PR Berat Menteri Hadi Tjahjanto, Bereskan Redistribusi Lahan dan Reforma Agraria

Liputan6.com, Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam reshuffle kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022). Hadi dalam tugas terbarunya menggantikan posisi Sofyan Djalil.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyoroiti tantangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

"Terkait kementerian ATR ini posisinga sangat penting dan strategis sekali sebenarnya," katanya kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Setidaknya ada tiga poin utama yang disebut Anggawira sebagai tantangan di kementerian ini. Diantaranya terkait reforma agraria, redistribusi lahan, hingga mendorong lahan-lahan bisa produktif.

"Terkait redistribusi lahan, reforma agraria, dan bagaimana lahan-lahan bisa produktif saat sekarang, karena ada satgas juga ya," ujarnya.

Ia berharap pada duet antara Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni bisa membawa tren positif. Ia memandang kolaborasi antara keduanya dengan latar belakang yang berbeda bisa membawa dampak baik.

"Dan ini penting apalagi kolaborasi antara TNI dan juga ini sahabat saya Raja Juli Antoni, seorang scholar dan juga aktivis ya dan sekarang sebagai di partai politik, mudah-mudahan ada akselerasi yang positif," ungkapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Jokowi melantik mantan panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil. Sementara, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni masuk sebagan Wakil Menteri ATR/BPN.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok tegas.

"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.

Selain itu, Bhima juga berharap Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan reforma agraria yang menjadi janji kampanye presiden.

"Diharapkan reforma agraria bisa tuntas sebelum 2024, atau setidaknya mengalami percepatan. Tidak sekedar dibagi-bagi sertifikat, tetapi juga bagaimana Menteri ATR berkontribusi untuk pengelolaan lahan hasil reforma agraria .Ini yang menjadi PR-nya ke depan," jelasnya.

Kemudian terkait masalah pengadaan tanah untuk perumahan rakyat, atau bank tanah.

"Ini juga merupakan masalah yang krusial karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses tanah yang terjangkau untuk mendirikan/membangun rumah," ujarnya.

"Harga tanah sudah semakin tidak terjangkau, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur spekulasi tanah ataupun lahan," tambah Bhima.