Pengentasan Kemiskinan, Mensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalteng

Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi pengetasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2024

oleh Marifka Wahyu Hidayat Diperbarui 15 Apr 2025, 14:42 WIB
Diterbitkan 15 Apr 2025, 13:31 WIB
Mensos
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (15/4/2025). Foto: Liputan6.com/ Marifka Wahyu Hidayat... Selengkapnya

Liputan6.com, Palangka Raya- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, terus mengenjot pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, salah satunya di Kalimantan Tengah (Kalteng). Upaya ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2024.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu solusi pengetasan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Nantinya, sekolah tersebut akan menampung sekitar 1000 siswa yang terdiri dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

Mensos menjelaskan, ada sebanyak 4 kabupaten di Kalteng yang telah mengusulkan pembagunan Sekolah Rakyat. Proses pengusulan tersebut telah sampai pada tahapan verifikasi yang meliputi wilayah Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Katingan.

"Untuk tahun ini dimulai. Kami sudah koordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota untuk percepatan atau paling tidak mengetahui lebih detail tentang penyelenggaran Sekolah Rakyat ini," ungkapnya, Selasa (15/4/2025).

Saifullah Yusuf juga mengungkapkan, lebih dari 300 daerah di Indonesia telah mengusulkan lokasi Program Sekolah Rakyat. Ia juga menargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat secara nasional rampung pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.

Program Sekolah Rakyat rencananya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun untuk pembangunan fasilitasnya, pemerintah juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta, agar dapat berkolaborasi.

Untuk pembagunan Sekolah Rakyat, pemerintah membutuhkan lahan 5 hingga 10 hektare. Hal itu meliputi fasilitas pendukung baik bangunan sekolah, sarana olahraga, ibadah, asrama dan rumah dinas untuk para pengajar.

"Nanti tenaga pendidiknya dari kabupaten dan kota. Sedangkan untuk sekolah menengah atas bisa koordinasi dengan gubernur," ujarnya.

Pria yang kerap disapa Gus Ipul ini juga mengapresiasi Kalteng masuk sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang rendah secara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah sebesar 5,26 persen.

Sementara sebaran penduduk miskin di Kalteng berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Desil 1 sebanyak 135.148 jiwa, Desil 2 sebanyak 187.427 jiwa, Desil 3 sebanyak 210.488 jiwa, dan Desil 4 sebanyak 256.957 jiwa.

"Saya bersyukur Kalteng tingkat kemiskinannya rendah dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Dengan data yang sama, sasaran kami sama dan tentunya ini lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan," pungkasnya.

 

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya