1 Tahun Jokowi-Ma'aruf, Investasi Infrastruktur Indonesia Diklaim Meningkat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin genap berusia satu tahun. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu dari 4 program prioritas pemenang Pilpres 2019 ini.

Laporan tahun 2020 'Bangkit Untuk Indonesia Maju' yang diterbitkan Kantor Staf Kepresidenan mengklaim pemerintahan Jokowi-Ma'aruf telah menorehkan prestasi dalam peningkatan stok infrastruktur Indonesia.

Mengutip data Kementerian PUPR yang disadur dalam laporan, pada tahun 2015, stok infrastruktur Indonesia berada di angka 35 persen. Ttahun ini, jumlahnya naik menjadi 43 persen.

"Stok infrastruktur ekonomi Indonesia terhadap PDB naik drastis. Dalam kurun waktu 4 tahun naik 8 persen," demikian dikutip Liputan6.com.

Pemerintahan Jokowi-Ma'aruf sendiri menargetkan akan terus mengejar ketertinggalan persentase hingga minimal 70 persen sehingga memenuhi standar global.

"Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen," tulis laporan tersebut.

Selain terus mengenjot investasi infrastruktur, pemerintah juga terus mempercepat penurunan biaya logisitik. Untuk diketahui, biaya logistik Indonesia saat ini masih berada di kisaran 23,5 persen dari PDB.

"Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas," tulis laporan tersebut.

Kendati, pemerintah mengklaim telah membangun konektivitas infrastruktur dengan baik.

"Daerah-daerah yang dulu terpisah kini telah tersambung. Peringkat konektivitas infrastruktur kita membaik. Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik," demikian dikutip Liputan6.com.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Satu tahun sejak dilantiknya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya pada 10 Oktober 2019 lalu, sejumlah janji kampanye disebut telah terpenuhi.

Diantaranya, yang paling baru adalah dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, disahkannya UU tersebut sebagai bentuk pemenuhan janji terkait penciptaan lapangan pekerjaan.

“Pak Jokowi konsisten untuk mengerjakan hal tersebut meskipun pandemi, yaitu dengan UU cipta Kerja itu kan menjawab semuanya. Mengenai masalah untuk mendorong SDM kita, penciptaan lapangan kerja,” kata Hariyadi kepada Liputan6.com, Selasa (20/10/2020).

Selain itu, UU ini juga merampingkan birokrasi dan regulasi. Sehingga mendorong transformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Dimana hal ini juga merupakan salah satu janji Jokowi saat pelantikan.

“Jadi Pak Jokowi itu konsisten, apesnya kena pandemi aja,” kata dia. Bahkan, Hariyadi menyebut implementasi dari janji Jokowi berjalan sesuai jadwal.

Lainnya, Hariyadi menyebutkan program Kartu Prakerja yang realisasinya mampu digarap dalam waktu singkat. Ada juga sejumlah infrastruktur, termasuk beberapa tol yang penggarapannya masih tetap on track.

Bahkan, proyek kawasan industri Batang juga telah digarap. Hariyadi cukup terkesan dengan proyek ini karena dinilainya cukup kompetitif dibandingkan swasta. “Kawasan Industri Batang menurut saya terobosan juga," tambahnya.

"Kalau sampai jadi, itu sesuatu yang menurut saya fenomenal karena polanya berbeda dengan kawasan industri swasta. Kalau swasta kan dijual, nah kalau dia (Batang) sewa, ini kompetitif banget,” tambah dia.

Sementara, Hariyadi menilai jika ada sejumlah janji yang belum terpenuhi oleh Presiden Jokowi, hal tersebut kemungkinan besar karena kondisi saat ini yang masih pandemi.

“Kalau yang kurang itu berproses. Ini PR-nya sudah dikerjakan,” pungkas dia.