Tangkal Dampak Corona, Pemerintah Diminta Bentuk Gugus Tugas Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia Indonesia (KADIN), Suryani SF Motik meminta pemerintah membentuk gugus tugas pemulihan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini pengusaha merasa kesulitan untuk berkonsultasi kemana harus berinduk.

"Kita enggak punya induk, induknya harus kemana setelah masalah kesehatan ini selesai," kata Suryani dalam diskusi virtual bertajuk 'Ekonomi, Bisnis, dan Fiskal Saat Ini', Jakarta, Sabtu (2/5).

Yani, sapaannya melanjutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sudah mengeluarkan kebijakan relaksasi perbankan kepada pengusaha. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua perbankan bisa langsung menindaklanjuti aturan tersebut.

Dia menceritakan saat anggota KADIN meminta keringanan berupa relaksasi kredit ke bank. Kenyataanya bank menolak permohonan dengan alasan belum ada kebijakan baru dari turunan kebijakan yang dikeluarkan OJK.

"Jawabannya (bank) belum ada kebijakan itu, minta saja sama presiden," cerita Yani.

Yani menyebut perbankan saat ini hanya memiliki 5 persen sisa uang. Jika uang ini diambil entah bagaimana yang akan terjadi. Sebab OJK hanya bicara kebijakan dan pengawasan. Bank Indonesia bicara moneter baru bisa terhubung. Sehingga saat ini semua masih berjalan sendiri-sendiri.

"Ini masih jalan sendiri-sendiri," kata dia.

Sehingga kata Yani, pemerintah perlu menunjuk satu lembaga untuk menangani pemulihan ekonomi. Memetakan kebijakan agar tepat sasaran. Dari fiskal dana apa saja yang bisa digunakan dan cara penyalurannya.

Saat ini yang perlu diselamatkan selain nyawa manusia yaitu daya beli masyarakat. UMKM juga perlu diselamatkan baik dari sisi supply dan demand.

Yani menilai, daripada memberikan bantuan berupa barang konsumsi, sebaiknya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (uang tunai). Hal ini bisa mempertahankan daya beli masyarakat dan menggerakan ekonomi kecil. Sehingga bisa terjadi efek multiplier.

"Lebih baik bantuan langsung tunai (BLT) sehingga ada multiplier efek dan bisa menggerakan ekonomi kecil," kata Yani.

Dia menambahkan, dalam kondisi ini sebaiknya jangan terlalu banyak kepentingan sektoral antar departemen. Pemerintah harus memberikan kesempatan pada kemampuan dalam negeri untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com