Kebijakan PSBB Berubah-ubah, UMKM Kian Merana

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun, menilai kebijakan pemerintah yang menjadi penyebab pelaku UMKM banyak yang gulung tikar di masa pandemi covid-19 ini.

“Dilihat dari sisi kebijakan Pemerintah yang mengganggu UMKM tidak bisa bertahan atau gulung tikar adalah kebijakan lockdown atau PSBB, PPKM. Apapun namanya ini yang mengganggu sejak awal,” kata Ikhsan dalam webinar AGEN46, Ujung Tombak Inklusi Keuangan, Bertahan di Masa Pandemi, Kamis (11/2/2021).

Ikhsan menilai kebijakan yang berubah-ubah itulah yang membuat interaksi antara penjual dan pembeli jauh menurun, karena tidak bisa melakukan interaksi tatap muka secara maksimal. Hal itulah yang membuat UMKM terseok-seok.

Lebih lanjut, Kata Ikhsan, penerapan PSBB pada awal dan pertengahan pandemi covid-19 ini membuat UMKM sangat terdampak parah, khususnya usaha mikro. Barulah pada November dan Desember 2020 UMKM mulai bangkit, namun UMKM dibayangi lagi oleh kebijakan PSBB Jawa-Bali.

“Apakah kebijakan itu bermanfaat bagi UMKM? ternyata tidak. Akhirnya kita bersyukur bahwa pemerintah telah mengevaluasi, akhirnya tidak memberlakukan PSBB secara besar tapi PPKM secara mikro, kami menyambut baik,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, AKUMINDO sangat bersyukur dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan Pemerintah untuk UMKM. Dengan adanya bantuan tersebut membuat UMKM bisa bertahan dan melanjutkan usahanya.

“Sekali lagi kami bersyukur dari sisi asosiasi memperjuangkan terus untuk terciptanya PPKM Mikro. Bahwa stimulus-stimulus yang diberikan Pemerintah sangat membantu UMKM, terutama untuk usaha mikro,” ujarnya.

Demikian Ikhsan berharap tahun 2021 ini Pemerintah cepat menyalurkan bantuan penanganan dampak pandemi covid-19 untuk UMKM.

“Kami berharap di tahun 2021, karena belum ada jaminan penanganan covid-19 secara bagus maka kami meminta kepada Pemerintah melalui KemenkopUKM dan yang berkaitan dengan UMKM agar stimulus-stimulus ini didapatkan UMKM,” pungkasnya.   

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Para pengusaha di sektor mikro, kecil dan menengah (UMKM) meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk tidak lagi menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya, kebijakan tersebut membuat sektor UMKM semakin terpuruk. 

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, jika kebijakan PSBB diterapkan maka akan sangat merugikan bisnis UMKM.

"Apa yang diinginkan oleh asosiasi dan pelaku UMKM adalah tolong kebijakan PSBB jangan lagi dilaksanakan. Karena PSBB sangat merugikan bisnis UMKM," terangnya dalam webinar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Selasa (15/12/2020).

Dia mencontohkan, salah satu dampak buruk dari kebijakan pembatasan sosial tersebut ialah terpangkasnya omzet bisnis UMKM di wilayah Bali. "Contohnya temen-temen pengrajin perak di Bali yang omzetnya luar biasa sebelum pandemi (Covid-19), tapi saat pandemi omzetnya abis ga bisa jualan lagi karena adanya pembatasan usaha," terangnya.

Pun, kata Ikhsan, PSBB juga dinilai tidak efektif untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di tanah air. Hal ini tercermin dari masih meningkatnya jumlah positif Covid-19 kendati telah diberlakukan PSBB di sejumlah daerah.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih memilih pengetatan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas sosial dna ekonomi masyarakat. Sehingga diharapkan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional sekaligus juga sebagai solusi untuk memerangi virus mematikan asal China itu.

"Ini kan seperti rujukan WHO bahwa memang lockdown atau PSBB sudah tak lagi diterapkan. Karena menghambat upaya pemulihan ekonomi dan tidak efektif juga untuk menghentikan pandemi Covid-19," tutupnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com 

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan tantangan bagi koperasi adalah bagaimana menjadikan konsep koperasi juga menarik di mata milenial atau generasi muda yang nantinya akan jadi pelaku usaha dan ekonomi masa depan.

Terlebih lagi, koperasi sudah memiliki narasi yang sangat relevan dalam ekonomi kekinian dan masa depan, yaitu, melalui aspek inklusivitas dan juga aspek partisipasi. Hal itu tercantum dalam dalam amanat UU Cipta Kerja, yang menyebutkan kemudahan pendirian koperasi menjadi salah satu hal yang diprioritaskan.

"Saat ini, pendirian Koperasi Primer hanya membutuhkan sembilan orang, sedangkan Koperasi Sekunder cukup tiga Koperasi Primer. Di sisi lain, RAT sekarang dapat dilakukan baik secara daring maupun luring. Poin berikutnya adalah memperkuat dan memperjelas keberadaan Koperasi Syariah," kata Teten Masduki dalam Webinar Transformasi Koperasi dan UMKM di Era Digital sebagai Kekuatan Ekonomi Rakyat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (14/12/2020).

Kemudahan pendirian ini akan mengakselerasi tumbuhnya jumlah koperasi. Sekaligus menjadi menarik bagi koperasi yang didirikan oleh milenial, khususnya yang memiliki kesamaan hobi atau pun komunitas maupun mereka yang ingin mendirikan perusahaan rintisan/startup.

Sehingga posisi Koperasi Syariah akan sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi yang berbasis pesantren. Di sisi lain, melalui PermenkopUKM no. 4 tahun 2020, penyaluran dana bergulir oleh LPDB diprioritaskan 100 persen untuk koperasi. Tidak hanya itu, dilakukan penyederhanaan proses dari 12 tahap menjadi hanya 3 tahap.

Sedangkan PermenkopUKM No.9 Tahun 2020 mengawal penuh pengawasan koperasi, khususnya berkenaan aspek akuntabilitas dan compliance/kepatuhan.

"Ini menunjukkan pemerintah berupaya penuh dalam menjadikan koperasi sebagai lokomotif ekonomi rakyat," ujarnya.