Pengamat Beberkan Jenis Kebijakan yang Ampuh Tarik Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Meski demikian, negara tidak bisa terus menerus mengandalkan sektor ini karena daya beli dan pola konsumsi masyarakat berubah dengan cepat dari waktu ke waktu.

Investasi akan menjadi salah satu sektor yang harus digenjot supaya turut menyumbang porsi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jumlah besar. Kebijakan pemerintah juga harus disesuaikan untuk mencapai tujuan itu.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menyatakan, sinergitas kebijakan ekonomi harus dilakukan untuk mendapat regulasi yang pro pertumbuhan dan investasi.

"Yang saya maksud adalah sinergitas kebijakan moneter, fiskal dan sektor rill," ujar Piter kepada Liputan6.com, Rabu (11/12/2019).

Kebijakan moneter tentu berkaitan dengan pengendalian rupiah hingga suku bunga. Untuk fiskal, alokasi Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tepat sasaran.

Sementara dari sektor riil, adanya Omnibuslaw yang sedang dirancang pemerintah merupakan langkah awal yang bagus.

"Omnibuslaw yang merupakan kebijakan sektor riil itu akan memangkas regulasi berbelit dalam bidang usaha, sehingga dapat juga menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Saya kira ini langkah yang sangat baik," ujarnya.

Jika kebijakan ini berjalan beriringan, maka bukan hanya investor yang semakin berminat menanamkan modal di Indonesia, tapi pertumbuhan bisnis lokal juga dapat semakin berkembang.

Sementara, saat ini pemerintah sedang mengebut penyelesaian 2 Omnibuslaw sektor ekonomi, yaitu Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja yang digabung dengan Pengembangan UMKM dan Omnibuslaw tentang Fasilitas Perpajakannya. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pembahasan regulasi bersama DPR akan diadakan Januari 2020 mendatang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai investasi tumbuh melambat dibawah 5 persen tahun ini.

Menurutnya, pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen namun tidak dengan investasi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah pun menggelontorkan berbagai insentif.

"Pertumbuhan ekonomi memang di atas 5 persen, tetapi kita mesti mewaspadai investasi yang tumbuh di bawah 5 persen. Kita memberikan tax allowance, tax deduction, untuk meningkatkan competitiveness," ujarnya di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (4/12).

Untuk tahun yang akan datang, pemerintah akan lebih gencar melakukan terobosan baru menarik investasi. Di antaranya menyederhanakan aturan investasi yang diatur dalam Omnibus Law. Omnibus Law sudah mulai dibahas sejak era Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sering rapat di kabinet, di tempat wapres, makan siang-malam, dan menghilangkan halangan investasi. Ada 72 UU yang menghalangi dan di-address dalam Omnibus Law. Kemenkeu akan sampaikan omnibus law ke DPR pada Desember," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunai tersebut menambahkan, pemerintah akan terus melakukan penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan tantangan ekonomi yang dihadapi. "Saya terus adjust kebijakan fiskal agar sesuai dengan tantangan yang kita hadapi," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com 

Sebuah ledakan terjadi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (3/12) pagi. Ledakan di Monas dari granat asap itu mengakibatkan dua orang anggota TNI mengalami luka berat.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan ketidakamanan situasi seperti ledakan di Monas bisa memengaruhi iklim investasi. Namun sejauh ini, akibat ledakan di pusat pemerintahan itu tidak membuat investor mencabut dana di proyek yang sedang dibangun.

Begitu juga dengan proyek jangka pendek. "Tergantung, kita lihat nanti ke depan," kata Airlangga di kantor Kemenko Bidang Maritim dan Investasi Jakarta, Selasa (3/12).

Untuk itu semua pihak perlu memberikan dukungan untuk melawan radikalisme. Tak boleh juga takut dengan tindak teror.

"Kita enggak boleh takut sama terorisme, tapi harus perangi terorisme," katanya.