Badan Pangan Nasional Tak Boleh Diisi oleh Figur Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, mewanti-wanti bahwa kepala Badan Pangan Nasional (BPN) agar tidak diisi oleh figur politik. BPN harus terbebas dari kepentingan politik.

Kendati menilai Badan Pangan Nasional tidak bertaring, tapi jika Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada saat ini tidak bisa menjalankan fungsi koordinasi yang lebih baik, maka kehadiran BPN adalah sebuah opsi yang tidak bisa dihindari.

Oleh sebab itu, Faisal Basri pun berharap tidak ada kepentingan politik di dalam BPN nanti.

"BPN itu tidak boleh diisi oleh figur politik, tidak bisa diisi oleh orang yang berafiliasi dengan partai politik, karena ini harus betul-betul terbebas dari kepentingan partai tertentu," jelas Faisal diskusi publik Indef, Menanti Taji Badan Pangan Nasional, pada Senin (30/8/2021).

"Jadi jangan dipilih orang yang menjadi pengurus partai atau dari partai tertentu," sambungnya.

Mengingat sedemikian besarnya tantangan pangan di Indonesia, kata Faisal, kuncinya adalah dengan menghapus sekat-sekat sektoral. Ia pun berharap kehadiran BPN dapat berkontribusi meningkatkan daya tahan ekonomi dan menyumbang surplus untuk pangan nasional.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ia pun berharap pemerintah ke depan akan menerapkan kebijakan pangan berdasarkan bukti atau evidence-base policy, termasuk mengenai data pangan nasional.

"Insya Allah, kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat kita, tapi juga istilahnya feed the world, memberi makan dunia karena masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami krisis pangan," ungkapnya.