Angka Kemiskinan Turun, Tapi Jurang antara Kaya dan Miskin Makin Lebar

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 mencapai 9,54 persen, atau sekitar 26,16 juta orang.

Jumlah itu menurun 1,38 juta orang dibanding Maret 2021, dimana angka penduduk miskin Indonesia mencapai 27,54 juta orang. Sementara dibandingkan September 2021 terpangkas 0,34 juta orang dari 26,5 juta orang.

Menurut laporan BPS, Jumat (15/7/2022), jumlah orang miskin terbanyak berada di Pulau Jawa, yakni sebesar 13,85 juta orang. Penduduk kota menyumbang angka kemiskinan terbesar di Jawa, 7,93 juta orang.

Sementara jumlah penduduk miskin di desa berada di kisaran 5,92 juta orang.

Namun, jurang antara orang miskin dan orang kaya di Indonesia semakin lebar. Hal ini terlihat dari laporan terkait angka gini ratio per Maret 2022 yang mencapai 0,384. Itu lebih tinggi dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,381.

Gini ratio tertinggi ada di Yogyakarta dengan 0,439, dan paling rendah di Bangka Belitung sebesar 0,236.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa ditekan ke angka 7,5 persen hingga 8 persen. Target angka kemiskinan ini sesuai dengan arahan Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, tema RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan kelanjutan.

“Penetapan ini didukung oleh hasil evaluasi kinerja pembangunan 2021 berbagai masukan penting pada forum konsultasi publik, rencana kerja pemerintah dan juga mengikuti perkembangan terkini isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun global,” kata Suharso dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4/2022).

Adapun tema dan sasaran pembangunan rencana kerja pemerintah di 2023 ditetapkan dengan arah kebijakan pembangunan yang meliputi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, tingkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan kesempatan kerja.

Kemudian, mendorong pemulihan dunia usaha industri, revitalisasi industri, dan penguatan riset, pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi dan pembangunan ibukota Nusantara.

“Target pembangunan dan sasaran pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9 persen, tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan 7,5-8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen,” ujarnya.

Selanjutnya, rasio gini 0,375, indeks pembangunan manusia ditargetkan mencapai 73,31 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen, serta indikator lainnya yaitu nilai tukar petani antara 103-105 persen dan nilai tukar nelayan 106-107 persen.

“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen. Maka dari sisi pengeluaran pertumbuhan itu memerlukan dorongan konsumsi masyarakat yang diperkirakan dapat tumbuh 5,2 - 5,4 persen,” ujarnya.