Hindari Keresahan Sosial, Pemerintah Harus Segera Salurkan Bantuan ke Warga Miskin

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan dana atau bantuan untuk memberi asupan kepada warga yang kesulitan mencari uang selama masa pandemi virus corona Covid-19.

Agus menilai, upaya tersebut perlu dilakukan guna mencegah terjadinya keresahan sosial yang bakal makin memperkeruh suasana di tengah penyebaran virus Corona Covid-19.

"Dalam situasi seperti sekarang pemerintah harus turun mengeluarkan uang. apalagi ada Keppres baru, pemerintah harus segera mengatur. Saya di lingkungan sendiri mencari siapa saja yang tidak bisa makan. Kalau itu tidak diurus akan jadi social unrest," tuturnya dalam sesi teleconference bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut, ia juga mendesak agar pemerintah menyiapkan aturan pasti dan jelas seputar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selain itu, Agus pun meminta kepada pemerintah untuk menutup paksa tempat-tempat jualan yang masih nekat buka. Di sisi lain, pemerintah disebutnya juga perlu menyalurkan bantuan makanan kepada pelaku usaha yang harus gulung tikar sementara selama penyebaran virus Corona.

"Tadi malam saya bicara dengan pak Gubernur DKI (Anies Baswedan). Lakukan sweeping sekarang, berikan sanksi. Kan dalam peraturan disebutkan, ada dendam Rp 100 juta bagi yang masih nekat jualan. Ini jangan main-main. Saya minta Kadishub lakukan sweeping segera," tegasnya.

"Tapi kalau ditutup orang akan takut tidak dibayar. Kalau sudah ditutup pemerintah harus kasih makan mereka," Agus menandaskan.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Sebelumnya, dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram Kapolri, masing-masing bernomor ST/1182/IV/OPS.2/2020 dan ST/1183/IV/OPS.2/2020.

Kedua Surat Telegram tersebut ditandatangani oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Agus Andrianto selaku Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Aman Nusa II-Penanganan Covid-19, tertanggal 13 April 2020, mewakili Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz.

Menurut dia, Surat Telegram ST/1182/IV/OPS.2/2020, berisi tentang aspek keamanan yang harus terpenuhi sebelum PSBB diberlakukan.

"Para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda (tingkat Polda) dan Kaopsres (tingkat Polres) Aman Nusa II 2020 di wilayah harus memberikan saran dan masukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait aspek keamanan dalam mengajukan permohonan PSBB ini," kata Agus dalam keterangannya, Selasa (14/4/2020).

Selain memberikan saran, kata dia, juga harus melakukan pengecekan langsung dan memastikan kesiapan daerah yang mengajukan PSBB terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan. Serta data masyarakat terdampak yang akan menerima bantuan sosial di daerah yang mengajukan PSBB, dan pendistribusian bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun, Surat Telegram kedua, kata dia, berisi tentang langkah-langkah antisipasi mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama PSBB diberlakukan.

"Kamtibmas adalah hal yang sangat penting, karena ini mempengaruhi semua aspek kehidupan. Kita harus antisipasi dan harus bisa mencegah timbulnya penyebab gangguan kamtibmas, apalagi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini," jelas Agus.

Menurut dia, ada delapan langkah yang harus dilaksanakan jajaran kepolisian dalam rangka antisipasi gangguan Kamtibmas selama PSBB. Langkah-langkah itu adalah:

1. Menerapkan Maklumat Kapolri dan menerapkan semua aturan serta kebijakan pemerintah secara humanis dengan tidak arogan.

2. Mengamankan tempat penyimpanan/gudang dan mengawal pelaksanaan distribusi bahan pokok serta memastikan tidak ada pemblokiran jalan oleh pihak tertentu yang dapat menimbulkan terhambatnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat.

3. Menyiapkan personel yang telah terlatih dan dibekali pengetahuan untuk membantu pemulangan jenazah dari rumah sakit dengan mengedepankan protokol kesehatan serta melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemakaman pasien Covid-19 agar tidak ada lagi penolakan dari warga.

4. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan pemakaman milik negara atau pemerintah guna menjamin dan mengantisipasi pemakaman pasien Covid-19 yang ditolak warga.

5. Meningkatkan ketegasan dan kedispilinan terhadap masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19, ODP, dan PDP, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, dengan mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan masalah di lingkungan mengingat masih masifnya penyebaran Covid-19.

6. Melakukan antisipasi dan penindakan terhadap penyebar berita bohong (hoaks), penghasutan, provokatif untuk melakukan kerusuhan baik secara langsung maupun menggunakan media sosial.

7. Menyiapkan pasukan huru-hara (PHH) serta sarana dan prasarana guna mengantisipasi unjuk rasa, kerusuhan, konflik sosial, atau terjadi eskalasi terburuk di wilayah masing-masing.

8. Membentuk Satgas tanggap darurat untuk melakukan program keselamatan guna membantu masyarakat yang terdampak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak tercover oleh program kementerian atau lembaga.

Agus juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan kebijakan social distancing dan physical distancing secara disipilin untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. "Jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan selalu gunakan masker saat berada di luar rumah," pesan Agus.