Cerita Mendag soal Pedagang Hijab di Tanah Abang yang Terhimpit Predatory Pricing

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menjelaskan salah satu alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan benci barang impor hingga predatory pricing. Hal ini bermula adanya temuan Word Economic Forum terkait tumbuhnya industri fesyen Islam di Indonesia.

Dalam laporan itu, ada contoh kasus salah seorang pedagang hijab di Pasar Tanah Abang yang memiliki konveksi dengan jumlah pekerja mencapai 3 ribu orang. Dia harus membayar ongkos gaji per tahun sekitar Rp 10 miliar.

Namun, yang terjadi usaha hijab yang dijual pedagang tersebut terekam oleh artificial intelligence, salah satu perusahaan online asing yang datangnya dari luar negeri.

Setelah perusahaan online asing berhasil merekam terkait bentuk, warna, dan harga hijab yang dijual pedagang Indonesia, maka pihak asing itu menawarkan produk yang sama dengan harga jauh lebih murah.

"Dibuat (hijab) di negara itu, saya tidak perlu sebut negaranya. Kemudian, datang ke Indonesia, dilakukan dengan spesial diskon, yang saya katakan dalam istilah perdagangan namanya predatory pricing," kata Lutfi saat Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Jumat (5/3/2021).

Alhasil, pihak asing tersebut menawarkan harga yang jauh lebih murah dari yang ditawarkan pedagang aslinya. Sehingga secara tidak langsung mematikan penjualan produk-produk Indonesia. Karena masyarakat mayoritas mencari jauh lebih murah.

"Masuk ke Indonesia harganya Rp 1.900. Bagaimana caranya kita bersaing? Jadi ini adalah mekanisme perdagangan yang dilarang international trade," lanjutnya.

Dia mengatakan, harga jual hijab produsen asing sebesar Rp 1.900, hanya membayar bea masuk sebesar USD 44 ribu, padahal pengusaha hijab dalam negeri yang pekerjakan 3 ribu orang, harus mengeluarkan biaya gaji Rp 10 miliar per tahun.

"Jadi, ini yang sebenarnya dibenci Pak Jokowi. Aksi ini yang tidak boleh," ucapnya.

Oleh sebab itu, ke depan dia akan memaksa produsen asing untuk mengikuti aturan perdagangan internasional, dan tidak boleh mengganggu pertumbuhan pengusaha dalam negeri.

"Berdagang mesti punya dua asas. Pertama, asasnya itu mesti keadailan, jadi perdagangan adil. Kedua, memastikan perdagangan bermanfaat bagi yang jual dan beli. Kalau hanya yang jual, namanya pemaksaan," paparnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia bukan bangsa yang menganut proteksionisme. Namun, Indonesia juga tidak akan menjadi korban dari praktik perdagangan dunia yang tidak adil.

“Saya juga tegaskan kita juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, tidak, karena sejarah membuktikan kalau proteksionisme itu justru merugikan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2021, dari Istana Kepresidenan Bogor, dikutip dari Antara, Jumat (5/3/2021)..

Indonesia, kata Presiden Jokowi, menganut keterbukaan ekonomi dan kerja sama. Dia meminta para pengusaha untuk memanfaatkan secara optimal potensi dalam negeri yang memiliki potensi pasar hingga 270 juta orang.

Di sisi lain Presiden Jokowi mengingatkan kepada siapapun untuk tidak menciptakan praktik perdagangan yang tak adil. Apalagi jika praktik perdagangan itu membunuh kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Presiden Jokowi meminta jajaran menteri di sektor ekonomi untuk memagari UMKM agar tidak menjadi korban permainan harga (predatory pricing).

“Sekarang ini banyak praktik predatory pricing. Hati-hati dengan ini bisa membunuh yang kecil-kecil. Berkali-kali saya sampaikan juga ke Pak Menteri, khususnya Mendag agar ini dipagari,” ujarnya.

Kepala Negara mengajak masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk dalam negeri. Sebaliknya, pelaku usaha dalam negeri juga harus membenahi diri. Produsen dalam negeri harus menciptakan produk dengan harga kompetitif, berkualitas, memiliki kemasan yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar saat ini.

“Untuk menuju loyalitas dari konsumen kita, produk-produk dalam negeri, ya memang ada syarat-syaratnya, harganya kompetitif, kualitasnya baik. Ini dari sisi produsen. Harus terus memperbaiki kualitasnya, kemasannya, memperbaiki desainnya, agar ikuti tren,” jelas Presiden Jokowi.