Penyerapan Program Pemulihan Ekonomi di Daerah Lambat, Sri Mulyani Berang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong realisasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun. Di sisi lain, ia menyayangkan penyerapan program PEN di tingkat pemerintah daerah yang terbilang lambat.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa pada saat pemerintah pusat melakukan dan terus-menerus melihat alokasi maupun distribusi serta penyerapan dari program-program PEN, kita melihat di tingkat daerah masih perlu untuk ditingkatkan," ujarnya saat dalam sesi teleconference, Kamis (22/10/2020).

"Beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi masih sangat minimal," sambung Sri Mulyani.

Sebagai contoh, ia menyoroti bantuan PEN dari sisi kesehatan yang sebesar Rp 30,4 triliun. Namun, belanja di tingkat daerah yang seharusnya bisa membantu masyarakat hingga akhir September baru mencapai Rp 13,3 triliun.

"Untuk jaring pengaman sosial di daerah, dari anggaran Rp 22,8 triliun baru Rp 11,7 triliun atau sekitar 51 persen. Masih ada tiga bulan berarti, 49 persen seharusnya bisa sangat membantu masyarakat di daerah," imbuhnya.

Sementara untuk dukungan ekonomi masyarakat, dari angka Rp 19,24 triliun dari APBD baru dibelanjakan Rp 2,6 triliun sampai dengan akhir September, atau hanya 13,7 persen.

"Ini menandakan bahwa banyak sekali halangan atau kendala di sisi non-anggaran yang perlu untuk kita atasi bersama. Sehingga dunia usaha dan masyarakat bisa segera mendapatkan manfaat dari desain APBN dan APBD yang memang juga mengalami shock sangat besar pada tahun 2020 ini akibat covid," tuturnya.

"Namun sudah kita masukkan di dalam struktur yang baru, dan seharusnya bisa segera di akselerasi untuk pelaksanaannya," tegas Sri Mulyani.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, beberapa langkah akselerasi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) kembali mendorong penyerapan anggaran.

Per 7 Oktober 2020, dari total anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 47,7 persen atau Rp 331,94 triliun. Angka ini naik Rp 13,47 triliun dari realisasi per 30 September 2020.

Secara kumulatif, 4 klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN yaitu sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi, mencapai realisasi sebesar Rp 277,68 Triliun.

Penyerapan signifikan terjadi di sektor UMKM yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro telah terserap 100 persen untuk tahap awal bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro.

Program yang memberikan hibah Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini meningkat realisasinya sebesar Rp 4,06 triliun atau 14,10 persen, selama pekan pertama dan mulai melaksanakan perluasan program.

"Pemerintah melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional. Antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program. Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan pergerakan ekonomi nasional," papar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Saat ini, Satgas PEN juga tengah menyiapkan implementasi program Bantuan Subsidi Gaji bagi tenaga pendidik honorer. Kemudian Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir bulan Oktober ini.