Sanur Jadi KEK Kesehatan Pertama di Indonesia, Bakal Hemat Devisa Rp 86 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia.

Guna menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, Pemerintah telah mengembangkan KEK Digital, KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO).

Sselain itu Pemerintah juga melakukan pengembangan KEK Pendidikan, dan KEK Kesehatan.Dalam pengembangan KEK Kesehatan, Pemerintah sedang bersiap untuk membangun KEK Sanur yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai KEK Kesehatan pertama di Indonesia.

KEK Sanur juga akan menjadi jawaban atas tantangan saat ini, dimana banyak penduduk Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia.Usulan pembangunan KEK Sanur telah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional KEK yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sidang Dewan Nasional KEK, Jumat (22/7/2022) lalu.

Selanjutnya Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK.

“Dengan ini, Dewan Nasional KEK menyetujui usulan KEK Sanur dan akan segera memfinalisasi Peraturan Pemerintah terkait dengan KEK Sanur,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/7/2022).

Dengan disetujuinya usulan KEK Sanur diharapkan akan terjadi penghematan devisa dan peningkatan ekonomi negara sekaligus peningkatan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia melalui transfer knowledge.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu, dengan adanya pembangunan KEK Sanur diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja dan menghadirkan investasi baru. Di tahun 2030, diharapkan sekitar 4 persen hingga 8 persen penduduk Indonesia yang sebelumnya berobat ke luar negeri menjadi berobat ke KEK Sanur dengan total pasien berada dalam kisaran 123 ribu sampai dengan 240 ribu orang.

Diharapkan hingga tahun 2045, total penghematan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 86 Triliun, dan total penambahan devisa pada periode yang sama mencapai Rp19,6 triliun.

KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK Kesehatan dan Pariwisata dengan rencana bisnis fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, etnomedicinal botanic garden, serta commercial center. Total lahan yang diusulkan yakni seluas 41,26 ha dengan nilai investasi sebesar Rp10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Gubernur Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta jajaran pejabat dari Kementerian/Lembaga Anggota Dewan Nasional KEK.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pengamat Ekonomi, Tauhid Ahmad menilai inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan (KEKK) Menteri BUMN Erick Thohir melalui pembangunan RS Internasional Bali meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Khususnya di bidang kesehatan dan pariwisata.

“RS ini bisa mengambil ceruk pasar orang-orang yang selama ini bepergian ke luar. Kita ingin melakukan persaingan dengan Malaysia dan Singapura, yang selama ini warga kita berobat ke RS Internasional di dua negara tersebut,” tutur Tauhid via sambungan telepon, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah, sebanyak 2 juta warga negara Indonesia melakukan pengobatan di luar negeri per tahunnya. Dengan ini Indonesia kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 97 triliun per tahun.

Tauhid yang juga Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan tiga cara memaksimalkan pemanfaatan KEKK Bali untuk meningkatkan mendapatkan potensi pendapatan tersebut. Pertama adalah dari sisi rumah sakit.

“Dari sisi rumah sakit, akan banyak orang yang datang berobat, membutuhkan jasa dokter, peralatan medis dll,” ujar Tauhid.

Kedua, Tauhid mengatakan terdapat peluang lain yang bisa muncul dari adanya RS Internasional di Bali. RS berskala internasional pertama milik pemerintah ini, memiliki daya tarik tersendiri, sehingga bisa dilakukan pemulihan pasca pengobatan, baik itu bagi pasien maupun yang mendampingi.

“Kedua, karena ini tourism, biasanya mereka tidak langsung pulang setelah selesai, tapi ada proses untuk penyembuhan yang lebih lama di tempat wisata, spending moneynya lebih banyak dari yang biasanya,” terang Tauhid.

“Ketiga, orang yang menemani di RS juga disediakan infrastruktur pendukung. Sehingga spending money rata-rata lama menginap, atau pemanfaatan wisata di daerah tourism bisa lebih banyak, karena Bali memang punya daya tarik tersendiri,” tambahnya.

Terakhir, Tauhid menyimpulkan KEKK Bali sarat akan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia. Mengingat Bali adalah surga wisata dunia dan telah memiliki infrastruktur yang lengkap, seperti bandara, jalan tol, hotel, dan infrastruktur memadai lainnya.

“Dampaknya pasti positif. Karena memang Bali sendiri merupakan pusat wisata di Indonesia dan dunia, sehingga potensi ekonominya besar, akan sangat bermanfaat terutama menggaet pasar berdasarkan kelas-kelas yang ada di Indonesia, terutama menengah ke atas,” tutup Tauhid.