Pemerintah Tawarkan 6 Proyek Tol ke Swasta, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penjajakan minat pasar atau market sounding secara virtual untuk 6 proyek dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Keenam proyek tersebut yakni Jalan Tol Semanan-Balaraja, Jalan Tol Layang Cikunir-Ulujami, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Semarang Harbour, dan Jembatan Batam-Bintan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, acara market sounding ini digelar untuk persiapan agar proyek-proyek tersebut dapat siap dikerjakan pasca wabah pandemi corona (Covid-19) berakhir.

"Kita tidak menunggu setelah pandemi baru mulai, kita mulai persiapannya sehingga setelah pandemi kita bisa mulai bekerja," kata Menteri Basuki dalam siaran pers di akun YouTube resmi Kementerian PUPR, Kamis (30/4/2020).

Menurut dia, keenam proyek yang ditawarkan tersebut akan sangat menguntungkan bagi investor. Sebab, itu merupakan proyek infrastruktur yang akan menjadi penyambung dari berbagai kawasan industri baru..

Dia pun memancing para investor yang menyaksikan acara market sounding tersebut untuk bergerak menanamkan modal di 6 proyek ini.

"Ini tidak hanya market dan sounding saja, yang sounding juga harus ada investornya. Jangan sampai ini sing tuku ra teko-teko, yang dateng tidak beli, yang beli tidak dateng," imbuhnya.

Sebagai informasi, dari 6 proyek tersebut, baru Tol Semanan-Balaraja yang statusnya telah siap untuk dilelangkan. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 15,529 triliun.

Untuk Tol Cikunir-Ulujami, statusnya review dokumen lelang dengan investasi Rp 21,565 triliun. Kemudian Tol Sentul Selatan-Karawang Barat yang juga berstatus review dokumen lelang senilai Rp 15,375 triliun.

Lalu Tol Akses Patimban dengan status penyesuaian dokumen lelang senilai Rp 7,526 triliun, Tol Semarang Harbour berstatus evaluasi dokumen pra-studi kelayakan dengan nilai Rp 11,767 triliun, dan Jembatan Batam-Bintan dengan status penyusunan dokumen pra-studi kelayakan senilai Rp 8,779 triliun.