Majukan IKM Daerah, Kemenperin Tempa Pejabat Fungsional Penyuluh

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan pembinaan sumber daya manusia (SDM) industri untuk memperkuat industri kecil dan menengah (IKM) serta menumbuhkan wirausaha baru.

Salah satu langkahnya adalah dengan menempa para pejabat fungsional Penyuluh Perindag yang merupakan ujung tombak pemberdayaan IKM di daerah.

Upaya ini direalisasikan melalui Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Penyuluh Perindag (PFPP) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin. 

“BPSDMI melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur (Pusbindiklat SDM Aparatur) telah menyelenggarakan rakor PFPP beberapa waktu lalu selama tiga hari. Dalam rakor tersebut juga dilakukan pengukuhan Pengurus Asosiasi Profesi Penyuluh Perindag Indonesia (APPI),” kata Kepala BPSDMI Arus Gunawan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/3/2022). 

Para peserta rakor merupakan perwakilan pejabat fungsional Penyuluh Perindag dari seluruh provinsi, pengurus APPI serta beberapa pejabat fungsional analis SDM dan Sekretaris Dinas Perindustrian tingkat Provinsi.

“Salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan daya saing industri adalah tersedianya SDM industri yang kompeten, khususnya untuk pejabat fungsional Penyuluh Perindag,” ujar Arus. 

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDMI mengucapkan selamat bagi pengurus APPI yang terpilih dan berpesan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dengan baik.

“APPI harus dapat menjadi wadah aspirasi dan berperan dalam pengembangan kompetensi dan profesionalitas pejabat fungsional Penyuluh Perindag di seluruh Indonesia,” tegasnya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Arus menambahkan, dalam upaya mengakselerasi pemulihan industri dan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, pihak-pihak seperti pejabat fungsional Penyuluh Perindag perlu terus dilaksanakan program dan kebijakan srategis.

“Jadi, harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan sinergis antara pemerintah pusat dengan daerah, dunia usaha, dan masyarakat industri, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri nasional,” paparnya. 

Kepala Pusbindiklat BPSDMI, Dadi Marhadi mengatakan rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin ajang silaturahmi antara PFPP dan Pusbindiklat BPSDMI Kemenperin selaku instansi pembina.

“Dalam rakor ini nantinya diharapkan bisa tercipta sinergi antara PFPP dan Pusbindiklat SDM Aparatur dan menjadi mitra produktif serta diperoleh masukan pengembangan sebagai usulan perbaikan program pembinaan ke depan,” ungkapnya.