Kenaikan Harga BBM Bukan Satu-satunya Solusi Tekan Subsidi, Ada Cara Lain?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diingatkan tidak harus menaikan harga BBM dan LPG bersubsidi untuk meringankan beban subsidi. Sebab masih ada cara lain yang bisa diterapkan.

Pengamat Energi Direktur Eksekutif Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, mengurangi beban subsidi tidak harus dengan menaikan harga jual, tetapi bagaimana pemerintah punya kemauan politik yang kuat buat mengendalikan penggunaan BBM dan LPG secara benar dan tepat.

Hal ini dengan menentukan dalam Peraturan yang tegas dan sanksi yang jelas siapa yang berhak atas BBM dan LPG bersubsidi.

"Pemerintah perlu punya keberanian yang jelas dalam menentukan pengguna dan juga pengawasan penyaluran solar subsidi, Pertalite dan LPG bersubsidi, karena hal itu selama ini nyaris tak berjalan dengan benar sehingga kuota selalu jebol," kata Sofyano, di Jakarta, Senin (21/8/2022).

Menurut Sofyano, sudah saatnya pemerintah tegas menentukan pengguna solar subsidi hanyalah kendaraan angkutan barang dan penumpang maksimal Roda 6 dengan nomor polisi plat kuning saja .

Bagi kendaraan plat hitam yang ingin mendapat solar subsidi , beri kemudahan untuk menjadi plat kuning.Selain itu harus pula ditentukan dengan tepat jumlah solar subsidi yang bisa dibeli pada setiap harinya.

"Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas terhadap siapa pengguna yang berhak atas BBM Pertalite tanpa perlu menaikan harga jualnya. Jika saja Pertalite hanya di untukan bagi sepeda motor dan kendaraan roda empat plat kuning , ini pasti mengurangi beban subsidi yang signifikan," jelasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dia melanjutkan, menaikan harga Jual BBM dan LPG bersubsidi sebaiknya dilakukan pada periode Pemerintahan yang akan datang, menunggu dampak akibat Covid-19 mereda.

Sementara untuk sementara, pemerintah sebaiknya lakukan pengendalian, dengan menetapkan siapa pengguna yang berhak dan melakukan pengawasan secara ketat dengan satuan tugas pengawasan nasional yang dibentuk khusus untuk itu

"Menaikan harga jual BBM dan LPG 3kg pasti akan berbuntut meningkatnya inflasi, ini harusnya disikapi dengan mencari cara bagaimana inflasi bisa dikendalikan," tutup dia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.

Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak kepada masyarakat.

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, terangnya, masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," ujar Menko Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8).

Oleh karena itu, luhut menegaskan bahwa pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

"Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global," terangnya.

“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu mendapat program kompensasi,” tambah Menko Luhut.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik.

“Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata dia

Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka ini bisa meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada minggu depan.  

"Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM)," kata Luhut di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).

Presiden Jokowi memang sudah beberapa kali mengungkapkan bahwa pemerintah sudah cukup besar memberikan subsidi BBM. Keuangan negara tidak mungkin terus-menerus memberikan subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Luhut.

Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

"Kita harus siap-siap karena subsidi kita sudah Rp 502 triliun," kata dia.

Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, Luhut telah mengutus timnya untuk menghitung potensi kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat harga BBM Pertalite dan Solar dinaikkan. Mengingat kenaikan harga BBM bisa merambat pada sektor-sektor lainnya.