HEADLINE: Kucuran Tambahan Bansos Rp 24,17 Triliun, Pengalihan Subsidi BBM Tepat Sasaran?

Liputan6.com, Jakarta Negara-negara di dunia termasuk Indonesia tengah dipusingkan dengan kenaikan harga komoditas, salah satunya minyak mentah. Di Indonesia, kondisi ini membuat anggaran subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah pun membengkak.

Seperti dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sepanjang tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan subsidi dengan jumlah cukup besar untuk BBM, LPG, dan listrik, mencapai sebesar Rp 502 triliun.

Jika hal ini tidak segera teratasi, bahkan bukan tidak mungkin subsidi energi tersebut bisa mencapai di atas Rp 600 triliun, andai kuota Pertalite yang ditetapkan sebanyak 23 ribu KL akhirnya jebol.  

Akibatnya, pemerintah kini dihadapkan pada opsi dilematis antara mengambil kebijakan harga BBM naik atau membiarkan anggaran subsidi tetap membengkak.

Di tengah kabar kenaikan harga BBM yang masih belum dipastikan, pemerintah mengumumkan akan adanya gelontoran tiga bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada masyarakat dalam waktu dekat.

Kehadiran bansos ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8/2022).

Secara total, pemerintah akan menyalurkan bansos tambahan senilai Rp 24,17 triliun. Tambahan anggaran ini diberikan untuk merespon kenaikan harga-harga yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebagai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," kata Sri Mulyani. 

Ada 3 jenis tambahan bansos yang akan sebar pemerintah. Pertama, yaitu BLT yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan ini akan dibayarkan 2 kali oleh Kementerian Sosial senilai Rp 300 ribu dimulai minggu ini dan Rp 300 ribu kedua diberikan menjelang Desember. BLT ini akan didistribusikan melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.

Kedua, bansos berupa BLT subsidi gaji atau biasa dikenal dengan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Masing-masing pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu dan dibayarkan sekali oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah agar menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transpotasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlinsos tambahan.

Program bansos tersebut bisa diberikan melalui organisasi angkutan daerah (organda) seperti yang pernah dilakukan beberapa sebelumnya. Bisa juga berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada pengemudi ojek.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk ketiga bantalan sosial tersebut adalah sebesar Rp 24,17 triliun, terdiri dari Rp 12,4 triliun untuk BLT, Rp 9,6 triliun untuk subsidi upah, dan Rp 2,17 triliun DTU untuk bantuan sektor transportasi dan perlinsos tambahan. Rencananya bansos tersebut akan mulai dieksekusi mulai pekan depan.

"Semoga berbagai bantalan sosial ini akan melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," ungkap Sri. 

Seakan melengkapi penyataan Sri Mulyani, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, menilai tambahan bansos merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menambah optimisme untuk memperkuat perekonomian Indonesia ke depannya. 

"Kabar baik baik buat kita semuanya, Menteri Keuangan mengumumkan tambahan atau penguatan bantuan sosial. Jadi alih-alih dikurangi bansos ditambah dan diperkuat. Subsidi Ro 502 triliun tetap diberikan, bansos diperkuat kita tambah Rp 24,17 triliun," kata Yustinus, dikutip dari twitternya @prastow.

Dia menegaskan, hal ini membuktikan wujud pemerintah mendukung melindungi masyarakat tanpa henti."Dan jangan khawatir buat para tukang ojek, para supir, nelayan yang tidak mendapat skema BLT dan BSU, Pemda akan memberi dukungan melalui alokasi transfer daerah sebesar Rp 2,17 triliun," ujarnya.

Gelontoran bansos yang akan disebar pemerintah pun mendapatkan dukungan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang langkah pemerintah menambah Rp 24,17 triliun penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini berkaitan dengan rencana kenaikan BBM Subsidi jenis Solar dan Pertalite.

"Ya, ini sangat dibutuhkan, terutama kita lihat kalau pemerintah sekarang sedang evaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Jadi mereka juga mempersiapkan, karena bansos ini sangat dibutuhkan untuk dengan kondisi saat ini, kita harus tingkatkan daya beli, karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani saat ditemui di Rakerkonas Apindo.

Saat ini kondisi daya beli masyarakat cukup menarik. Pasalnya, pada kuartal II 2022, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi pasca Covid-19.

"Karena post covid sudah mulai tuh kencang tapi kita gak bisa, kita harus hati-hati (menjaga daya beli masyarakat)," ujar dia.

Di sisi yang sama, kebijakan mengenai subsidi BBM yang akan diambil pemerintah perlu juga jadi perhatian. Khususnya dampak turunan seperti inflasi kedepannya.

"Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turun kan (consumer spending/daya beli), makanya harus di boost dengan insentif tadi, kalau adanya dengan bansos saya sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai sudah saatnya pemerintah mengevaluasi subsidi yang selama ini dikucurkan untuk BBM. Salah satunya dengan cara melakukan penyesuaian terhadap harga BBM saat ini.

Namun demikian, pemerintah juga perlu memperhatikan dampaknya kepada masyarakat, khususnya kepada daya beli.

Hariyadi memandang masyarakat yang rentan terhadap perubahan hara BBM Subsidi harus diperhatikan. Apalagi, terkait dampaknya terhadap daya beli yang terancam menurun.

"Tapi kalau subsidi itu untuk memang masyarakat yang sebenarnya memang kelompok dia yang mampu yang dia tidak terlalu terpengaruh seharusnya harus dipisah, sehingga pemberian subsidi itu bisa lebih tepat sasaran dan bisa lebih efektif. Itu pertama menurut pandangan kami itu," terangnya.

Ekonom sekaligus Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menyebut, tambahan anggaran bansos senilai Rp 24,17 triliun untuk kompensasi rencana kenaikan harga BBM subsidi tidak cukup melindungi daya beli masyarakat.

Sebab, tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi akibat dari pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 mencapai 9,54 persen, atau sekitar 26,16 juta orang.

"Saya fikir angka kemiskinan kita masih tinggi, (berkisar) di angka 10 persen. Bansos Rp 24 triliun kalau memungkinkan harus di tambah," katanya.

Pun, saat ini masyarakat tengah dibebani atas kenaikan harga pangan imbas ketegangan geopolitik dunia. Dalam bahan paparannya, komoditas pangan seperti gandum, kedelai, dan kelapa sawit yang harganya masing-masing sempat naik 200 persen.

Untuk itu, dia menilai tambahan anggaran bansos sebesar Rp 24,17 triliun belum mampu melindungi daya beli masyarakat untuk menjaga tren pemulihan ekonomi nasional

"Jadi, kalau bicara mencukupi dalam (situasi) emergency rasanya susah ya," tandasnya.

Meski demikian Budi mendukung upaya pemerintah untuk mengalihkan subsidi yang selama ini diberikan untuk BBM menjadi subsidi langsung kepada masyarakat yang masuk kategori membutuhkan.

Saat ini, skema subsidi energi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini tercermin dari pengguna Pertalite yang mayoritas dinikmati oleh kelompok ekonomi mampu.

"Kalau sekarang (subsidi energi) tidak fair, yang menikmati, yang punya mobil. Pokoknya separuh lebih yang membeli Pertalite," ujarnya.

Sebaliknya, subsidi BLT dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat. Sehingga, dapat menggerakkan perekonomian nasional secara lebih optimal. "Jadi, paling baik langsung ke penerimanya kelompok (ekonomi) bawah," ungkapnya.

Meski begitu, dia menekankan pengawasan terhadap penerima subsidi BLT termasuk menyulitkan. Untuk itu, pemerintah diminta lebih cermat dalam menyalurkan BLT agar tepat sasaran.

"Karena memang secara ekonomi subsidi langsung itu baik," tutupnya.

Batasi Penjualan BBM Subsidi

Pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan. Dia menilai selama ini subsidi BBM saat ini kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

Subdisi BBM yang tidak tepat sasaran harus segera diubah agar yang menikmati subsidi adalah mereka yang memang membutuhkan.

Mamit Setiawan menilai harus segera dilakukan reformasi subsidi BBM. Tidak lagi subsidi BBM, tetapi subsidi orang sehingga tepat sasaran dan tidak membebani APBN.

"Data masyarakat kecil sudah ada, tinggal diupgrade data sehingga masyarakat yang butuh akan mendapatkan subsidi, sekarang kan banyak yang menikmati subsidi BBM ada mobil-mobil mewah" jelas Mamit Setiawan.

Mamit Setiawan menilai kebijakan bansos saja belum cukup. Menurutnya, pemerintah juga perlu menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membatasi penjualan BBM subsidi.

Selain itu, ia juga menghimbau agar pemerintah rutin menggelar operasi pasar guna menjaga keterjangkauan harga barang yang pastinya bakal terkena imbas harga BBM naik.

"Pembatasan. Saya kira ini yang bisa dilakukan. Selain itu, jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi perlu kiranya pemerintah ke depan mengadakan operasi pasar untuk barang-barang yang tinggi nilai jualnya," tegas Mamit kepada Liputan6.com.

Dia menambahkan, pemerintah dinilainya telah bergerak cepat menyalurkan bansos tanpa harus menaikan harga BBM terlebih dahulu.

"Strategi yang cukup bagus dalam rangka membantu masyarakat terdampak terutama kelompok rentan, yang notabene mereka tidak punya mobil dan motor juga tidak semua (punya)," tandasnya.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abra Talattov menilai, putusan pemerintah untuk memberikan bansos Rp 24,17 triliun tidak akan mampu meredam gejolak inflasi. 

"Bansos ini dia tidak akan bisa meredam kenaikan tingkat inflasi, tetapi bansos ini bisa membantu mengurangi tekanan yang dihadapi kelompok masyarakat rentan," ujar Abra kepada Liputan6.com.

Namun demikian, ia sepakat bahwa kebijakan penyaluran bansos itu setidaknya bakal menjaga daya konsumsi masyarakat ketika harga BBM subsidi semisal Pertalite dan Solar jadi naik.

"Karena kan ketika inflasi harga bahan pokok naik, harga barang-barang lain naik, mereka pasti pendapatannya tergerus. Oleh karena itu perlu ada bantuan sosial tadi, semata-mata untuk bisa menjaga agar tingkat kemiskinan tidak akan tergerus drastis," ungkapnya.

"Tapi inflasi itu tidak terpengaruh. Bansos itu tidak akan mengurangi tingkat inflasi, hanya melindungi masyarakat supaya tidak terjun bebas ke jurang kemiskinan dan ketimpangan," tegas Abra.

Menurut pandangannya, penebalan uang bansos bagi kelompok menengah bawah saat ini memang diperlukan, di samping melakukan realokasi anggaran untuk menambah subsidi BBM.

"Sehingga dengan adanya penebalan bantuan sosial dan masyarakat yang memang dianggap rentan terhadap dampak inflasi kenaikan harga BBM, daya belinya bisa dijaga, dilindungi," kata dia.

Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah, ia menyarankan untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan APBN untuk fokus di dalam belanja bantuan sosial.

"Supaya bisa mengurangi risiko meningkatnya tingkat kemiskinan, meningkatnya tingkat ketimpangan akibat dampak jangka pendek kenaikan harga BBM," pungkas Abra.

Buruh Menolak

Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai besaran subsidi upah yang akan diberikan untuk pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan dinilai tidak tepat.

Sebab, yang akan terdampak jika harga BBM mengalami kenaikan tak hanya pekerja pada golongan tersebut.

Terlebih lagi, pekerja yang bergaji Rp 3,5 juta ke bawah adalah pekerja informal. Kalau ada yang formal itu di pelosok dan bukan daerah industri.

Sementara pekerja di kota industri justru sangat terasa dampaknya, karena upah yang diterima sudah habis buat transportasi, sewa rumah, makan, dan yang lain. Dia tidak mendapat subsidi.

"Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI mendesak agar upah dinaikkan 10-13 persen tanpa harus ada kenaikan BBM. Hal ini melihat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itulah yang akan disuarakan oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh dalam aksi tanggal 6 September di DPR RI dan serentak di seluruh provinsi," tukasnya.

Terlepas dari pro dan kontra, saat ini pemerintah terus mempersiapkan proses dan mekanisme pencairan ketiga jenis bansos tersebut.

Khusus untuk subsidi gaji, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan bahwa saat ini sedang dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.

"Kita sedang mempersiapkan administrasi dan teknis penyalurannya (BSU)," kata Dita saat dihubungi Liputan6.com.

"Secepatnya. Mestinya tidak (dalam) waktu lama," ujarnya, saat ditanya terkait waktu yang dibutuhkan untuk penyaluran BSU.

Dita menyampaikan, petunjuk teknis (juknis) untuk BSU masih dalam pembahasan oleh Dirjen PHI-JSK Kemenaker. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan penyaluran Subsidi Upah atau subsidi gaji pada tahun ini.

"Sebenarnya secara prinsip (juknis) ini sama, namun tentunya kita berusaha mencari proses mana yang lebih cepat, juga agar (BSU) ini bisa segera diterima masyarakat," bebernya.

Tak Pangkas Anggaran Subsidi BBM

Meski menggelontorkan hingga Rp 24,17 triliun untuk bansos, Kementerian Keuangan memastikan alokasi dana tersebut tidak akan memotong anggaran untuk subsidi BBM, yang totalnya sudah mencapai Rp 502,4 triliun.

"Kalau anggaran saya pastikan itu (diambil dari) anggaran bansos, bukan anggaran subsidi BBM," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta.

Isa menyampaikan, alokasi dana bansos tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

"Harga-harga sudah naik. Jadi di sinilah perhatian pemerintah membiarkan rakyatnya bertahan sendiri. Pemerintah harus beri support," ungkap dia.

Adapun data penerima bansos Rp 24,17 triliun ini salah satunya didapat dari peserta program keluarga harapan (PKH).

"Para penerima adalah yang ada di PKH per hari ini. Jadi mirip BLT minyak goreng, tapi diberikannya ditambahkan kepada penerima sembako PKH," terang Isa.

Tak hanya di Indonesia, Amerika Serikat yang tengah dihadapi kenaikan inflasi juga mengeluarkan dana untuk bansos di berbagai negara bagian. 

Dilansir dari laman CBS News, bansos berupa uang tunai ini disalurkan hingga ke 21 negara bagian, untuk membantu mengimbangi inflasi yang masih tinggi.

Bansos ini diharapkan dapat membantu rumah tangga yang menghadapi kenaikan harga pangan, BBM, hingga biaya sewa.

Berikut adalah sederet negara bagian AS yang menyediakan program bansos dalam upaya meringankan beban inflasi :

Alaska

Alaska mengumumkan bulan lalu bahwa warga di negara bagian itu dapat memanfaatkan bantuan uang tunai senilai USD 3.200 per orang, termasuk transfer sebesar USD 650 untuk mengimbangi tingginya biaya BBM.

Dana bansos ini dijadwalkan cair pada 20 September mendatang.

California

Kantor gubernur California mengumumkan pada akhir Juni 2022 bahwa negara bagian itu mempersiapkan USD 9,5 Miliar dalam Pengembalian Pajak untuk membantu mengatasi inflasi.

Anggaran dalam dana bantuan pengembalian pajak ini sebesar USD 1.050 untuk 23 juta warga California dalam menghadapi kenaikan harga.

Colorado

Menurut pengumuman Departemen Pendapatan Colorado, warga negara bagian berusia 18 tahun ke atas sepanjang tahun 2021 akan diberikan tax rebate ( pengembalian pajak) sebesar USD 750 per indidividu dan USD 1.500 untuk pelapor bersama pada 30 September mendatang.

Connecticut

Connecticut menawarkan USD 300.000 hingga USD 350.000 keluarga berpenghasilan rendah dan menengah yang memenuhi syarat untuk satu kali tax rebate.

Program bernama Child Tax Rebate ini menawarkan pemotongan pajak sebesar USD 250 untuk membantu biaya hidup anak dalam keluarga, dan bakal cair pada akhir Agustus 2022.

Delaware

Departemen Keuangan Delaware mengatakan bahwa pihaknya menyediakan dana bantuan sebesar USD 300 selama musim panas ini untuk mengimbangi tingginya harga pangan dan BBM.

Florida

Pejabat Florida mengatakan sekitar 59.000 keluarga yang memenuhi syarat akan mendapatkan dana bantuan sebesar USD 450 untuk setiap anak pada 1 Juli 2022.

Georgia

Georgia mengirimkan pengembalian dana hingga USD 500 ke pembayar pajak yang mengajukan pengembalian mereka pada batas waktu 18 April karena surplus pendapatan negara, menurut departemen pendapatan negara bagian itu.

Hawaii

Di Hawaii, otoritas negara bagian itu mengumumkan akan memberikan dana bantuan pada warganya sebanyak USD 300 pada akhir Agustus 2022, dengan jumlah pengembalian uang berdasarkan pendapatan, status pengajuan pajak, menurut Departemen Perpajakan Hawaii.

Idaho

Masyarakat yang tinggal di Idaho pada tahun 2020 dan 2021 diberikan potongan pajak hingga USD 75 atau 12 persen dari pajak negara bagian 2020 mereka, menurut Komisi Pajak Negara Bagian Idaho.

Illinois

Rencana bantuan keluarga di negara bagian Illinois termasuk menangguhkan pajak penjualan 1 persen untuk pangan hingga Juni mendatang, secara singkat memotong pajak penjualan untuk belanja kembali ke sekolah dan membekukan pajak bahan bakar motor negara bagian selama enam bulan.

Indiana

Penduduk Indiana yang mengajukan pengembalian pajak 2020 dan 2021 akan mendapatkan total USD 325 melalui setoran langsung atau cek.

Maine

Pelapor pajak tunggal di Maine berpenghasilan dibawah USD 100.000 atau 150.000 diberikan dana bantuan senilai USD 850, menurut badan layanan pendapatan negara bagian itu.

Maryland

Maryland menawarkan dana bantuan hingga USD 2.000 untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dengan tagihan air, dengan model first-come, first-served.

Massachusetts

Negara bagian Massachusetts kemungkinan akan mengeluarkan dana sebesar USD 2,5 miliar dalam surplus uang tunai, pengembalian dana yang setara dengan 7 persen dari pembayaran pajak penghasilan negara bagian 2021 mereka.

Minnesota

Sekitar 667.000 pekerja garis depan di negara bagian Minnesota bisa mendapatkan bonus senilai USD 750 dalam beberapa pekan mendatang berkat undang-undang terkait penyisihan USD 500 juta bagi mereka yang tetap bekerja selama pandemi.

New Jersey

Sekitar 800.000 warga lansia yang memenuhi syarat difasilitasi dana bantuan sebesar USD 500 di bawah anggaran New Jersey yang disetujui pada bulan Juni 2022.

Negara bagian ini juga memberikan bantuan kepada 1,1 juta pemilik rumah dan 900.000 penyewa, meskipun rinciannya masih dalam proses.

New Mexico

Di negara bagian New Mexico, pembayar pajak yang berpenghasilan kurang dari USD 75.000 per tahun bisa mendapatkan USD 750 dalam gabungan potongan harga negara bagian untuk membantu mengatasi kenaikan harga gas, pangan dan pengeluaran rumah tangga lainnya.