Indonesia Bakal Lebih Galak Lawan Kampanye Hitam Produk Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman memastikan Indonesia akan lebih galak untuk melawan diskriminasi komoditas sawit di pasar global, terutama Eropa. Salah satunya dengan mengubah strategi dari defensif menjadi ofensif untuk melawan kampanye hitam atau black campaign terhadap produk sawit dalam negeri.

"Selama ini strategi yang kita lakukan dalam rangka black campaign terhadap produk sawit ini selalu sifatnya defensif. Selalu kita sifatnya defensif. Jadi kita akan mengubah strategi, kita attack seperti yang disampaikan oleh bapak presiden (Jokowi)," tegasnya dalam webinar bertajuk Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional, Sabtu (6/2).

Dia bilang, perubahan strategi ini sangat penting untuk memenangkan peperangan terhadap black campaign. Menyusul kampanye hitam yang dilancarkan tersebut dinilai sangat mengganggu upaya peningkatan penjualan dan perluasan pangsa pasar produk sawit Indonesia.

"Sehingga kita kalau hal defensif ini lakukan terus menerus dilakukan ini tidak akan menang," terangnya.

Adapun, upaya ofensif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di antaranya dengan turut mempermasalahkan penggunaan minyak nabati dari jenis komoditas lain di pasar global. Baik dari rapesseed, soybean hingga sunflower.

"Karena saat ini selalu yang dipermasalahkan itu sawit, tetapi tidak pernah itu di diskusikan terkait minyak nabati lainnya. Maka, Kita mempermasalahkan juga bagaimana dengan minyak nabati lainnya," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Malaysia untuk berkomitmen melawan diskriminasi komoditas sawit di pasar global. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai melakukan pertemuan bilateral bersama PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1).

"Indonesia akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama dan Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia mengenai isu sawit ini," ungkap Jokowi.

Sementara itu, Muhyiddin pun menyambut baik dengan ajakan tersebut. Dia pun mengakui akan bekerja sama dengan Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit.

"Ini memastikan bagi kita dapat melindungi industri sawit, terutama bagi menyelamatkan berjuta-juta perkebunan-perkebunan kecil yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri sawit di Malaysia dan Indonesia," tutur Muhyiddin.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sejumlah pihak menilai Malaysia masih menjadi tolak ukur dunia untuk stok global produk minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya.

Penilaian itu diberikan lantaran Negeri Jiran dianggap piawai menyajikan data terkait perkembangan produksi sawit, harga maupun stok yang lebih update.

Namun, mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih berpendapat, Indonesia saat ini telah menjadi negara dengan industri sawit nomor satu di dunia. Status ini disebutnya telah didapat Indonesia sejak 2006.

"Bisa dilihat dalam industri sawit kita yang bisa jadi raja dunia. Enggak sadar kita, banyak olok-olok dan kritik, padahal sudah jadi raja sawit dunia. Status terbesar di dunia telah kita peroleh sejak 2006. Sekarang semakin mantap," kata Bungaran dalam forum Jakarta Consulting Group (JCG) CALM, Selasa (2/2/2021).

Guru Besar IPB ini juga mengutarakan, produksi sawit telah menjadi industri strategis nasional. Menurutnya, perekonomian Indonesia akan terguncang bila industri sawit Nusantara terjadi permasalahan.

"Strategis dalam pengertian bila terjadi guncangan di industri sawit, akan punya dampak yang besar pada ekonomi nasional. Bagi sumber devisa, lapangan kerja, dan lain-lain. Tak pernah ada industri kita dalam negeri yang pernah dapat status ini," tuturnya.

Bungaran mengatakan, keberhasilan industri sawit ini terjadi berkat adanya diplomasi ekonomi yang memakai perspektif makro dan jangka panjang.

Menurut pendapat saya, ini bisa jadi contoh untuk model pengembangan industri lain di pertanian seperti karet, gula, dan lain-lain. Bahkan mungkin diplomasi sawit kita bisa berguna untuk model bisnis di luar pertanian dan perkebunan," pungkasnya.

Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 22 Januari 2021, telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021. Alokasi dana yang disiapkan sebesar Rp 5,5 Triliun.

“Dukungan yang utama adalah pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (22/1/2022).

Untuk mencapai target tersebut, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, lemerintah juga tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL.

Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO dan menjaga surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya.

Hal ini diharapkan membuat target 23 persen bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dapat tercapai.

Rapat Komite Pengarah ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS, serta dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Selain itu juga turut hadir Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Perindustrian yang diwakili Direktur Jenderal Industri Agro, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Menteri Pertanian yang diwakili Direktur Jenderal Perkebunan.

Hadir juga Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Evita Legowo, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Narasumber Utama Komite Pengarah Rino Afrino, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Musdhalifah Machmud, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian Tirta Hidayat.