BPS Gelar Sensus Sosial Ekonomi Regsosek Mulai 15 Oktober 2022

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, persiapan pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sudah mantap. BPS siap melaksanakan pendataan mulai 15 Oktober 2022.

Margo mengungkap, pendataan itu akan dilakukan pada 15 Oktober-14 November 2022. BPS berperan sebagai lembaga yang melakukan sensus atau pendataan di seluruh lini.

"Insyaallah Bapak Ibu sekalian semua persiapan sudah berjalan dengan baik dan kita siap menyongsong pendataan di tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022," ujarnya dalam Bincang-bincang Registrasi Sosial Ekonomi bertajuk Pemanfaatan Satu Data Untuk Negeri, Berbagi Manfaat untuk Kesejahteraan Rakyat, di Jakarta, Senin (10/10/2022).

Dia mengatakan kalau Regsosek ini merupakan sensus yang dilakukan dengan mencakup seluruh penduduk, termasuk seluruh keluarga, seluruh rumah tangga yang dilakukan secara berturut-turut. Namun, ada kekhususan bagi kelompok miskin.

Di sana, akan dilakukan tambahan foto lokasi. Tujuannya untuk memudahkan pengenalan lokasi dan identifikasi masyarakat miskin, terkait dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrem oleh pemerintah.

"Yang kedua juga perlu kami informasikan bahwa di dalam pengumpulan data banyak sekali informasi yang dikumpulkan," kata dia.

Beberapa diantaranya adalah kondisi perumahan, masalah kesehatan, disabilitas, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, cakupan data menjadi lebih luas dan bisa digunakan oleh berbagai kementerian atau lembaga.

"Kalau dilihat dari cakupan variabel yang dikumpulkan ini memberikan indikasi bahwa pemanfaatan data level segini begitu luas tidak hanya berhenti pada satu Kementerian tapi bisa dipakaikan oleh beberapa Kementerian terkait," terang dia.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkap, sudah ada 4 pemerintah daerah yang siap melaksanakan pemutakhiran data registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Ini masuk pada prinsip pengumpulan data yang berangkat dari tingkat desa.

Empat daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Sumedang, Kabupaten Jembrana, Kota Prabumulih, dan Kota Padang Panjang. Infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di pemerintah daerah tersebut dinilai sudah siap memulai lebih dulu pemutakhiran data Regsosek.

"Ada beberapa pemerintah daerah yang sudah kami kunjungi, misalnya Sumedang, di sana memperlihatkan infrastruktur desa sudah siap, aparat desa siap untuk data. Dan kami tinggal menggunakan mekanisme yang di sumedang jadi best practice gimana quality inssurance kita lakukan di Sumedang ini gimana membangun tata kelola," kata dia dalam acara bertajuk Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Melalui Registrasi Sosial Ekonomi, Rabu (14/9/2022).

"Tentunya ini perlu masukan dan dukungan dari Kemendagri dari Bappenas juga agar ke depan betul-betul pendataan ini jadi tanggungjawab bersama, sehingga tata kelolanya bisa menghasilkan data yang valid," tambahnya.

Kemudian, Kabupaten Jembrana juga dinilai siap dengan antusias dari aparat desa yang sudah mempersiapkan pendataan. Bahkan, beberapa diantaranya mencoba melakukan integrasi program-program yang dijalankan Pemeritah Kabupaten Jembrana.

"Pemda sangat antusias bagaimana menghidupkan desa itu sebagai pelaku pengumpulan data itu sudah dilakukan berbagai pendataan yang mengintegrasikan dari 10 program yang ada di kabupaten jembrana," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan nantinya, BPS di tingkat provinsi dan kabupaten sert kota akan menindaklanjuti serta berkolaborasi. Tujuannya, menghimpun data secara akurat yang akhirnya bisa diintegrasikan secara nasional, dan berkualitas.

"Jadi secara prinsip kami sangat setuju yang disampaikan Pak Mendagri dan Bappenas, kita berangkat dari desa, kita bangun tata kelola, quality insurance dan jadi data nasional," kata dia.

"Kolaborasi pemerintah akan terwujud dimulai dari kolaborasi data, sehingga pendataan awal Regsosek memerlukan partisipasi dan kolaborasi dari seluruh pihak," tukasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut program pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Caranya dengan implementasi registrasi sosial ekonomi (Regsosek).

Menurutnya, Regsosek adalah pendataan secara komprehensif penduduk Indonesia. Melingkupi demografi, perumahan, kondisi disabilitas, kepemilikan aset hingga informasi geospasial. Bahkan, mencakup juga presiden dan pejabat negara.

"Pelaksanakanaan registrasi sosial ekonomi aatau regsosek ini merupakan titik utama dari perjalanan panjang kita untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa," kata dia dalam acara bertajuk 'Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui Registrasi Sosial Ekonomi', Rabu (14/9/2022).

Suharso menerangkan, dalam kondisi saat ini dunia diahadapkan dengan upaya untuk bangkit dari kondisi pandemi. Ditambah, adanya tantangan dan krisis di berbagai aspek kedepannya.

Sebagai contoh, pemerintah mengambil langkah dalam memberikan perlindungan sosial seperti bantuan sosial (bansos). Langkah ini perlu diperkuat, dan salah satu caranya melalui Regsosek yang akan dilakukan BPS pada Oktober mendatang.

"Ini perlu diperkuat, disatupadukan disempurnakan terutama benar-benar efektif mencapai tujuannya sasarannya agar kita bisa kurangi exclussin dan inclussion error," kata dia.

Suharso mengungkap, Regsosek memiliki dua pilar. Pertama, adalah proses pemutakhiran data sehingga bisa lengkap dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

"Regsosek berusaha akan mewujudkan pilar tersebut. Dengan data yang memadai, program pemerintah akan menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit yang maksimal," tegasnya.