Mentan: Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Hewa Turun 99,9 Persen

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengklaim Kementerian Pertanian (Kementan) telah berhasil menangani virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Rata-rata dilaporkan akhir-akhir ini jumlah kematian tidak ada, pelaporan kasus PMK sudah turun hingga 99,9 persen," ucap Syahrul usai menghadiri kaleidoskop dan capaian Dirjen PKH tahun 2022 di Bogor, Selasa (27/12/2022).

Sejak wabah PMK merebak di Indonesia pada Mei 2022, Kementan telah menyusun langkah strategi seperti pembentukan Gugus Tugas, pengaturan lalu lintas distribusi sapi, bantuan obat-obatan dan vaksin, penggantian ternak, bantuan pakan, pelatihan SDM dan KIE.

Menurut data Kementan hingga 23 Desember 2022, sudah 11 provinsi Indonesia yang zero reported case. Selain itu, jumlah pelaporan kasus PKM sudah turun hingga 99,9% dari puncak kasus di bulan Juni.

Selain berhasil mengatasi PMK, Kementan juga berhasil meningkatkan berbagai capaian dalam sektor peternakan seperti produksi gading, ekspor, NTPT, PBD, dan investasi.

Pada tahun ini, capaian produksi daging hewan ternak mencapai 4,73 ton dari target 4,59 ton target, atau sebesar 1,20 persen.

Kemudian, pada periode Januari-Oktober 2022, Kementan berhasil mengekspor hewan hidup, produk pangan dan non pangan, obat hewan serta bibit dan benih sebesar 230.066 ton dengan pertumbuhan mencapai 3,03 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) pada November juga mengalami kenaikan 1,44 persen, dari 99,56 pada tahun 2021 menjadi 100,9 pada tahun 2022.

Mentan menerangkan, penanganan PMK dan melaksanakan program pengembangan sektor peternakan di tengah krisis global bukan hal yang mudah. Namun ia bersyukur hal itu akhirnya bisa dilalui.

Karena itu, Syahrul memberikan apresiasi terhadap seluruh jajaran Kementerian Pertanian, terutama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) atas prestasinya di tahun 2022.

"Tidak kecil masalah yang dihadapi bangsa besar ini. Jumlah rakyat Indonesia itu 273 orang, tapi Alhamdullilah, produktivitas dan perencanaan semua program dapat berjalan dengan baik," kata dia. (Achmad Sudarno)

Ketahanan pangan nasional menjadi fokus pemerintah di tengah situasi dan kondisi global yang tak pasti. Namun, Ketua Komisi IV DPR RI menyoroti peran Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Sebab, meski terdapat Badan Karantina Pertanian, belum ada penjelasan resmi asal mulai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mewabah pada hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia.

"Karantina fungsinya adalah mencegah, mencegah masuknya segala macam penyakit. Sampai hari ini pun dari Kementerian Pertanian tidak ada yang menjelaskan PMK dari mana masuknya," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian, Rabu (23/11).

Politikus dari fraksi PDIP itu kemudian mempertanyakan posisi Badan Karantina Pertanian saat ini dengan posisi Bea Cukai. Dan dijawab oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Bambang, bahwa posisi instansi yang dia pimpin saat ini berada di depan Bea Cukai. Yang artinya, Badan Karantina Pertanian memiliki peran dominan terhadap karantina keluar masuk hewan.

Bukan hanya soal minimnya penjelasan publik dari Kementerian Pertanian atas wabah PMK yang melanda hewan ternak beberapa waktu lalu. Sudin juga menyoroti banyak komoditas selundupan seperti beras dan daging, di Entikong, Kalimantan Barat.

"(Di Entikong) banyak selundupan di sana," ucap Sudin.

"Iya betul," jawab Bambang.

"Bukan hanya beras loh ada juga daging," ucap Sudin menimpali jawaban Bambang.

Bambang tidak menampik masih adanya kegiatan penyelundupan komoditas pokok di Entikong, untuk itu dalam proyeksi kegiatan Badan Karantina Pertanian di 2023, terdapat kegiatan berupa penguatan tindakan karantina di setiap wilayah perbatasan Indonesia. Kegiatan tersebut dimulai dari Entikong.

Sebagai langkah cepat menekan laju penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggandeng Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan vaksinasi massal pada ternak sapi dan kerbau. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Makmun menyampaikan Vaksinasi massal dilakukan terhadap kurang lebih 1.500 ekor sapi di Kabupaten Gunung Kidul ini sebagai upaya pencegahan penyebarluasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

Seperti diketahui, vaksinasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian PMK dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh hewan terhadap virus. 

“Kami berharap pada akhir tahun ini semua wilayah di Yogyakarta dapat segera melaksanakan vaksinasi massal, sehingga target vaksinasi di daerah ini dapat segera tercapai,” ucap Makmun pada acara kegiatan vaksinasi PMK dan penandaan ternak di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta pada hari ini Jumat (04/11).

Berdasarkan data siagapmk-crisiscenter, capaian vaksinasi di DI Yogyakarta baru mencapai 68.941 ekor per tanggal 3 November 2022, sedangkan capaian vaksinasi Kabupaten Gunungkidul mencapai 16.158 ekor.