Anggarkan Rp 22 Triliun, Pemerintah Sasar 12,2 Juta Keluarga Miskin Penerima BLT

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mempersiapkan bantun sosial kepada masyarakat miskin yang terkena dampak wabah virus corona melalui skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini akan mampu meng-cover 12,2 juta kepala keluarga (KK) yang terkena dampak virus corona

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan hingga saat ini memang belum ada pencairan program BLT tersebut. Hal ini karena Peraturan Menteri (Permen) dari program ini baru saja ditandantangani.

"Belum ada yang cair karena ini baru saya tanda tangani Permen-nya 4-5 hari lalu. Ini baru mulai berjalan," ujar dia dalam Live Streaming #sharingsession Liputan6.com dengan tema Jangan Mudik ke Desa, Tak Pulang Karena Sayang, Sabtu (18/4/2020).

Masyarakat yang menerima BLT ini, lanjut dia, akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan dengan jangka waktu 3 bulan. 

Untuk program ini, disiapkan sebesar Rp 22 triliun yang dialokasikan dari anggaran dana desa. Besaran alokasi anggaran tiap desa pun berbeda-beda tergantung besarnya dana desa yang diterima masing-masing desa.

"Ada desa yang menerima (dana desa) di bawah Rp 800 juta, ada yang Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, kemudian di atas Rp 1,2 miliar. Peringkat ini mengambarkan jumlah pendudk dan tingkat kemiskinan di desa," kata dia,

Anggaran BLT untuk desa dengan dana desa di bawah Rp 800 juta dialokasikan maksimal sebesar 25 persen. Untuk desa dengan dana desa Rp 800 juta hingga 1,2 miliar maksimal sebesar 30 persen dan desa dengan dana desa di atas Rp 1,2 miliar alokasi BLT maksimal sebesar 35 persen.

"Ini ketemu angka Rp 22 triliun (alokasi BLT) dibagi Rp 1,8 juta (per KK selama 3 bulan), maka akan mampu meng-cover 12,2 juta keluarga miskin di Indonesia, itu maksimal," tandas dia.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memperkirakan akan terjadi lonjakan tajam terhadap kunjungan wisatawan ke daerah-daerah wisata pasca wabah virus corona selesai.

Hal ini bisa menjadi salah satu pendorong bagi ekonomi Indonesia bisa bangkit dengan cepat setelah dihantam wabah ini.

"Prediksi kita akan ada reborn kunjungan masyarakat ke daerah-daerah wisata, makanya kita siapkan. Pasca Covid ini ekonomi bisa tumbuh cepat. Bukan hanya desa bisa lakukana manajemen covid dengan baik tapi juga lakukan pendataan desa-desa yang punya produktivitas sehingga setelah covid bisa kembali" ujar dia dalam Live Streaming Liputan6.com dengan tema Jangan Mudik ke Desa, Tak Pulang Karena Sayang, Sabtu (18/4/2020).

Sebagai persiapan dari reborn kunjungan wisatawan ini, lanjut Halim, dirinya telah menghimbau kepala desa untuk memperbaiki dan merawat objek wisatanya dengan baik sehingga siap penyambut lonjakan kunjungan ketika wabah corona ini selesai.

"Hari ini saya minta yang punya objek wisaya dirawat yang bagus untuk reborn, desa yang punya ketahanan pangan, ini yang agak terhambat ekspornya kita fasilitasi seperti adanya gudang, sehingga kalau ini selesai ekspornya kembali, rebornnya cepat," kata dia.

Halim juga berharap wabah corona ini bisa selesai, sehingga kegiatan ekonomi Indonesia tidak hanya di perkotaan mapun pedesaan bisa kembali normal.

"Kita berharap ini tidak lama-lama. Ini wujud optimisme kita ini disiapkan dengan baik sehingga terkelola dengan baik," tandas dia.  

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengusulkan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sebagai lokasi wajib untuk dikunjungi Presiden Jokowi. Kunjungan tersebut terkait dengan implementasi penggunaan Dana Desa untuk pengembangan ekonomi dan Sumber Daya Manusia.

"Jawa Tengah hanya satu yang saya usulkan untuk dikunjungi Presiden, yaitu Kabupaten Purbalingga," ujar Abdul Halim Iskandar saat Kunjungan Kerja di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Selasa, 10 Maret 2020. 

Dia melihat desa di Purbalingga melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi untuk berkembang memakmurkan masyarakat. Sebagai contoh, BUMDes Desa Serang yang saat ini bergerak di bidang pariwisata dan pertanian telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan meraup pendapatan Rp3,4 miliar.

BUMDes merilis 10 persen kepemilikan saham untuk masyarakat desa, sedangkan 90 persen tetap dijadikan milik Desa Serang. Bahkan, ada rencana BUMDes Serang untuk berinvestasi di desa lain.

"Desa lain jangan mau kalah, sebelum Pak Kades (Sugito) investasi di desa lain, ikut juga investasi di sini," katanya.

Selain itu, masing-masing desa harus siap untuk digitaliasi desa. Seperti Desa/Kecamatan Karanganyar, Kepala Desa Taufik mendorong penggunaan aplikasi untuk administrasi kependudukan, inventarisasi aset, pertanahan, pemetaan digital, keuangan desa, dan pasar digital.