Pasar Karbon Indonesia Ditargetkan Aktif Mulai 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menargetkan pasar karbon dan pajak karbon berlaku mulai 2025. Langkah ini setali dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan target karbon netral (net zero emission/NZE) pada 2060, atau lebih cepat.

"Salah satu yang dapat diterapkan di awal adalah perdagangan karbon maupun pajak karbon yang ditargetkan akan berfungsi di tahun 2025,” kata Airlangga, Kamis (13/10/2022).

Di sektor energi, pemerintah terus melakukan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Upaya ini diharapkan bisa mendorong pengembangan green energy ataupun green industry.

Seiring dengan jumlah investor pasar modal yang meningkat, Airlangga berharap investasi berkelanjutan berbasis ESG juga dapat ditingkatkan. Menurut dia, investasi berkelanjutan perlu didorong oleh seluruh stakeholder, baik itu investor maupun dari korporasi.

Airlangga juga mengapresiasi langkah Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan SRO yang terus aktif dalam  penerbitan investasi ataupun instrumen berbasis ESG, seperti green bond, reksa dana juga penerbitan indeks ESG. Bahkan OJK juga membuat roadmap tentang keuangan berkelanjutan berbasis taksonomi hijau Indonesia.

“Saya harap arah positif ini terus kita jaga dan bagi korporasi juga mempertimbangkan faktor ESG dan beberapa standar daripada pelaporan itu sudah dimintakan untuk memasukkan komponen ESG di dalamnya,” ujar dia. 

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menyiapkan penyelenggaraan bursa karbon untuk mendukung inisiatif Pemerintah menetapkan harga karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

"OJK bersama industri jasa keuangan siap mendukung inisiatif ini," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam seminar internasional “Carbon Trading: The Journey to Net Zero” sebagai rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Selasa, 27 September 2022, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/9/2022).

Mahendra menuturkan, penetapan harga karbon yang diinisiasi oleh Pemerintah dapat memberikan insentif untuk mengurangi emisi dan disinsentif bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari batas yang ditoleransi.

Mahendra juga mengatakan dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia bisa memiliki banyak keuntungan dari perdagangan emisi karbon global.

"Di sinilah Indonesia dapat melangkah dan memanfaatkan keunggulannya sebagai pemimpin untuk menggunakan inisiatif bursa karbon dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi sektor riil,” ujar Mahendra.

Dia menuturkan, dengan hutan tropis seluas 125 juta hektar, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon, belum termasuk hutan bakau dan gambut, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan senilai 565,9 miliar dolar AS dari perdagangan karbon.

Untuk mendukung peluang itu, menurut Mahendra dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas mengatur mengenai kewenangan dan pengoperasian bursa karbon, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

"Kita juga harus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer, sekunder dan pasar sehingga dapat mendukung beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC),” tutur Mahendra.

OJK berharap regulasi terkait payung hukum mengenai otoritas penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon khususnya melalui bursa karbon dapat segera diterbitkan sehingga dapat mempercepat tujuan pencapaian NDC Indonesia serta target implementasi net zero emission pada 2060.

Selain Mahendra, hadir sebagai pembicara adalah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Laksmi Dewanti dan Direktur Eksekutif Abu Dhabi Global Market’s Financial Services Regulatory Authority Simon O’Brien.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyatakan pemerintah masih terus berupaya untuk mengantisipasi perubahan kebijakan energi global

Menurutnya, pemerintah masih mengupayakan transisi ke arah energi bersih, rendah emisi, dan ramah lingkungan untuk dapat mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, sesuai komitmen Indonesia pada COP 26.

Kementerian ESDM telah pun menyusun langkah mencapai Net Zero Emission pada 2060 melalui sejumlah strategi antara lain: Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif, termasuk hidrogen dan nuklir.

KemudianRetirement PLTU secara bertahap; Penggunaan teknologi bersih melalui Carbon Capture and Storage (CCS), Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), serta pemanfaatan kendaraan listrik dan kompor induksi; Pengembangan jaringan gas rumah tangga; Pemanfaatan biofuel; Penerapan manajemen energi dan standar kinerja energi yang minimum.

"Dalam periode transisi energi itu, energi fosil, migas, dan batu bara masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi yang lebih bersih tersedia," katanya pada acara "Penganugerahan Penghargaan Subroto," yang merupakan rangkaian Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-77 dikutip dari Antara, Rabu (5/10/2022).

Arifin menambahkan, melalui penganugerahan Penghargaan Subroto 2022 yang merupakan penghargaan tertinggi sektor ESDM, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

"Saya sangat mengapresiasi inovasi dan usaha yang telah dikembangkan dalam memajukan sektor ESDM. Prestasi dan sumbangsih Bapak/Ibu memiliki makna besar dalam kemajuan bangsa," katanya.

Arifin Tasrif dalam sambutannya juga mengapresiasi usaha dan inovasi yang telah dikembangkan oleh penerima penghargaan, dalam memajukan sektor ESDM, baik di bidang Migas, Ketenagalistrikan, Mineral dan Batubara, EBTKE, Geologi maupun pengembangan Sumber Daya Manusia, serta peran Wartawan Energi.

"Saya mengucapkan selamat kepada para penerima Penghargaan Subroto 2022. Prestasi dan sumbangsih tanpa pamrih bapak - Ibu sekalian memiliki makna besar bagi kemajuan bangsa. Semoga dengan dilaksanakannya Penghargaan Subroto 2022, seluruh stakeholder sektor ESDM tetap memantapkan niat, kontribusi, dan kerja keras bersama untuk mewujudkan sektor ESDM yang dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak," ujar Menteri ESDM.