Jokowi Ingin Porsi Kredit UMKM Naik jadi 30 Persen di 2024

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri perbankan untuk meningkatkan porsi kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 30 persen pada 2024. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan para bankir di Istana Kepresidenan di Jakarta.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir mendampingi Jokowi mengatakan, selain membahas soal penanganan Covid-19, Presiden Jokowi juga meminta bankir untuk meningkatkan rasio penyaluran kredit UMKM.

“Arahan presiden berharap bahwa sektor perbankan bisa berikan kredit UMKM, YoY sekarang 18 persen, Presiden targetkan kredit bisa ditingkatkan jadi 30 persen di 2024,” katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (8/9/2021).

Meski begitu, Menko Airlangga mengatakan, Jokowi menegaskan angka tersebut adalah angka rata-rata atau agregat secara nasional. Pasalnya, tak seluruh perbankan di Indonesia memiliki spesialisasi atau model bisnisnya masing-masing.

“Jadi presiden juga mengakui dan paham bahwa perbankan ini ada spesialisasinya masing-masing, misalnya BRI sudah mencatatkan 70 persen, dan ada yang spesialisasinya corporate,” ujarnya.

“Namun presiden minta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen, bukan berarti tiap bank nya harus 30 persen, karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri,” imbuhnya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu, menurut Airlangga para bankir yang hadir juga menyampaikan aspirasinya, hal ini berkaitan dengan pencadangan terhadap Non Performing Loan (NPL). Ia mengatakan terkait rasio kredit bermasalah ini perlu diharmonisasi antara standar accounting.

“Selama ini beberapa bank sudah secara nasional sekitar 150 persen, namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accountingnya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan, karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap pembayaran perhitungan pajak,” tuturnya.

Merespon hal ini, Jokowi minta untuk ada pembahasan lebih lanjut. Jokowi juga menyoroti tentang penambahan kredit yang sudah meningkat jadi 0,6 persen meski diminta untuk lebih ditingkatkan lagi.

“Situasi hari ini perbankan segi NPL relatif rendah, juga tadi disampaikan POJK sudah diperpanjang, jadi untuk restrukturisasi diserahkan ke kreditur bisa sampai maret 2023,” tutup Menko Airlangga.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan bahwa perbankan akan didorong untuk memiliki target penyaluran kredit kepada UMKM tapi tetap berpijak pada model bisnis bank tersebut.

“Secara nasional kita yakinkan bisa 30 persen di 2024, secara individu kita atur dan kita sesuaikan dengan bisnis model bank terkait, apabila ada bank yang sudah porsi UMKM-nya besar itu akan kita dorong,” katanya.

Namun, bagi bank yang model bisnisnya adalah korporasi, ia mengatakan akan mengatur agar bank tersebut bisa memberikan dukungan terhadap UMKM, dengan tidak lepas dari arah bisnisnya.

“ini menurut data kan ada yang sudah melebihi target nasional ada yang 34 persen, namun juga ada yang posisinya masih di rendah dan menengah di 14 persen,” katanya.