Potensi Ekonomi Digital di Indonesia Bisa Capai USD 124 Miliar di 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, potensi ekonomi digital di Indonesia bisa mencapai USD 44 miliar hingga USD 124 miliar. Angka tersebut bisa tercapai pada 2025 jika Indonesia mampu membangun infrastruktur digital secara menyeluruh.

“USD 44 miliar ke USD 124 miliar menurut studi yang dari Temasek dan Google mereka memperkirakan sampai 2025. Jadi kita melihat adanya semacam potensi yang luar biasa tentu kalau kita lihat dengan adanya Covid-19 ini ada setback tentu bisa terjadi,” kata Sri Mulyani dalam diskusi Tempodotco - Perempuan Penggerak Ekonomi di Masa Pandemi, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya transformasi digital itu berpengaruh sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia hingga perekonomian. Misalnya saja, kata dia, setahun lebih yang lalu aktivitas sosial dan ekonomi masih bisa dilakukan secara fisik. Namun kini semua beralih ke digital.

“Ketika kayak kita semuanya sekarang melakukan Zoom ini kan sudah seperti seolah-olah kita udah biasa, pada setahun yang lalu kita enggak pernah ada pemikiran seperti ini. Sekarang 1 hari saya bisa attend berapa banyak rapat tanpa saya harus keluar, tapi produktivitas dalam membuat keputusan, memberikan arah melakukan kegiatan tetap bisa berjalan,” ungkapnya.

Tentu ini tidak berarti bahwa kegiatan kegiatan fisik kemudian hilang sama sekali, karena jika kegiatan fisik benar-benar dibatasi maka ekonomi tidak bisa bergerak. Sehingga digitalisasi ini potensinya sangat besar.

“Itu real di depan mata kita kalau kita lihat transformasi digital Itu sudah merupakan suatu keharusan,” ujarnya,

Bahkan sekarang program-program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semuanya menjadi digital. Banyak murid-murid yang sekolah jarak jauh menggunakan internet. Karena kini internet menjadi keharusan yang dibutuhkan semua lapisan masyarakat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini memberikan internet gratis bagi murid-murid yang tidak mampu membayar internet agar mereka bisa tetap sekolah virtual, hal itu berlaku untuk sekolah biasa maupun sekolah berbasis agama seperti pesantren dan lainnya.

“Itu anggarannya cukup besar. Kemudian listrik dalam situasi ini kalau tidak ada listrik yang akan bisa connect kepada internet maka program elektrifikasi sampai 100 persen seluruh desa itu juga memakan biaya yang luar biasa,” jelasnya.

Namun ini semuanya membutuhkan kolaborasi di semua level baik dari infrastruktur keras sampai kepada infrastruktur lunaknya berupa aplikasi, sampai ke literasinya dan juga terhadap sustainabilitasnya apakah masyarakat mampu membayar internet atau tidak.

“Karena investasi dari mulai satelit fiber optik itu nggak sama sekali nggak murah. Ini juga perlu untuk adanya pembiayaan baik dari APBN maupun dari public private Partnership,” pungkasnya.