PLN Siap Hapus Daya Listrik 450 VA jika Sudah Diputuskan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN siap menjalankan keputusan pemerintah terkait penghapusan daya listrik 450 VA atau volt ampere untuk rumah tangga miskin. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto.

"Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang seratus persen dimiliki Pemerintah, PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh Pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat," ujarnya kepada Merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/9).

Terkait dengan pelayanan, PLN berkomitmen dan memastikan pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat untuk setiap lapisan tetap andal dan berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif.

Sebelumnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat akan menghapus kategori pelanggan listrik rumah tangga berdaya 450 VA. Nantinya, pelanggan yang masih menggunakan daya tersebut akan dinaikkan daya listriknya menjadi 900 VA.

"Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA," kata Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah dalam Rapat Panja Pembahasan RUU RAPBN 2023 di Kompleks DPR, dikutip Selasa (14/9).

Said mengatakan, masyarakat kelompok rentan miskin di bawah garis kemiskinan tidak boleh lagi menggunakan daya 450 VA. Penghapusan golongan rumah tangga 450 VA ini akan membuat permintaan listrik meningkat.

Selain itu, para pelanggan 900 VA akan dinaikkan dayanya menjadi 1.200 VA. Hal ini akan membuat kelebihan daya di PLN yang selama ini menjadi masalah bisa terserap.

Dia juga meminta, penambahan daya untuk rumah tangga ini tidak dikenakan biaya. Sehingga PT PLN harus membebaskan biaya penambahan daya bagi pelanggan 450 VA.

"Kalau dari 450 VA kita baikkan 900 VA kan enggak perlu biaya, PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar), Said Abdullah menjelaskan penghapusan daya listrik 450 VA untuk pelanggan rumah tangga bertujuan untuk menyerap kelebihan energi yang dimiliki PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Mengingat penambahan daya tersebut bisa meningkatkan permintaan listrik PLN.

Menanggapi itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pelanggan dalam hal ini masyarakat tidak memiliki kewajiban menyerap listrik berlebih yang dihasilkan PLN. Sebagai pelanggan, masyarakat tidak boleh dibebankan dalam penggunaan listrik di luar kapasitasnya.

"Kelebihan suplai listrik tentu bukan tanggung jawab konsumen. Tidak fair jika masyarakat yang menanggung," kata Pengurus YLKI, Agus Suyanto saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (13/9).

Selain itu YLKI menilai penambahan daya masyarakat kelas bawah ini tidak lantas bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Sebab pendapatan mereka justru habis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Sebaliknya penggunaan perlengkapan elektronik justru bisa membuat pengeluaran bertambah dan menjadi beban baru. "Alih-alih menggunakan peralatan elektronik, kelompok ini kan masih berjibaku dengan kebutuhan pokok," ungkapnya.

Dia menegaskan, penambahan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggannya. Sebelum diterapkan dia meminta PLN memilah pelanggan yang memang layak mendapatkan listrik 900 VA dan yang cukup dengan daya 450 VA.

"Alasan untuk meningkatkan taraf hidup, datanya harus clear. Berapa persen konsumen yang selayaknya upgrade dan berapa persen lainnya yang memang masih dalam taraf bawah," tuturnya.

Agus pun meminta pemerintah untuk memperbaharui data pelanggan listrik. Sehingga rencana kebijakannya tidak memberatkan masyarakat kelas miskin dan rentan miskin yang selama ini menjadi pelanggan 450 VA.

"Data inilah yang menjadi PR pemerintah untuk di-update," kata Agus.

Sebagai informasi, melansir dari siaran pers PLN 12 Juni lalu, jumlah penerima subsidi listrik 450 VA sebanyak 24,3 juta pelanggan. Rata-rata pelanggan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 80.000 per bulannya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi kepada 8,2 juta pelanggan di kelompok 900 VA. Rata-rata tiap bulannya mereka mendapatkan subsidi hingga Rp 90.000 per bulan.

Sehingga total subsidi listrik pemerintah di tahun 2021 mencapai Rp 39,65 triliun. Angka tersebut 79,6 persen dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp 49,76 triliun.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com 

Munculnya wacana penghapusan daya listrik 450 VA memberikan beberapa dampak positif. Salah satunya adalah menyerap kelebihan energi yang dimiliki PT PLN (Persero).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, banggar  mewacanakan penghapusan listrik golongan 450 VA dan memindahkan semua pelanggan tersebut ke golongan 900 VA. Dengan perpindahan tersebut akan meningkatkan permintaan listrik ke PLN.

"Kalau kita berhasil, di satu sisi kita ingin agar oversupply turun karena demand naik dari 450 VA ke 900 VA," kata Said dalam Rapat Panja Pembahasan RUU RAPBN 2023 di Kompleks DPR, dikutip Selasa (14/9/2022).

Apalagi, kata Said, jika pemerintah mulai membagikan kompor listrik kepada masyarakat. Sehingga, selain mengurangi impor LPG, transisi penggunaan kompor induksi juga bakal meningkatkan permintaan listrik kelompok rumah tangga.

"Pada saat yang sama, kecanduan kita kepada impor pelan-pelan akan mulai berkurang, kan itu yang akan dikejar," katanya.

Peningkatan permintaan listrik ini juga akan membantu PLN menjual energinya. Mengingat PLN mendapat tugas untuk mewujudkan program Presiden Joko Widodo menghasilkan listrik hingga 35 GW.

"Visi Presiden 35 GB itu bahkan di 2030 sampai 40 GB," kata dia.

Sayangnya program tersebut membuat PLN mengalami kelebihan energi. Sehingga perlu didorong untuk meningkatkan permintaan energi yang masih terbatas.

"Jadi supaya demand-nya tetap tinggi, naik dari 6 persen jadi 12 persen. Kalau tidak PLN akan berdarah-darah terus," kata dia.