Kabar Gembira dari Sri Mulyani, Ekonomi 2023 Tak Jadi Gelap

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, prospek ekonomi global yang diprediksi “Gelap” oleh Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) tahun 2023 ini menemui titik cerah.

Menkeu tak menampik sebelumnya ekonomi global 2023 diprediksi tumbuh lebih lambat akibat fragmentasi dari geopolitik dan masih adanya risiko resesi di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, berkat kebijakan penghapusan zero covid di Tiongkok diyakini bisa mengurangi perlambatan tersebut.

"Meskipun demikian membaiknya prospek ekonomi di Tiongkok dengan dilaksanakan penghapusan zero covid policy, diperkirakan akan mengurangi resiko dari terjadinya perlambatan ekonomi global yang lebih dalam," kata Menkeu dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2023, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Sejalan dengan kondisi tersebut, pengetatan kebijakan moneter di negara maju diperkirakan mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih akan tetap tinggi di sepanjang tahun 2023 ini.

Bahkan secara kumulatif, BI sudah menaikkan suku bunga acuan total 225 bps dari Agustus 2022 hingga awal tahun 2023.

Lebih lanjut, walaupun ekonomi global diprediksi tumbuh lebih lambat, Pemerintah Indonesia tetap optimis pertumbuhan ekonomi dalam negeri tahun ini tetap akan kuat sejalan dengan penghapusan kebijakan PPKM dan meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing (PMA) serta berlanjutnya penyelesaian berbagai proyek-proyek strategis nasional.

"Dari sisi pertumbuhan ekonomi kami memperkirakan pada tahun 2022 akan mencapai pada kisaran 5,2 hingga 5,3 persen. Ke depan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 diperkirakan akan tetap kuat," ujarnya.

Disisi lain, Menkeu melihat ketidakpastian pasar keuangan global mulai berkurang dan ini berdampak positif bagi negara-negara berkembang, hal ini terlihat dari meningkatnya aliran modal global, serta berkurangnya tekanan pelemahan nilai tukar dari berbagai negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia meskipun inflasi sudah mulai terkendali.

Namun, Pemerintah tetap berupaya mendorong beberapa langkah dalam negeri yaitu belanja dalam negeri terus digenjot. Konsumsi dan investasi juga terus didorong dan beberapa sektor diharapkan bisa terus dipacu, seperti sektor industri hingga sektor pariwisata.

 "Kita lihat sinyal positif dari PMI, jadi purchase manager index yang diterbitkan oleh BI angka bulan Januari 53,3 kemudian untuk production level di angka 56,2. Kemudian angka order from customer di angka 55, dan tentunya juga kita melihat impor kredit dan yang lain arahnya positif dan pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi dan ekspor, dan kita harus menjaga domestic demand," kata Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Di sisi lain, pemerintah juga melihat kinerja PMI positif dan konsumen confidencenya di atas 100, menurutnya ini membuktikan bahwa masyarakat sudah mulai menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik.

Hal yang sama juga terlihat dari sektor perindustrian, index kepercayaan industri tumbuh positif dikisaran 51,54 persen.

Kendati demikian, Pemerintah masih melihat sektor swasta yang masih menyimpan dananya di perbankan. Hal inilah yang perlu didorong agar net saving ini bisa direalisasikan dalam bentuk Capex, dan pemerintah bisa memonitor beberapa korporasi tersebut melakukan pembayaran atau manajemen hutang.

"Dan tentunya ini kita berharap dengan manajemen hutang sudah lebih baik, Capex akan didorong dan beberapa sektor yang tumbuh positif investasinya adalah energi maupun tambang, otomotif, perdagangan kemudian kesehatan, aneka manufaktur dan sektor konsumsi. Nah ini pemerintah berharap bahwa ini akan terus didorong kembali agar investasi terus berjalan," ujarnya.

Adapun terkait kebijakan yang akan diambil Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di tahun 2023, diantaranya pertama, pemerintah akan terus mendorong daya beli masyarakat, dan menjaga inflasi.

"Inflasi di daerah yang dimonitor di bulan Januari ini memang salah satunya adalah sektor transportasi dalam hal ini transportasi udara," ujarnya.

Kedua, terkait dengan beberapa komoditas yang diperhatikan termasuk harga beras, seperti di bulan Desember 2022, sehingga pemerintah akan terus memonitor situasi ketersediaan stok dan harga beras.

Ketiga, pemerintah juga mendorong pelaksanaan kawasan ekonomi khusus terutama pariwisata. Menurut dia, pemerintah juga menilai terdapat beberapa hal dari sektor parowisata yang bisa memperbaiki investasi.

Keempat, pemerintah juga mendorong agar revisi dari turunan dari Perppu Cipta kerja untuk terus didorong, antara lain revisi PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, terutama yang berbasis perizinan dasar yaitu KKPR, PBG dan amdal.

Kelima, Pemerintah akan terus melakukan hal hal debottlenecking daripada perizinan, agar investasi masih bisa berjalan dengan baik.

"Dan pemerintah juga komitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023, ini estimasi nilainya Rp 360 triliun, ini diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023," pungkasnya.