh 23. Ini termasuk bunga deposito, tabungan, dan jasa perbankan lainnya.

2. Sewa yang Dibayarkan atas Penggunaan Aset dengan Hak Opsi

Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh 23.

3. Dividen Tertentu

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari pemotongan PPh 23 dengan syarat tertentu.

4. Bagian Laba yang Diterima Anggota dari Perseroan Komanditer

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi dikecualikan dari pemotongan PPh 23.

5. SHU Koperasi

Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dikenakan pemotongan PPh 23.

6. Penghasilan yang Dibayar kepada Badan Usaha atas Jasa Keuangan yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan

Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan dikecualikan dari pemotongan PPh 23.

Memahami pengecualian-pengecualian ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan PPh 23. Wajib Pajak perlu memperhatikan jenis penghasilan dan penerima penghasilan untuk menentukan apakah suatu transaksi termasuk dalam pengecualian atau tidak.

Setelah melakukan pemotongan PPh 23, Wajib Pajak pemotong memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut. Berikut adalah prosedur penyetoran dan pelaporan PPh 23:

Penyetoran PPh 23

1. Batas Waktu Penyetoran:
   • PPh 23 harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
   • Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Cara Penyetoran:
   • Penyetoran dilakukan melalui sistem e-billing dengan menggunakan kode billing yang diperoleh dari DJP Online atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   • Pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, atau metode pembayaran elektronik lainnya yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaporan PPh 23

1. Batas Waktu Pelaporan:
   • SPT Masa PPh 23 harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
   • Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur, pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Cara Pelaporan:
   • Pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT atau e-Filing.
   • Wajib Pajak harus menyiapkan bukti pemotongan PPh 23 untuk setiap transaksi yang dipotong pajaknya.
   • Daftar bukti pemotongan PPh 23 harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh 23.

Sanksi Keterlambatan

Keterlambatan dalam penyetoran atau pelaporan PPh 23 dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa:

• Denda sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang, maksimal 24 bulan, untuk keterlambatan pembayaran.
• Denda sebesar Rp100.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh 23.

Penting bagi Wajib Pajak untuk memahami dan mematuhi ketentuan penyetoran dan pelaporan PPh 23 ini untuk menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan PPh 23 dapat mengakibatkan pengenaan sanksi. Berikut adalah beberapa sanksi yang terkait dengan PPh 23:

1. Sanksi Tidak Melakukan Pemotongan

Jika Wajib Pajak yang seharusnya memotong PPh 23 tidak melakukan pemotongan:

• Dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% dari PPh 23 yang seharusnya dipotong.
• Jumlah yang tidak dipotong tersebut menjadi tanggung jawab pemotong dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang seharusnya dipotong.

2. Sanksi Keterlambatan Penyetoran

Jika PPh 23 yang telah dipotong tidak atau terlambat disetor:

• Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
• Sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran, untuk paling lama 24 bulan.

3. Sanksi Keterlambatan Pelaporan

Jika SPT Masa PPh 23 terlambat dilaporkan:

• Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 untuk setiap keterlambatan.

4. Sanksi Pembetulan SPT

Jika Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar:

• Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
• Dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

5. Sanksi Pidana

Dalam kasus-kasus tertentu, pelanggaran terkait PPh 23 dapat dikenakan sanksi pidana:

• Jika dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Memahami sanksi-sanksi ini penting untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan terkait PPh 23. Wajib Pajak disarankan untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi-sanksi tersebut.

Untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan PPh 23, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan:

1. Pemahaman yang Baik tentang Objek PPh 23

• Pelajari dengan seksama jenis-jenis penghasilan yang termasuk objek PPh 23.
• Perhatikan pengecualian-pengecualian yang berlaku untuk menghindari kesalahan pemotongan.

2. Penerapan Sistem Pencatatan yang Akurat

• Gunakan sistem akuntansi yang dapat memisahkan transaksi yang terkait PPh 23.
• Catat setiap transaksi PPh 23 dengan detail, termasuk tanggal transaksi, nilai, dan pihak yang terlibat.

3. Pemanfaatan Teknologi

• Gunakan aplikasi perpajakan yang dapat membantu dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23.
• Manfaatkan layanan e-billing dan e-filing untuk mempermudah proses administrasi pajak.

4. Pembuatan dan Penyimpanan Bukti Potong

• Buat bukti potong PPh 23 untuk setiap transaksi yang dipotong pajaknya.
• Simpan bukti potong dengan baik, baik dalam bentuk fisik maupun digital, untuk keperluan pelaporan dan pemeriksaan.

5. Pemantauan Batas Waktu

• Buat sistem pengingat untuk batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh 23.
• Lakukan penyetoran dan pelaporan beberapa hari sebelum batas waktu untuk menghindari keterlambatan.

6. Pelatihan Staf

• Berikan pelatihan rutin kepada staf yang menangani PPh 23.
• Pastikan staf selalu diperbarui pengetahuannya tentang peraturan perpajakan terbaru.

7. Konsultasi dengan Ahli Pajak

• Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk kasus-kasus yang kompleks.
• Manfaatkan layanan konsultasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

8. Rekonsiliasi Rutin

• Lakukan rekonsiliasi secara rutin antara catatan PPh 23 dengan laporan keuangan.
• Periksa kesesuaian antara jumlah yang dipotong, disetor, dan dilaporkan.

9. Antisipasi Perubahan Peraturan

• Pantau secara aktif perubahan peraturan perpajakan yang mungkin mempengaruhi PPh 23.
• Siapkan strategi untuk mengadaptasi perubahan peraturan dengan cepat.

10. Evaluasi Berkala

• Lakukan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan PPh 23 di perusahaan.
• Identifikasi area yang perlu perbaikan dan implementasikan solusi yang diperlukan.

Dengan menerapkan tips-tips ini, Wajib Pajak dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan PPh 23, serta meminimalkan risiko kesalahan dan sanksi perpajakan.

Untuk memahami posisi PPh 23 dalam sistem perpajakan Indonesia, penting untuk mengetahui perbedaannya dengan jenis Pajak Penghasilan lainnya. Berikut adalah perbandingan PPh 23 dengan beberapa jenis PPh lain:

1. PPh 23 vs PPh 21

• PPh 23 dikenakan atas penghasilan selain yang dipotong PPh 21, seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa.
• PPh 21 dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi.
• PPh 23 umumnya dipotong dari penghasilan yang diterima badan, sementara PPh 21 dipotong dari penghasilan orang pribadi.

2. PPh 23 vs PPh 22

• PPh 23 dipotong atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan.
• PPh 22 dipungut atas kegiatan impor barang, penjualan barang yang tergolong sangat mewah, dan transaksi dengan pemungut pajak tertentu seperti BUMN.
• PPh 23 umumnya bersifat pemotongan, sementara PPh 22 bersifat pemungutan.

3. PPh 23 vs PPh 4 Ayat 2 (Final)

• PPh 23 umumnya bersifat tidak final, artinya masih dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan.
• PPh 4 Ayat 2 bersifat final, artinya kewajiban pajak telah selesai saat dipotong dan tidak perlu diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan.
• Contoh PPh 4 Ayat 2 adalah pajak atas bunga deposito, sewa tanah dan bangunan, dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

4. PPh 23 vs PPh 25

• PPh 23 dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan.
• PPh 25 merupakan angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan.
• PPh 23 bersifat withholding tax, sementara PPh 25 bersifat self-assessment.

5. PPh 23 vs PPh 26

• PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri.
• PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia.
• Tarif PPh 26 umumnya lebih tinggi dibandingkan PPh 23, kecuali ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang mengatur lain.

Memahami perbedaan-perbedaan ini penting untuk menentukan jenis pajak yang tepat untuk suatu transaksi atau penghasilan tertentu. Wajib Pajak perlu memperhatikan karakteristik masing-masing jenis PPh untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia menyediakan beberapa fasilitas perpajakan terkait PPh 23 untuk mendukung kegiatan usaha dan investasi. Berikut adalah beberapa fasilitas perpajakan yang perlu diketahui:

1. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

• SKB PPh 23 adalah fasilitas yang memungkinkan Wajib Pajak untuk tidak dipotong PPh 23 atas penghasilan tertentu.
• SKB dapat diberikan jika Wajib Pajak diprediksi akan mengalami lebih bayar pajak di akhir tahun pajak.
• Untuk mendapatkan SKB, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.

2. Penurunan Tarif PPh 23 melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

• Wajib Pajak luar negeri dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia dapat menikmati tarif PPh 23 yang lebih rendah.
• Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Wajib Pajak luar negeri harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Residence) yang telah disahkan oleh otoritas pajak negara asalnya.

3. Fasilitas Pengurangan Tarif untuk UMKM

• Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto tertentu dapat menikmati pengurangan tarif PPh 23.
• Fasilitas ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

4. Pembebasan Pemotongan PPh 23 untuk Transaksi Tertentu

• Beberapa jenis transaksi dibebaskan dari pemotongan PPh 23, seperti pembayaran kepada bank dan pembayaran sewa yang telah dikenakan PPh Final.
• Pembebasan ini membantu mengurangi beban administrasi perpajakan untuk transaksi-transaksi tertentu.

5. Fasilitas Penangguhan Pemotongan PPh 23

• Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penangguhan pemotongan PPh 23.
• Fasilitas ini dapat membantu Wajib Pajak dalam mengelola arus kas mereka.

6. Kompensasi Kelebihan Pembayaran PPh 23

• Jika terjadi kelebihan pembayaran PPh 23, Wajib Pajak dapat mengkompensasikan kelebihan tersebut ke masa pajak berikutnya atau meminta restitusi.
• Fasilitas ini membantu Wajib Pajak untuk tidak mengalami kerugian akibat kelebihan pembayaran pajak.

7. Fasilitas Pengurangan Tarif untuk Industri Tertentu

• Pemerintah kadang memberikan fasilitas pengurangan tarif PPh 23 untuk industri-industri tertentu sebagai bagian dari kebijakan ekonomi.
• Fasilitas ini biasanya bersifat temporer dan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu.

Wajib Pajak perlu memahami dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas perpajakan ini untuk mengoptimalkan manajemen pajak mereka. Namun, penting untuk selalu memperhatikan persyaratan dan prosedur yang berlaku dalam memanfaatkan setiap fasilitas tersebut.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait PPh 23 beserta jawabannya:

1. Apakah PPh 23 bersifat final?

Tidak, PPh 23 umumnya bersifat tidak final. Artinya, PPh 23 yang telah dipotong dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam SPT Tahunan Wajib Pajak yang dipotong.

2. Bagaimana jika terjadi kelebihan pemotongan PPh 23?

Jika terjadi kelebihan pemotongan PPh 23, Wajib Pajak dapat mengkreditkannya dalam SPT Tahunan. Jika setelah pengkreditan masih terdapat kelebihan, Wajib Pajak dapat meminta restitusi atau mengkompensasikan ke tahun pajak berikutnya.

3. Apakah PPh 23 berlaku untuk transaksi dengan pihak luar negeri?

Tidak, untuk transaksi dengan pihak luar negeri, pajak yang berlaku adalah PPh Pasal 26, bukan PPh 23.

4. Bagaimana jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP?

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif PPh 23 yang dikenakan akan lebih tinggi, yaitu 100% lebih tinggi dari tarif normal.

5. Apakah ada batasan nilai transaksi untuk pengenaan PPh 23?

Tidak ada batasan nilai transaksi untuk pengenaan PPh 23. Selama transaksi tersebut termasuk dalam objek PPh 23, maka harus dipotong PPh 23 tanpa memandang besarnya nilai transaksi.

6. Bagaimana cara mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23?

Untuk mendapatkan SKB PPh 23, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar dengan melampirkan dokumen pendukung seperti proyeksi laporan keuangan dan perhitungan pajak.

7. Apakah PPh 23 berlaku untuk transaksi antar cabang perusahaan?

Tidak, PPh 23 tidak berlaku untuk transaksi antar cabang dalam satu perusahaan karena dianggap sebagai satu kesatuan Wajib Pajak.

8. Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam pemotongan PPh 23?

Jika terjadi kesalahan dalam pemotongan PPh 23, baik kelebihan maupun kekurangan, Wajib Pajak pemotong harus melakukan pembetulan dan menerbitkan bukti potong yang baru.

9. Apakah PPh 23 berlaku untuk transaksi dengan pemerintah?

Ya, PPh 23 berlaku untuk transaksi dengan pemerintah. Instansi pemerintah yang melakukan pembayaran atas jasa yang termasuk objek PPh 23 wajib memotong PPh 23.

10. Bagaimana cara melaporkan PPh 23 yang telah dipotong?

PPh 23 yang telah dipotong dilaporkan melalui SPT Masa PPh 23 yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pemahaman yang baik terhadap pertanyaan-pertanyaan umum ini dapat membantu Wajib Pajak dalam mengelola kewajiban PPh 23 mereka dengan lebih baik.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang perlu dipahami dengan baik oleh setiap Wajib Pajak. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin kunci:

1. PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif PPh 23 terbagi menjadi dua, yaitu 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan sejenisnya, serta 2% untuk sewa dan jasa lainnya.
3. Pemahaman yang tepat tentang objek dan subjek PPh 23 sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan dan pelaporan pajak.
4. Wajib Pajak perlu memperhatikan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh 23 untuk menghindari sanksi administrasi.
5. Terdapat beberapa fasilitas perpajakan terkait PPh 23 yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, seperti Surat Keterangan Bebas (SKB) dan penurunan tarif melalui P3B.
6. Pengelolaan PPh 23 yang baik memerlukan sistem pencatatan yang akurat, pemanfaatan teknologi, dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan memahami dan menerapkan ketentuan PPh 23 secara benar, Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dan menghindari risiko sanksi perpajakan. Penting bagi Wajib Pajak untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan terbaru dan tidak ragu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau petugas pajak jika menghadapi situasi yang kompleks.

Akhirnya, kepatuhan terhadap kewajiban PPh 23 bukan hanya tentang memenuhi aturan, tetapi juga merupakan kontribusi penting dalam pembangunan negara. Dengan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, setiap Wajib Pajak turut berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan nasional.