Erick Thohir Minta Kontrak DMO Batu Bara Ditinjau Sebulan Sekali Bukan Setahun

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sidak ke kantor pusat PT PLN (Persero) untuk memastikan kondisi batu bara di sektor kelistrikan. Ini merespons perintah Presiden Joko Widodo yang meminta pasokan batu bara diutamakan ke dalam negeri.

Masih terkait batu bara, Menteri Erick meminta peninjauan kontrak jangka panjang terkait Domestic Market Obligation (DMO) batu bara disesuaikan setiap bulan. Artinya, penyesuaian tak lagi dilakukan per tahun.

Erick Thohir menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan batu bara. 

Dia mengaku telah memanggil direksi PT Bukit Asam dan meminta ada kesepakatan jangka panjang lagi antara PTBA dengan PLN.

"Jadi 25 persen itu nanti kontraknya bisa dialokasikan ke PTBA, tapi hitungannya memang cost plus, artinya ini costnya kita buka angkanya, jadi terbuka supaya kalau sampai ada guncangan seperti saat ini reserve yang ada di PTBA bisa dipakai," katanya dalam keterangan resmi, ditulis Rabu (5/1/2022).

Menteri Erick mengatakan situasi saat ini menjadi momentum bagi Indonesia mulai memetakan secara besar untuk energi terbarukan ke masa depan. Kata dia, perlu ada pemetaan besar terkait hal ini.

Di sisi lain, kata dia, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah meluncurkan RUPTL energi baru terbarukan yang harus diikuti oleh semua pihak.

"Jadi besok kita akan putuskan beberapa rapat lagi secara virtual, karena kebetulan saya mengertilah kalau lagi lockdown karena covid tidak bisa diapa-apain, tetapi tujuan kita juga baik bahwa saya dan pak arifin turun ingin melihat data secara detail shippingnya, logistiknya itu titiknya di mana, kebutuhannya berapa," ungkapnya.

Menteri Erick mengatakan Indonesia memiliki kontrak besar dalam batu bara, nikel, timah, LNG, yang memerlukan komunikasi dengan negara-negara lain.

"Jangan sampai negara lain melihat Indonesia tidak profesional, tetap semuanya harus komunikasi, dan negara lain insyaAllah mendukung lah, selama tidak disetop tahunan, kalau cuma tunda 20 hari, mereka kan juga penuh," tuturnya.

Yang penting kita jangan saling menyalahkan, kita turun sesuai instruksi presiden kita harus selesaikan masalahnya," imbuh Erick.