Mau Merger Pertamina, PLN, dan Geo Dipa, Erick Thohir Ingin Geothermal Digarap Serius

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir berencana melakukan konsolidasi BUMN-BUMN yang selama ini menggarap energi panas bumi atau geothermal seperti PT Pertamina, PT PLN, dan PT Geo Dipa Energi. Erick menilai langkah ini bisa memperkuat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di sektor geothermal.

"Kita mempunyai tiga perusahaan yang sebenarnya sudah melakukan geothermal ini, ada Pertamina, PLN, satu lagi ini Geo Dipa yang berada di bawah Kemenkeu. Memang ini perlu waktu, saya inginnya tahap awal memergerkan ini menjadi satu kesatuan," ujar Erick dalam acara Road to G20 yang diselenggarakan Himpuni IPB, mengutip keterangan resmi, Kamis (27/10/2022).

Erick menyampaikan potensi geothermal yang luar biasa dibandingkan jenis EBT lain seperti angin dan panel surya. Berbeda dengan tenaga angin dan surya, lanjut Erick, geothermal juga lebih konsisten dan tidak memiliki hambatan ketersediaan pasokan.

"Geothermal ini sangat luar biasa. Karena ini salah satu daripada baseload, kita tahu kalau solar dan angin itu terbatas, tidak bisa sustain, tapi baseload itu hanya di geothermal atau di hydro. Nah ini kenapa geothermal ini yang kita dulukan," ucap Erick.

Dengan konsolidasi, Erick meyakini pengembangan geothermal akan jauh lebih efektif dan efisien ketimbang BUMN masing-masing menggarapnya secara mandiri. Dalam tahap awal, Erick telah melakukan konsolidasi antara Pertamina dan PGE agar bisa mendapat akses pendanaan baru untuk EBT.

Salah satunya pilihannya dengan Go Public supaya tidak membebani keuangan negara atau terus meningkatkan utang. Erick menyampaikan proses konsolidasi anak usaha atau subholding Pertamina dan PLN dengan Geo Dipa akan dilakukan secara bertahap.

"Sementara ini Pertamina duluan yang masuk karena yang PLN masih di belakang dan (Kondisi keuangan) Pertamina sehat sehingga dia maju duluan," kata Erick.

Mantan koruptor dan pelanggar hukum tak bisa jadi direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut ditekankan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam agenda Road to G20 di Bogor.

Rencananya, Erick Thohir bakal keluarkan daftar hitam atau blacklist yang berisi nama eks koruptor maupun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum lainnya.

"Kita mau ciptakan (kebijakan) blacklist, jadi orang-orang yang sudah terbukti corrupt (korupsi), ada masalah hukum dan macam macam-macam ya," kata Erick Thohir seperti ditulis Rabu (26/10/2022).

Kebijakan ini bagian dari upaya tranformasi BUMN untuk perbaikan sistem maupun kualitas SDM. Terutama, jajaran direksi sebagai ujung tombak bisnis perusahaan negara.

"Jangan nanti udah diperbagusin BUMN, direksi terutama tiba-tiba yang dulu bikin BUMN ini berantakan. Misalnya, PTPN yang utangnya Rp 41 triliun masa direksi yang jelek dari perusahaan sini naik lagi. Ini enggak boleh terjadi lagi," ujarnya.

"Jadi, pembangunan kepemimpinan dan sistem harus bersamaan. Tidak bisa hanya sistem, tidak bisa hanya pemimpin. ini yang kita terus lakukan persiapan," lanjut Erick menambahkan.

Erick menyampaikan, untuk mewujudkan kebijakan tersebut Kementerian BUMN akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nantinya, calon nama direksi yang terindikasi melakukan korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan untuk ditindaklanjuti.

"Kan itu kesekapatan, nanti hasil audit BPKP yang didukung oleh BPK nanti kita ajukan kepada bapak presiden, ibu Menkeu sebagai pemegang saham BUMN. Kita create blacklist," pungkasnya.