Usulan Lokasi Sekolah Rakyat, Pemda Jabar Bidik Empat Tempat

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Jawa Barat (Jabar) telah mengajukan empat lokasi untuk dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat, yakni Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman, dari empat lokasi itu yang relatif siap digunakan, yakni aset bangunan Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna.

"Kami sudah cek terkait dengan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, yang sudah terkonfirmasi ada empat, tapi dua yang kami pastikan dan sudah lihat langsung kondisinya di lapangan," ujar Herman dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan stakeholders terkait di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Herman mengatakan khusus Sentra Wyata Guna, menjadi salah satu lokasi yang unik karena berada dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), yang dikelola Pemerintah Jabar mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Herman menyebutkan seluruh siswa difabel Wyata Guna tidak direlokasi, namun justru diintegrasi dengan Sekolah Rakyat sehingga menjadi lembaga pendidikan yang inklusi.

"Kami siap berbagi untuk pembiayaan. Ini luar biasa sekali dan kami tentu akan proaktif. Kemudian untuk yang Bina Siswa di Cisarua, tanahnya milik Kemensos dan bangunannya milik pemda provinsi. Kami siap menghibahkan bangunan yang ada di sana agar nanti memudahkan tata kelola keuangannya dan akuntanbilitas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," kata Herman.

Lebih lanjut Herman juga mengungkap, pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan para Sekda Kabupaten/Kota se- Jabar agar serius mendukung pembentukan Sekolah Rakyat.

"Kami ingin total dan untuk pemda kabupaten/kota yang sudah masuk sampai hari ini ada delapan yang menyampaikan alternatif lokasi, yang tentu harus dicek kondisinya di lapangan," ucap Herman.

Kemudian untuk lahan milik pemda provinsi yang disiapkan jika akan dibuat bangunan baru, Herman mengungkap bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga lokasi.

Pertama di kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, sekitar 10 hektare. Kedua, lahan di kawasan Kota Bandung, kurang lebih 10 hektare, dan di kawasan Jatinangor, Sumedang sekitar 5 hektare.

"Memang belum disertifikatkan tanahnya, tapi prinsipnya kami siap mendedikasikan itu. Kami ingin Jawa Barat harus terdepan," ungkap Herman.

Herman menyebutkan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat konsolidasi terkait persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025).

Hadir dalam rapat konsolidasi tersebut para Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-Jabar.

Herman menyebut, hingga saat ini sudah ada sembilan Pemda Kabupaten dan Kota yang melakukan tindak lanjut dan mengajukan lokasi untuk Sekolah Rakyat.

Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

"Saya mohon kepada 18 kabupaten dan kota lainnya agar secepatnya menindaklanjuti dan mengajukan lahan atau bangunan untuk berdirinya Sekolah Rakyat ini," ucap Herman.

Ia juga menyebut, kesempatan kali ini agar tidak disia-siakan pemerintah daerah karena akan didukung total Pemerintah Pusat lewat kementerian/lembaga terkait kurang lebih Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.

"Ini opportunity karena Sekolah Rakyat akan di- support Pemerintah Pusat jadi anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga miskin atau miskin ekstrem akan disekolahkan oleh pemerintah dan di- back up dari A sampai Z, ini kan luar biasa," tuturnya.

"Semuanya difasilitasi pemerintah dan pendidikannya juga diperhatikan langsung oleh Bapak Presiden RI," sambungnya.

Dari hasil rapat dengan Kementerian Sosial RI dan stakeholders lainnya pada Rabu (19/3) di Jakarta, kata Herman, dengan sistem boarding atau menginap, Sekolah Rakyat diekspektasikan kualitasnya dapat melampaui sekolah konvensional.

"Sebab ada indikasi kemiskinan ditularkan, biasanya bapak dan ibunya miskin, maka anak-anaknya juga ikut miskin. Misalnya, anak geng motor rata-rata dari kalangan middle low memang tidak semua begitu, tapi fenomenanya cukup kental," katanya.

"Sehingga ini harus dikatrol, anak-anaknya di- boarding -kan di Sekolah Rakyat," imbuh Herman.

Herman menegaskan, Pemdaprov Jabar berkomitmen menyukseskan Sekolah Rakyat, maka ia mendorong Pemda Kabupaten/Kota agar mempunyai visi serupa.

"Yang penting dipersiapkan dulu, diusulkan kepada Pemerintah Pusat," tandas Herman.

Pemdaprov Jabar juga telah menyiapkan empat lokasi berupa bangunan, di mana dua lokasi sudah pada kondisi siap untuk dipergunakan, yakni bangunan Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Wyata Guna, Kota Bandung.

Selain itu, Pemdaprov Jabar juga mempersiapkan tiga lokasi lain berupa tanah, yakni di Kawasan Ujung Jaya dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

"Kita akan bikin Sekolah Rakyat di sana. Kami mohon tiap kabupaten/kota segera mengusulkan. Diharapkan secepatnya," ucapnya.

"Karena yang jadi peserta kan warga di daerah. Jadi misalkan dengan anggaran daerah tidak terjangkau, maka akan dijangkau oleh Pemerintah Pusat," ungkap Herman.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar Andrie Kustira Wardana juga mengisyaratkan agar pengusulan bangunan atau lahan oleh kabupaten/kota segera dilakukan.

"Sekolah Rakyat ini akan di- support sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat," ujar Andrie.

Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, akan ada 45 Sekolah Rakyat yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Direncanakan, jumlah tersebut telah siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025-2026.

"Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang siap untuk diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat,” ucap Saifullah.

Ia menyebut bahwa pihaknya menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat berupa gedung yang dapat direvitalisasi atau pun lahan kosong yang dapat didirikan bangunan baru.

Dari total usulan yang masuk, 151 lokasi sedang dalam kajian lebih lanjut, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong, sedangkan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi.

"Dari jumlah tersebut, baru 45 lokasi yang benar-benar siap," katanya.

Sekolah Rakyat ini pun ditujukan untuk warga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem. Sekolah ini akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni 10 persen terendah dari penduduk Indonesia.

"Jika desil 1 dan 2 tak ada lagi, boleh desil 3, tapi prioritas desil 1 dan 2 terlebih dahulu," ucap Saifullah.

Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Dilansir kanal Peristiwa, Liputan6, Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 200 sekolah rakyat untuk siswa kurang mampu pada tahun 2025. Dia menyampaikan sekolah rakyat dibangun dengan konsep asrama untuk SD, SMP, dan SMA.

"Kami juga sudah putuskan untuk membangun tahun ini kita harap saudara-saudara akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD SMP SMA berasrama dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya," jelas Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut dia, satu sekolah rakyat nantinya akan berisi 1.000 murid. Prabowo menyampaikan sebanyak 53 sekolah rakyat akan diresmikan dalam tiga bulan.

"1 sekolah akan terdiri kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun tahun pertama akan belum sampai 1.000," ujarnya.

"Rakyat minta hasil yang cepat saudara-saudara, ini sangat penting dan yang akan segera kita resmikan 53 dan segera mungkin 3 bulan ini bisa kita resmikan 53 sekolah," sambung Prabowo.

Dia berharap sebanyak 200 sekolah rakyat terbangun setiap tahunnya. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah berasrama di setiap kabupaten dalam lima tahun mendatang.

"Itu harus di tempat-tempar di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan, kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya dan ini saya yakin bisa kita kerjakan," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sebanyak 200 titik siap mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat. Di mengatakan kepala daerah mengusulkan titik-titik untuk disiapkan menjadi sekolah rakyat.

"Sekolah rakyat kami mau melaporkan ke presiden tentang perencanaan kami. Pertama sudah ada 200 lebih titik yang siap mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat, disamping aset-aset Kemensos. Yang kedua, juga usulan dari gubernur, bupati, wali kota," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dia menyampaikan ada 160 titik sekolah rakyat yang diusulkan kepala daerah. Gus Ipul menuturkan titik yang diusulkan kepala daerah berupa tanah dan aset yang perlu direvitalisasi.

"Yang usul gubernur bupati wali kota per detik ini sudah lebih 160 titik, sebagian besar 115 berupa tanah dengan ukuran 5 hektare ke atas, sebagian lagi berupa aset yang perlu direvitalisasi," jelasnya.

Menurut dia, hingga kini sudah ada 45 bangunan yang sudah siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Gus Ipul menyebut pihaknya akan melakukan survei ke 38 provinsi yang siap menyelenggarakan sekolah rakyat pada tahap pertama.

"Mungkin nanti kalau disetujui presiden usulan dari daerah yang 38 itu juga akan kita coba asesmen kita survei kalau cukup maka nanti sekitar 70 lebih yang siap menyelenggarakan tahun ini," tutur Gus Ipul.

"Enggak ada (daerah) prioritas tapi memang arahan presiden ke depan satu kabupaten satu sekolah rakyat, satu kota satu sekolah rakyat," sambungnya.