1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Pembangunan Infrastruktur Sia-Sia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan genap 1 tahun pada 20 Oktober 2020. Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusantara giat dikerjakan selama masa 1 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, dengan tujuan untuk mengurangi biaya logistik.

Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira, justru menganggap pembangunan infrastruktur yang jor-joran tersebut sebagai salah satu masalah terbesar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab program itu dinilainya terbilang sia-sia dalam menurunkan ongkos logistik.

"(Salah satu masalah terbesar adalah) biaya logistik yang tak menurun signifikan meskipun bangun infrastruktur di mana-mana (high cost economy)," jelas Bhima kepada Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Menurut catatannya, biaya logistik masih berada di kisaran 23-24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Oleh karenanya, Bhima menyatakan pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan.

"Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia berbiaya tinggi," sambung dia.

Selain itu, Bhima juga menyoroti rendahnya angka inflasi pada masa 1 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin ini akibat tekanan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Deflasi bahkan terjadi dalam beberapa bulan dengan inflasi inti (core inflation), hanya 1,86 persen per September 2020.

Inflasi yang rendah tersebut turut berakibat pada harga jual barang yang tidak sesuai dengan ongkos produksi dari produsen.

"Bahkan tidak sedikit yang menawarkan harga diskon agar stok tahun sebelumnya bisa habis terjual. Dalam jangka panjang jika inflasi tetap rendah maka produsen akan alami kerugian, bahkan terancam berhenti beroperasi," cibir Bhima.

Selanjutnya, ia juga mengutip angka pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terus alami kenaikan, dan diperkirakan jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan mencapai 15 juta orang. Hasil survey ADB (Asian Development Bank) pun menunjukkan UMKM di Indonesia terus lakukan pengurangan karyawan setiap bulannya.

"Situasi di tahun 2020 sangat berbeda dari krisis 1998 dan 2008, dimana PHK di sektor formal dapat ditampung di sektor informal/UMKM. Saat ini 90 persen UMKM membutuhkan bantuan finansial untuk memulai usahanya kembali," terangnya.

Hal tersebut potensi berakibat pada laju kemiskinan yang terus bertambah. Bhima mengatakan, angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat saat pandemi Covid-19 di saat peringatan 1 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin.  

"Data Bank Dunia mencatat terdapat 115 juta kelas menengah rentan miskin yang dapat turun kelas akibat bencana termasuk pandemi Covid-19," ujar Bhima.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memasuki usia 1 tahun pada 20 Oktober 2020. Apakah dalam kurun waktu setahun tersebut janji kampanye dahulu sudah terealisasi dengan baik di 1 tahun Jokowi-Ma'ruf?

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengapreasiasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam bidang pembangunan infrastruktur. Namun, ia menyayangkan sikap terhadap kesejahteraan buruh yang masih kurang.

“Kita ucapkan selamat bekerja satu tahun untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, beliau sukses di pembangunan infrastruktur tetapi meninggalkan kesejahteraan buruh, terbukti dari yang sekarang UU Cipta Kerja yang kita tentang ini di masa Pemerintahan beliau,” kata Elly kepada Liputan6.com, Senin (19/10/2020).

Menurutnya hal itu terbukti dari perkataan Jokowi pada 10 Oktober 2020 terkait penjelasan hoaks yang beredar soal Omnibus law. Elly menilai, Jokowi tidak membaca secara detail draf omnibus law, sehingga tidak sejalan dengan penolakan-penolakan buruh. Oleh karena itu, Elly melihat bahwa 1 tahun Jokowi-Ma'ruf belum memberikan bukti nyata kerja ke kaum buruh justru malah sebaliknya.

“Saya kira beliau tidak membaca detail betul UU ini, sangat disayangkan kami pendukung beliau saat itu, bukan berarti kami mendukung beliau jadi semua hal-hal yang tidak berpihak pada buruh disetujui. Kami tetap akan kritik kebijakan beliau terutama tentang omnibus law,” ujarnya.

Lanjutnya, ia juga mengkritik Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kurang transparan terkait akses draft omnibus law. Maka dari itu, ia berharap agar beliau bisa lebih transparan lagi terkait semua kebijakan, apalagi menyangkut kesejahteraan buruh.

“Beliau terima UU Cipta Kerja yang baru tapi kenapa sampai sekarang masyarakat luas belum bisa mengakses draf tersebut. Itu juga masukan kita kepada beliau agar beliau melihat bahwa masalah-masalah ini masih berlanjut karena ketidaktransparan pemerintah,” tegasnya.

Demikian ia berharap di akhir jabatan 1 tahun Jokowi-Ma'ruf bisa memimpin dengan bijak dan mementingkan kepentingan masyarakat luas dibanding pemangku kepentingan suatu kelompok.

“Kami mengkritisi menolak omnibus law tapi organisasi kami tidak ada tujuan untuk menjatuhkan beliau,” pungkasnya.