OJK Luncurkan Aplikasi Informasi BPR dan BPRS, Apa Gunanya?

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aplikasi otomasi informasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah. Tujuannya, guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap produk keuangan dari BPR maupun BPRS.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap, langkah ini sebagai upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Ditambah lagi, untuk memperkuat ketahanan masyarakat, termasuk BPR dan BPRS menghadapi tantangan perekonomian kedepan.

"Ini merupakan aplikasibyang akan meningkatkan pemahaman, exposure, dan kesempatan bagi BPR/BPRS dalam mengkomunikasikan pada publik, kepada masyarakat dan sebaliknya, masyarkat semakin tau pada BPR, karena tersedia informasi berbagai produk layanan dan juga kinerja," papar Mahendra dalam kesempatan Launching iBPR-S, Senin (5/12/2022).

Untuk diketahui, iBPR-S merupakan portal informasi dari seluruh bank daerah yang ada di Indonesia. Masyarakat mampu melihat beragam produk keuangan, hingga lokasi BPR terdekat.

Di samping itu, masyarakat juga bisa melihat kinerja dari para bank daerah tersebut. Serta, melalui fitur yang disediakan, masyarakar bisa membandingkan tingkat bunga dari beberapa BPR atau BPRS.

Pada kesempatan itu, Mahenda menyinggung juga peran BPR dan BPRS dalam menghadapi ancaman ekonomi global kedepannya. Misalnya ancaman resesi. Mahendra menyebut, penguatan ekonomi domestik diperlukan pada saat ini, salah satu jalurnya adalah melalui penguatan akses masyarakat ke produk-produk keuangan, termasuk dari BPR/BPRS.

"Sebagai sumber pertumbuhan dengan menavigasi kondisi global tadi dengan mendorong pertumbuhan domestik nasional. Dan basis pertumbuhan itu adalah pertumbuhan di daerah, provinsi, kabupaten, kota di kecamatan, kelurahan sampai bagian yang paling kecil," paparnya.

"Apakah itu sektor riilnya, apakah itu UMKM-nya, apakah itu masyarakat dan keuangan ritelnya. Jadi kenapa peran daerah dan dibelakangnya itu juga peran BPR/BPRS menjadi sangat penting," sambungnya.

Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan, pada saat yang sama, langkah ini juga bisa mendorong perbaikan angka inklusi dan literasi keuangan.

"Angka survei nasional (inklusi dan literasi keuangan) terakhir menunjukkan perbaikan, tapi di lain pihak juga memberikan ruang untuk peningkatan yang lebih lanjut dan besar," ujarnya.

Mengacu angka inklusi dan literasi keuangan saat ini, dia menegaskan kalau angkanya tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Salah satu tugasnya adalah kembali memperkecil angka kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan.

"Jadi, benteng terdepan dari masyarakat dan tentunya kita semua dalam menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan inklusi dan literasi lagi-lagi ada di daerah, bukan di kota besar tapi di daerah hingga ke pelosok-pelosok," tegasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks literasi keuangan tahun 2022 meningkat menjadi 49,68 persen dari sebelumnya hanya 38 persen.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/11/2022).

"Kami telah melaksanakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Alhamdulillah indeks literasi keuangan 2022 meningkat menjadi 49,68 persen dari sebelumnya 38 persen," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki.

Sementara indeks inklusi keuangan 2022 menjadi 85,1 persen dari sebelumnya 76,94 persen.di tahun 2019. Alhasil, gap antara tingkat literasi dan inklusi juga menurun dari survei sebelumnya sebesar 38 persen menjadi 34 persen.

Kata dia, OJK juga terus memperluas akses keuangan daerah melalui pembentukan TAPKD atau Tim percepatan akses keuangan daerah. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 462 TAKD yang terdiri dari 34 TPAKD di provinsi dan 428 TPAKD tingkat kabupaten kota.

TPAKD ini akan terus mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat antara lain melalui kredit pembiayaan melawan rentenir atau KPMR, serta terus mendorong budaya menabung sejak dini kepada pemuda dan mahasiswa serta pelajar melalui satu rekening satu pelajar atau program Kejar.

Selain itu, dalam rangka semakin mendekatkan masyarakat dengan produk keuangan OJK juga telah memperkuat infrastruktur inklusi keuangan, dan serangkaian kampanye nasional inklusi keuangan yaitu kreasi muda dan bulan inklusi keuangan.

"Kami juga terus berkomitmen untuk mewujudkan pengaturan OJK yang seimbang yaitu antara tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat, serta berkomitmen mewujudkan OJK yang media friendly, transparan dan responsif dalam mendiseminasi kebijakan serta pelaksanaan pelaksanaan tugas OJK," ujarnya.

Adapun terkait dengan upaya perlindungan konsumen sampai dengan 18 November tahun ini. OJK telah menerima 280.000 layanan termasuk 12.880 pengaduan. OJK telah Menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 88,3 persen dari total pengaduan tersebut telah terselesaikan.

"Dalam kaitan ini OJK juga akan terus mewujudkan layanan konsumen yang responsif efektif dan solutif dalam mewujudkan kepercayaan konsumen dan masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan termasuk pengembangan kontak157 dan aplikasi portal perlindungan konsumen dan percepatan pengaduan konsumen," pungkasnya.