Program Kartu Prakerja Juga Harus Sasar Para TKI

Liputan6.com, Jakarta - Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 mencatat tren Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merosot dalam sepuluh tahun terakhir. Rata-rata penurunannya 7,36 persen per tahun.

Peneliti Indef Mirah Midadan Fahmid menilai, penurunan ini karena para pencari pekerja lebih memilih bekerja di dalam negeri. Dia belum memastikan penyebab turunnya angka TKI ini.

"Berarti ada sesuatu nih, apakah karena trauma, sebab kekerasan saya belum elaborasi lebih jauh," kata Mirah di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta orang. Dari jumlah tersebut setidaknya ada 2 juta orang ikut dalam program kartu prakerja. Mirah menyarankan, di program tersebut ada pelatihan berbasis keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar luar negeri.

Lewat program inisiasi Presiden Jokowi, tenaga kerja dilatih memiliki kemampuan sesuai pasar tenaga kerja luar negeri. Bersamaan dengan pemberian bekal keterampilan, pemerintah juga mendorong vokasi agar TKI bisa diterima negara sahabat.

"Jadi bukan cuma dalam negeri doang (yang) elaborasi," ujarnya.

Pelatihan keterampilan juga harus bersertifikasi strandar nasional atau internasional. Sertifikasi juga harus dikeluarkan oleh lembaga berwenang (BSN) yang telah diakui pasar tenaga kerja atau industri.

"Jadi harus ada sertifikasi profesi biar ada perusahaan percaya," kata Mirah mengakhiri.

Pemerintah segera merealisasikan program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan uji coba Kartu Pra Kerja pertama kali dilakukan di Jakarta dan Bandung.

"Februari ada penjelasan publik dalam bentuk website. Maret uji coba di 2 kota Jakarta dan Bandung, basisnya aplikasi," jelasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

Sebulan berikutnya, implementasi Kartu Prakerja menyasar berbagai kota. Sementara peluncuran secara nasional di seluruh daerah baru dilakukan pada Agustus 2020. 

Airlangga menyebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk Kartu Prakerja. Setiap peserta akan mendapatkan jatah Rp 3 sampai 7 juta. Uang tersebut akan digunakan untuk keperluan selama pelatihan.

"Standarnya Rp 3-7 juta, ini murni pelatihan tenaga kerja. Kalau modal ada kredit usaha rakyat," ujarnya.

Dia melanjutkan, saat ini pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden atau Perpres yang mengatur tentang pelaksanaan Kartu Prakerja. Perpres ditargetkan rampung pada Desember ini.

Setelah itu, pemerintah menyiapkan project management office (PMO) serta learning ekosistem yang dibangun oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).