Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN berencana integrasi ekosistem BUMN untuk ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Holding ini ditargetkan terbentuk pada 2021.
Wakil Ketua Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berharap ekosistem atau holding ultra mikro yang saat ini dirancang pemerintah dapat mendorong pembiayaan yang lebih efisien. Selain itu, holding ini diharapkan bisa memberikan bunga kredit yang lebih rendah.
Baca Juga
“Ketika ini mau dilakukan, catatan utamanya yang menjadi garansi bagi pelaku usaha adalah bisa mengakses kredit UMKM dengan bunga yang lebih rendah,” ujarnya dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (10/5).
Advertisement
Adapun kini, bunga kredit untuk UMKM Indonesia berkisar 10 persen dan jauh melampaui bunga kredit UMKM di China dan Korea Selatan yang hanya 5 persen dan 4 persen. Tingginya bunga kredit tersebut berdampak pada daya saing karena overhead cost-nya akan jauh lebih mahal.
“Upaya untuk mendorong bunga jauh lebih rendah itu sangat penting. Dan ide pemerintah mendapat sambutan baik di kalangan UMKM karena menjanjikan dan kalau ada ekosistem ultra mikro, bunga harusnya diturunkan,” kata Eko.
Eko kemudian menyoroti dukungan kredit UMKM Indonesia masih sangat rendah dan cenderung sama dari tahun ke tahun yakni sebesar 19 persen. Jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan, China, dan Thailand yang dukungan kreditnya masing-masing mencapai 81 persen, 65 persen, dan 50 persen.
“Total kredit di banknya itu lebih banyak mengalir ke UMKM. Kalau di kita 80 persen malahan yang mengalir ke usaha besar, UMKM hanya kecipratan 20 persen,” jelasnya.
Padahal, di Indonesia NPL (Non-Performing Loan) UMK Indonesia hanya 5 persen yang berarti relatif masih rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Oleh karenanya perlu dorongan agar perbankan mau menyalurkan kreditnya ke UMKM khusus pelaku usaha ultra mikro.
Melalui ekosistem ultra mikro, dia berharap UMKM dapat berkembang dan naik kelas. Pemulihan UMKM juga akan menjadi penentu pemulihan ekonomi nasional, sehingga upaya mengakselerasi dukungan pembiayaan sektor UMKM sangat diperlukan.
Adapun pemerintah menyinergikan tiga BUMN yakni PT BRI (Persero), PT PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) untuk mendukung bisnis UMKM yang dinamai Holding BUMN Ultra Mikro. Holding ini diharapkan mampu meningkatkan rasio penyaluran kredit ke UMKM yang jumlahnya mencapai 98 persen dari total pelaku usaha.
Anggun P. Situmorang
Merdeka.com
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Integrasi BUMN untuk Ultra Mikro Diramal Bisa Saingi Keberadaan Fintech
Sebelumnya, integrasi usaha BUMN untuk Ultra Mikro (UMi) dan UMKM diproyeksi bisa membantu korporasi peserta integrasi memiliki daya saing lebih tinggi dari perusahaan teknologi finansial (fintech) dan memperluas penerima manfaat hingga ke pelosok Nusantara.
Integrasi BUMN untuk pengembangan UMi dan UMKM rencananya melibatkan tiga perusahaan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menilai BRI memiliki kapabilitas untuk mengurangi berbagai program pengembangan UMKM dan ultra mikro yang selama ini banyak terduplikasi di antara ketiga perusahaan.
Kemudian, efisiensi dana dari PNM dan Pegadaian akan lebih mudah terwujud pasca integrasi ini berlangsung.
Kondisi tersebut, lanjut Toto, diprediksi berdampak pada semakin cepatnya PNM dan Pegadaian dalam menjalankan tugasnya, dan dapat memiliki daya saing lebih tinggi saat berhadapan dengan perusahaan-perusahaan fintech.
“Strategi digitalisasi bagi PNM dan Pegadaian dapat lebih cepat. Dalam jangka panjang mereka juga bisa menguatkan segmen market masing-masing perusahaan," ujar Toto.
Untuk itu, Toto menegaskan integrasi BUMN untuk pengembangan UMi dan UMKM ini sangat penting dilakukan. Karena kebijakan ini akan membantu pemerintah menaikkan kelas pelaku usaha ultra mikro dan UMKM.
"Masih ada puluhan juta pelaku UMKM yang belum terlayani akses financing-nya. Kalau sinergi tiga BUMN ini bisa dijalankan, tentu harapannya jumlah bisnis ultra mikro yang naik kelas bisa bertambah signifikan," ujar Toto.
Saat ini, akses permodalan menjadi salah satu kendala yang dihadapi sebagian besar pelaku UMKM. Khususnya pelaku ultra mikro yang mendominasi (lebih dari 98 persen) total pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro) di Indonesia.
Sebanyak 65 persen dari sekitar 54 juta pelaku usaha atau pekerja segmen ultra mikro masih belum terlayani oleh lembaga keuangan formal, dan sangat bergantung dengan lembaga nonformal yang mempunyai struktur pembiayaan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka.
Advertisement
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)