Ridwan Kamil Pertanyakan Dana Bansos Jabar Lebih Kecil dari Provinsi Lain

Pemerintah pusat diharapkan dapat mengevaluasi soal anggaran bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah agar tepat sasaran.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Mei 2020, 15:04 WIB
Diterbitkan 08 Mei 2020, 14:31 WIB
APD Jabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau salah satu produsen APB, masker bedah, dan baju hazmat, PT. Multi One Plus di Kabupaten Bogor, Rabu, 15 April 2020. (sumber foto: Humas Pemprov Jabar)
Liputan6.com, Jakarta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempertanyakan terkait besaran bantuan dana sosial penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satunya dana desa yang diberikan dinilai tidak mewakili jumlah penduduk di Jabar. 

"Anggaran sedikit (dana desa) penduduk kita banyak, sementara provinsi lain penduduknya sedikit anggarannya lebih banyak. Maka menolong orangnya akan lebih berkualitas," kata dia melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

Pria yang akrab disapa Kang Emil mengatakan, saat ini jumlah warganya yang layak sebagai penerima manfaat bantuan sosial berkisar 38 juta jiwa.

Untuk itu, pemerintah pusat diharapkan dapat mengevaluasi soal anggaran bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah agar tepat sasaran.

Apalagi pandemi ini menghancurkan seluruh lini pembangunan warga Jabar, misalnya kesehatan, ekonomi dan sosial. Sehingga uluran bantuan sosial pemerintah dangat diperlukan untuk meringankan beban ekonomi warganya.

Emil pun mendorong pemerintah untuk melahirkan kebijkan fiskal yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti menyalurkan anggaran bantuan sosial berdasarkan jumlah penduduk di suatu wilayah, bukan luasannya.

"Proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan dan terasanya itu pada saat pandemi covid-19," keluh dia.

 
 
 
 
 

Ridwan Kamil Minta Kemendag Lakukan Rapid Test di Seluruh Pasar Tradisional Jabar

Ridwan Kamil
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas Koordinasi Lintas Provinsi bersama Wakil Presiden Republik Indonesia via video conference, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/20). (Humas Jabar)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Kementerian Perdagangan (kemendag) untuk menyediakan rapid test bagi pedagang pasar tradisional di wilayah Jawa Barat (Jabar). Langkah ini untuk memastikan keamanan pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi masyarakat.

"Saat ini alat rapid test di Jabar masih terbatas. Saya minta ada pengetesan massal dari Kementerian Perdagangan terhadap pedagang pasar tradisional," ujar mantan wali kota Bandung kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Bandung, Jumat (8/5/2020).

Dia mengatakan, pasar tradisional termasuk tempat yang rentan menyumbang penyebaran virus Corona Covid-19 di Jawa Barat. Maka dari itu, rapid test perlu menyasar seluruh pedagang tanpa terkecuali.

Melalui rapid test pula pemetaan penyebaran virus covid-19 dapat diketahui, sehingga memudahkan jajarannya untuk melakukan penanganan pandemi corona di wilayahnya.

Selain itu, pasar harus menjadi fokus monitoring untuk mendukung pengadaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Lebih jauh, Ridwan Kamil menyebut rapid test merupakan tindakan preventif untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Apalagi, belum lama ini salah satu pasar di provinsi Sumatera Barat, sejumlah pedagangnya dinyatakan positif terpapar virus berbahaya asal kota Wuhan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya